Dhany menyebut uang tersebut terdiri atas 30 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp501 juta serta tambahan Rp200 juta. Dana itu diterimanya dari Susy Mariana, yang disebut sebagai rekan salah satu perusahaan pemenang lelang pengadaan Chromebook.

Keterangan tersebut disampaikan Dhany saat menjadi saksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin, 2 Februari 2026.

“Uang tersebut saya bagikan ke Pak Purwadi 7.000 dolar AS, Pak Suhartono 7.000 dolar AS, serta untuk operasional perkantoran,” kata Dhany, seperti dikutip dari Antara.

Selain itu, Dhany mengaku menggunakan sebagian dana untuk membeli laptop bagi salah satu stafnya. Ia menegaskan seluruh uang yang diterimanya dalam perkara tersebut telah dikembalikan kepada negara.

Perkara ini merupakan bagian dari kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan berupa pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di Kemendikbudristek pada periode 2019–2022.

Dalam perkara tersebut, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim didakwa melakukan perbuatan korupsi yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,18 triliun. Kerugian tersebut berasal dari program digitalisasi pendidikan senilai Rp1,56 triliun serta pengadaan CDM sebesar 44,05 juta dolar AS atau setara Rp621,39 miliar yang dinilai tidak diperlukan dan tidak memberikan manfaat.

Jaksa menyebut perbuatan itu dilakukan tidak sesuai dengan perencanaan dan prinsip pengadaan barang dan jasa. Tindak pidana tersebut diduga dilakukan bersama tiga terdakwa lain, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Sementara satu pihak lain, Jurist Tan, hingga kini masih berstatus buron.

Dalam dakwaan, jaksa juga menyebut Nadiem diduga menerima aliran dana sebesar Rp809,59 miliar yang berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa melalui PT Gojek Indonesia. Dana tersebut disebut bersumber dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS.

Fakta aliran dana itu, menurut jaksa, tercermin dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Nadiem tahun 2022 yang mencatat kepemilikan surat berharga senilai Rp5,59 triliun.

Atas perbuatannya, Nadiem didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

The post Eks PPK Akui Terima Rp701 Juta dalam Kasus Korupsi Chromebook Kemendikbudristek appeared first on Trigger Netmedia.

Dalam surat yang disertai pernyataan resmi keluarga dan tim hukum itu, Nadiem Makarim membuka pesannya dengan ungkapan syukur kepada Allah SWT serta rasa terima kasih kepada keluarga, pengacara, dan masyarakat yang terus memberikan dukungan moral.

“Saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada tim hukum dan keluarga saya, terutama istri dan orang tua saya, yang telah berjuang tanpa lelah untuk membuka kebenaran,” tulisnya.

Nadiem juga menyampaikan apresiasi atas dukungan publik, termasuk dari para guru dan pengemudi ojek online, yang disebutnya menjadi sumber kekuatan batin selama menjalani masa penahanan.

“Karena dukungan anda semua, saya mendapatkan kekuatan batin yang tidak bisa dipadamkan oleh siapapun, meskipun dalam kondisi ditahan,” lanjutnya.

Meski hasil praperadilan tidak sesuai harapan, Nadiem menegaskan komitmennya untuk menghormati putusan hakim dan mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku.

“Walaupun hasil praperadilan tidak seperti yang saya harapkan, saya menerima keputusan hakim dan siap menjalani proses hukum. Saya yakin bahwa proses ini akan menerangkan kebenaran dan membuka hati serta mata masyarakat,” tulisnya.

 

Surat itu ditutup dengan pernyataan bernuansa spiritual:

“Hanya Allah yang Maha Mengetahui, dan Allah akan selalu berada di sisi kebenaran.”

Sementara itu, keluarga dan tim penasihat hukum Nadiem menegaskan bahwa akun media sosial mantan pendiri Gojek itu sementara dikelola oleh tim hukum atas persetujuan dan arahan beliau selama proses hukum berjalan.

Dalam keterangan tertulis yang menyertai unggahan tersebut, tim hukum juga menyatakan bahwa Nadiem menghormati putusan pengadilan dan akan menempuh langkah hukum lanjutan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Mas Nadiem percaya bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya. Semoga proses ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua tentang pentingnya menjunjung tinggi keadilan,” tulis pernyataan itu.

Sebelumnya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan tim hukum Nadiem terkait status tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.
Dengan putusan tersebut, Kejaksaan Agung kini dapat melanjutkan proses penyidikan yang sempat tertunda selama praperadilan berlangsung.

Unggahan surat tulisan tangan ini menunjukkan sisi personal dan reflektif Nadiem Makarim di tengah sorotan publik terhadap kasus yang tengah dihadapinya.

The post Usai Sidang Praperadilan Ditolak Dari Balik Tahanan, Nadiem Makarim Tulis Surat Terbuka appeared first on Trigger Netmedia.

Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan, status hukum Nadiem di Kejagung tidak memengaruhi langkah lembaganya. Menurutnya, KPK terus melakukan pendalaman dengan tetap membuka ruang koordinasi dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

“Kalau sidang etik sudah ada keputusan, tetap saja kalau masih ada aspek pidana, itu bisa dilanjutkan. Sama halnya dengan penyelidikan di KPK, meskipun ada proses di Kejagung, kami tetap jalan,” kata Setyo usai rapat dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025).

Fokus di Tahap Penyelidikan

Setyo menegaskan, perkara Google Cloud masih berada pada tahap penyelidikan. Karena itu, ia belum bisa mengungkap detail materi perkara.

“Penyelidikan artinya kami masih mendalami untuk membuat terang perkara. Jadi belum bisa kami sampaikan lebih jauh,” ujarnya.

Nadiem Sudah Diperiksa KPK

Nadiem sendiri sudah pernah diperiksa KPK selama sembilan jam pada 7 Agustus 2025 lalu terkait dugaan korupsi Google Cloud. Beberapa nama lain juga turut dipanggil, seperti mantan Staf Khusus Mendikbudristek Fiona Handayan, mantan Komisaris GoTo Andre Soelistyo, serta mantan Direktur GoTo Melissa Siska Juminto.

Dua Jalur Hukum, Satu Nama Besar

KPK menegaskan bahwa penyelidikan Google Cloud tidak berkaitan dengan kasus Chromebook yang ditangani Kejagung. Meski berbeda jalur hukum, kedua perkara itu sama-sama menyeret nama Nadiem Makarim dan menjadi perhatian publik.

Koordinasi antarlembaga penegak hukum disebut menjadi kunci agar dua kasus besar ini dapat ditangani secara transparan dan akuntabel.

The post KPK Tegaskan Kasus Google Cloud Tetap Diselidiki, Terpisah dari Chromebook appeared first on Trigger Netmedia.

Kuasa hukum Ibrahim, Indra Haposan Sihombing, menyebutkan bahwa penjemputan paksa dilakukan ketika kliennya sedang bermain bersama anaknya di rumah.

“Di rumah ada istri. Saat dijemput, dia sedang main sama anak,” ujar Indra kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung.

Indra juga mengonfirmasi bahwa penjemputan dilakukan di lokasi yang berbeda dari kediaman Ibrahim yang sebelumnya telah digeledah oleh penyidik. Ibrahim dijemput sekitar pukul 14.35 WIB, dan langsung dibawa ke Kejagung untuk diperiksa.

Pada hari yang sama, Nadiem Makarim juga menjalani pemeriksaan di Kejagung. Ia keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 19.07 WIB, sementara pemeriksaan terhadap Ibrahim masih terus berlangsung hingga malam.

Pukul 21.00 WIB, Kejaksaan Agung menjadwalkan konferensi pers untuk memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pengadaan alat TIK senilai Rp9,9 triliun ini. Ibrahim disinyalir berpotensi mengalami peningkatan status hukum dalam perkara tersebut.

Latar Belakang Kasus

Dugaan korupsi ini bermula dari proyek pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk jenjang SD, SMP, dan SMA yang dijalankan oleh Kemendikbudristek pada periode 2019–2022. Salah satu item yang diadakan adalah laptop berbasis sistem operasi Chromebook.

Perangkat Chromebook sendiri sempat diujicoba sejak masa kepemimpinan Mendikbud Muhadjir Effendy, namun dinilai kurang efektif karena sangat bergantung pada jaringan internet, yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia.

Meski demikian, Kemendikbudristek di bawah pimpinan Nadiem tetap melanjutkan pengadaan perangkat ini. Kejagung menduga terjadi pemufakatan jahat dalam proses pengadaan tersebut.

Nadiem Makarim sebelumnya menyatakan bahwa pengadaan dilakukan untuk sekolah-sekolah di wilayah yang sudah memiliki akses internet. Namun, aparat penegak hukum menemukan sejumlah indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek tersebut.

The post Eks Konsultan Nadiem Makarim Dijemput Paksa Terkait Kasus Korupsi Chromebook appeared first on Trigger Netmedia.