Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, membenarkan adanya surat kedua yang masuk ke Parlemen. Meski demikian, ia enggan membeberkan isi lengkapnya.

“Iya betul, ada surat lain selain dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI,” ujar Indra, Rabu (25/6/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa DPR akan bersikap hati-hati sebelum menanggapi surat tersebut. Menurutnya, banyak surat yang mengatasnamakan purnawirawan diterima DPR, sehingga perlu verifikasi lebih lanjut.

“Harus disikapi hati-hati. Kami akan pelajari terlebih dahulu, baru akan diputuskan di Rapat Pimpinan atau Badan Musyawarah,” ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Selasa (24/6/2025).

Dasco juga menyebut surat dari Forum Purnawirawan belum sampai ke pimpinan DPR dan masih berada di Sekretariat Jenderal.

Sebelumnya, surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi desakan agar Gibran dimakzulkan dikirim ke DPR, DPD, dan MPR pada 2 Juni 2025. Dalam surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025, Forum menyampaikan pandangan hukum terkait proses politik dan hukum yang mengantarkan Gibran menjadi wakil presiden.

Sekretariat Forum, Bimo Satrio, menyatakan pihaknya siap jika dipanggil DPR, DPD, atau MPR untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait isi surat.

Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa surat tersebut belum masuk ke pimpinan DPR dan belum dibahas dalam masa sidang yang baru dibuka.

“Belum lihat, ini baru masuk masa sidang,” kata Puan usai memimpin Rapat Paripurna DPR, Selasa (24/6/2025).

The post Surat Tandingan Muncul ke DPR Ditengah Polemik Pemakzulan Gibran appeared first on Trigger Netmedia.

Sejumlah tuntutannya adalah mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR dan meminta sejumlah menteri dan pejabat yang dicap dekat dengan Jokowi agar direshuffle oleh Presiden RI Prabowo Subianto.

Deddy menilai kalau adanya sikap tuntutan tersebut akan menjadi saran yang bagus.

“Tapi itu saran yang bagus sih kalau menurut saya,” kata Deddy ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/5/2025).

Ia mengatakan, boleh-boleh saja siapa pun menyatakan sikapnya. Menurutnya, sikap tuntutan tersebut nanti tinggal dilihat memungkinkan atau tidaknya.

“Jadi kalau ada yang berpendapat seperti itu, saya kira hak mereka lah. Tinggal dilihat secara konstitusional bisa apa nggak,” katanya.

Namun Deddy menegaskan, dirinya bukan mengiyakan adanya tuntutan tersebut. Dirinya menilai kalau hal tersebut mungkin bisa dipertimbangkan.

“Lho enggak, kan namanya saran. Saran kan artinya itu menjadi pertimbangan bagi berbagai pihak. Apakah ada ruang konstitusional di sana, apakah itu mendorong misalnya wapresnya lebih baik, kan gitu, apakah bisa mendorong pemerintahan lebih efektif, kan itu urusannya,” kata dia.

“Bukan saya mengiyakan atau mentidakkan usulan itu. Itu kan hak orang menyampaikan usulan,” Deddy menambahkan.

Lebih lanjut, Deddy menyampaikan memang kalau berangkat dari adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ada yang janggal.

“Ya kan kalau berangkat dari putusan MK, kan ada yang janggal di situ, tetutama ketika KPU mengubah PKPU langsung menerima pendaftaran Gibran. Tapi ketika kejadiannya lain, beda lagi kan, bukin PKPU, ubah PKPU,” pungkasnya.

Sebelumnya Forum Purnawirawan Prajurit TNI memberikan delapan tuntutan yang disampaikan melalui pernyataan sikap yang ditandatangani purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal.

Pernyataan sikap Forum Purnawirawan Prajurit TNI diketahui melalui akun YouTube Refly Harun bertajuk Live! Ngeri! Ratusan Jenderal Purn Kasih 8 Tuntutan! Ganti Wapres! Reshuffle Menteri Pro-JKW!!

Melalui siaran YouTube, Refly memaparkan foto-foto kegiatan saat pernyataan sikap oleh Forum Purnawirawan Prajurit TNI dan foto dokumen berisi delapan tuntutan yang telah ditandatangani. Mereka yang membubuhkan tanda tangan juga tampak ikut dalam kegiatan.

Adalah yang bertanda tangan Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan. Sementara mengetahui, yakni Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

Dokumen tersebut juga menyebutkan telah ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marsekal, dan 91 kolonel.

Adapun dokumen tersebut terdapat di bingkai dengan latar belakang gambar bendera merah putih serta tulisan, “Kami Forum Purnawirawan Prajurit TNI Mendukung Presiden Prabowo Subianto Menyelematkan NKRI”.

Diketahui tuntutan pertama dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

Sementara tuntutan terakhir mereka, yaitu mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kepada MPR dengan alasan keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 169 Huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Sementara tuntutan lain, semisal melakukam reshuffle menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi serta mengambil tindakan tegas kepada pejabat dan aparat negara yang masih terikat kepentingan Joko Widodo atau Jokowi yang merupakan presiden sebelumnya.

Sementara tuntutan lain, semisal melakukam reshuffle menteri yang diduga melakukan kejahatan korupsi serta mengambil tindakan tegas kepada pejabat dan aparat negara yang masih terikat kepentingan Joko Widodo atau Jokowi yang merupakan presiden sebelumnya.

Refly Harun sendiri sepakat dengan tuntutan tersebut. Hanya saja yang menurut dia ada sedikit permasalahan di tuntutan pertama menyoal kembali ke UUD 1945 asli.

“Jadi saudara sekalian menarik ya, kalau mau jujur ya semua ini ya saya sepakati, sepakat, keras. Nah hanya yang problematik sedikit adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945,” kata Refly dikutip Jumat (18/4/2025).

Refly berujar hal itu perlu perdebatan ilmiah akademik, apakah memang kembali ke UUD 1945 asli adalah jalan bagi masa depan Indonesia atau tidak.

“Tapi kalau tuntutan lainnya so far nggak ada masalah,” kata Refly.

Sumber: Suara.com

The post DPP PDIP Soroti Forum Purnawirawan TNI Tuntut Gibran Diganti Lewat MPR appeared first on Trigger Netmedia.