Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah usai mengikuti audiensi Forum Sekretaris Daerah (Forsesda) se-Kalimantan Barat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Dalam pertemuan itu, Menteri PANRB mendorong pemerintah daerah memperkuat tata kelola pemerintahan, mempercepat transformasi digital, meningkatkan kualitas ASN, serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Amirullah menegaskan bahwa transformasi digital tidak cukup diwujudkan dengan menghadirkan aplikasi baru. Menurutnya, digitalisasi harus diawali dengan penyederhanaan proses bisnis agar pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan mudah diakses.

“Kami terus memperkuat transformasi birokrasi dengan memastikan setiap layanan memiliki proses bisnis yang sederhana dan saling terintegrasi. Digitalisasi harus benar-benar memudahkan masyarakat, bukan justru menambah tahapan pelayanan,” ujarnya.

Ia mengatakan, Pemkot Pontianak juga akan memperkuat kolaborasi antarperangkat daerah melalui integrasi data dan sistem pelayanan. Langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat, transparan, akuntabel, dan berbasis data.

Selain penguatan sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas. ASN didorong untuk terus meningkatkan kompetensi, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta menjaga integritas dan budaya kerja BerAKHLAK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Amirullah menilai arahan Menteri PANRB menjadi momentum untuk mempercepat reformasi birokrasi di Kota Pontianak. Menurutnya, keberhasilan transformasi birokrasi tidak hanya diukur dari pemanfaatan teknologi, tetapi juga dari meningkatnya kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.

“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, mudah diakses, cepat, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

The post Pemkot Pontianak Percepat Transformasi Birokrasi melalui Digitalisasi Layanan appeared first on Trigger Netmedia.

Secara keseluruhan, Indeks SPBE Kota Pontianak berada pada angka 3,73 dengan kategori sangat baik. Capaian tersebut ditopang oleh kuatnya kinerja pada Domain Layanan SPBE dengan skor 4,33. Adapun Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik mencatat nilai 4,00.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil konsistensi pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan publik yang lebih sederhana, terbuka, dan mudah diakses masyarakat.

“Pelayanan publik harus terus bergerak mengikuti kebutuhan warga. Pemanfaatan teknologi kami dorong agar pelayanan lebih cepat, transparan, dan tidak berbelit,” kata Edi, Rabu (7/1/2026).

Ia menilai hasil ini menjadi penyemangat bagi seluruh perangkat daerah untuk menjaga kualitas layanan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik.

Pada aspek layanan digital, sejumlah indikator bahkan meraih nilai maksimal. Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi masing-masing memperoleh nilai 5.

Layanan publik sektoral juga menunjukkan kinerja kuat. Layanan Publik Sektor 1, 2, dan 3 masing-masing mencatat nilai 5. Sementara layanan pengaduan publik dan layanan kinerja pegawai berada pada nilai 4.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak Yusnaldi menjelaskan, capaian ini didorong oleh integrasi sistem, penguatan tata kelola, serta konsistensi pemanfaatan aplikasi layanan.

“Penilaian SPBE melihat kematangan layanan dari perencanaan hingga pemanfaatannya. Kota Pontianak dinilai sudah mampu menghadirkan layanan digital yang stabil, terintegrasi, dan mudah diakses,” ujarnya.

The post Indeks SPBE Pontianak Positif, Layanan Publik Elektronik Unggul appeared first on Trigger Netmedia.

Dalam situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar menekankan perlunya percepatan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD saat ini berada di angka Rp2,988 triliun, sementara sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ditargetkan menyumbang Rp458 miliar. Pemerintah menilai sektor pelayanan Samsat menjadi salah satu tumpuan untuk mengoptimalkan pendapatan pajak daerah.

Sejumlah langkah pembenahan diarahkan pada percepatan digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, serta evaluasi rutin terhadap SOP untuk memastikan pelayanan lebih efisien. Pemerintah menilai akses pembayaran pajak yang mudah dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat, terutama di tengah persaingan layanan publik yang semakin mengedepankan kenyamanan dan kecepatan.

Selain peningkatan kualitas layanan, agenda reformasi juga mencakup penguatan koordinasi lintas lembaga. Ditlantas Polda Kalbar, Bapenda, BPKP, Jasa Raharja, Ombudsman, dan perbankan didorong mengembangkan sistem yang lebih terintegrasi. Salah satu fokusnya ialah perluasan implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang hingga kini baru berjalan di Pontianak.

Kepolisian menilai pendekatan penegakan kepatuhan pajak yang bersifat manual, seperti razia gabungan atau penilangan, tidak lagi relevan sebagai metode utama karena berpotensi menimbulkan persoalan di lapangan. Inovasi digital dinilai lebih efektif serta selaras dengan upaya memperkuat penerimaan daerah secara berkelanjutan.

Upaya tersebut diharapkan mampu menutup sebagian kehilangan dana transfer dan menjadi pijakan Kalbar untuk kembali memperbaiki kapasitas fiskalnya. Pemerintah menilai momentum reformasi Samsat krusial untuk mengurangi ketergantungan pada pusat serta memperluas ruang gerak pembangunan daerah.

The post Tekanan Fiskal Meningkat, Reformasi Layanan Samsat Jadi Prioritas Kalbar appeared first on Trigger Netmedia.

Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan kegiatan olahraga massal ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan korupsi perlu dilakukan secara konsisten, bukan hanya melalui sosialisasi formal.

“Ini bukan acara seremonial belaka. Kita ingin integritas menjadi bagian dari budaya kerja ASN dalam memberikan pelayanan publik,” ujarnya.

Edi menegaskan bahwa perilaku koruptif tidak hanya berupa penyalahgunaan kewenangan, tetapi juga tercermin dari sikap sehari-hari saat menjalankan tugas.

“Etika dan cara kita melayani masyarakat juga menentukan kualitas pemerintahan. Itu juga bagian dari antikorupsi,” katanya.

Pemkot Pontianak disebut terus memperkuat transparansi melalui sistem pelayanan berbasis elektronik dan pengawasan internal yang lebih ketat. Di era digital, menurut Edi, masyarakat dapat memantau kinerja pemerintah dengan lebih terbuka.

Tak hanya di lingkup ASN, Pemkot juga memasukkan pendidikan antikorupsi ke sekolah-sekolah. Nilai integritas diperkenalkan mulai dari PAUD hingga SMP untuk membangun fondasi karakter sejak dini.

“Kita ingin budaya antikorupsi menjadi kebiasaan, bukan sekadar slogan,” tutur Edi.

Melalui peringatan Hakordia 2025, Pemkot Pontianak menegaskan kembali komitmennya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

The post Pemkot Pontianak Ajak ASN Perkuat Integritas Lewat Senam Hakordia appeared first on Trigger Netmedia.

Dalam sambutannya, Ria Norsan menekankan bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik harus menjadi komitmen bersama seluruh ASN. Ia menilai tantangan birokrasi saat ini menuntut aparatur untuk bekerja lebih cepat, adaptif, dan berorientasi hasil.

“ASN bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga motor perubahan. Integritas, loyalitas, dan kemampuan bertransformasi menjadi tuntutan utama,” ujarnya.

Gubernur mengapresiasi capaian KORPRI Kalbar dalam menerapkan digitalisasi kinerja dan memperkuat layanan masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa ekspektasi publik terus meningkat sehingga inovasi harus berjalan konsisten di setiap perangkat daerah.

Memperingati HKN Ke-61, Ria Norsan menyoroti pentingnya membangun generasi sehat sebagai dasar kemajuan Kalbar. Ia memberi penghargaan kepada tenaga kesehatan yang dinilai memiliki peran vital dalam menopang kualitas layanan dan ketahanan sistem kesehatan daerah.

“Tahun ini kita fokus pada penguatan layanan primer, pembiasaan hidup bersih dan sehat, serta kolaborasi lintas sektor,” kata dia.

Di hadapan peserta upacara, Gubernur juga memaparkan kondisi fiskal daerah yang menghadapi penurunan transfer pusat hingga Rp 522 miliar. Ia meminta ASN beradaptasi dengan situasi tersebut melalui efisiensi anggaran dan pengelolaan kegiatan yang lebih tepat sasaran.

“Momentum ini harus menjadi pengingat untuk bekerja lebih tertib, hemat, dan profesional,” tuturnya.

Rangkaian upacara ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol rasa syukur dan komitmen memperkuat pelayanan kepada masyarakat Kalbar.

The post Peringati HUT Ke-54 KORPRI, Gubernur Kalbar Minta ASN Percepat Inovasi Pelayanan appeared first on Trigger Netmedia.