Menurut Sataruddin, kawasan perbatasan merupakan wajah terdepan Indonesia sehingga semangat nasionalisme harus terus dipupuk melalui aksi nyata yang melibatkan masyarakat, pemerintah, dunia usaha, hingga komunitas.

“Ekspedisi Merah Putih bukan sekadar sebuah kegiatan, tetapi gerakan bersama untuk meneguhkan kecintaan kepada tanah air. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat ikut menyukseskannya,” kata Sataruddin.

Ia berharap kegiatan tersebut menjadi ruang kolaborasi berbagai pihak dalam memperkuat persatuan sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda.

“Semoga kegiatan ini mampu mempererat persaudaraan, membangkitkan semangat nasionalisme, dan menginspirasi generasi muda untuk terus mencintai Indonesia,” ujarnya.

Ekspedisi Merah Putih merupakan inisiatif Rumah Jurnalis bersama MyPertamina yang mengusung semangat kebangsaan melalui pembagian dan pengibaran 1.000 Bendera Merah Putih di kawasan perbatasan. Selain menjadi simbol kecintaan terhadap Tanah Air, kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan perhatian publik terhadap wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan kegiatan didukung berbagai mitra, di antaranya Kawasan Industri Pulau Penebang (KIPP), PT Cita Mineral Investindo Tbk, PT Well Harvest Winning Alumina Refinery, GAPKI Kalimantan Barat, Astra Motor Kalimantan Barat, Pegadaian, HARRIS Pontianak, PT Borneo Alumina Indonesia (BAI), Karang Taruna Kalimantan Barat, Bank Kalbar, dan Bank Kalbar Syariah.

The post Sukseskan Ekspedisi Merah Putih di Perbatasan RI-Malaysia appeared first on Trigger Netmedia.

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PPKM) tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi penggunaan energi listrik sekaligus menekan biaya operasional masjid melalui penerapan teknologi yang lebih modern dan efektif.

Ketua tim PPKM, Irman, menjelaskan Masjid Al-Mukhlisin dipilih sebagai mitra karena sistem penerangannya masih dioperasikan secara manual sehingga berpotensi menyebabkan pemborosan energi.

Melalui program ini, tim memasang sistem otomasi yang mampu mengatur penyalaan dan pemadaman lampu secara otomatis sesuai kebutuhan operasional masjid.

“Program ini merupakan bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam menghadirkan solusi berbasis teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami berharap sistem yang diterapkan dapat dimanfaatkan secara optimal serta menjadi contoh penerapan efisiensi energi di lingkungan rumah ibadah,” ujar Irman, Sabtu (18/7/2026).

Selain melakukan pemasangan perangkat, tim dosen juga memberikan pelatihan kepada pengurus masjid mengenai cara pengoperasian dan pemeliharaan sistem otomasi. Edukasi tersebut turut mencakup pentingnya penghematan energi guna mendukung pengelolaan rumah ibadah yang lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Pengurus Masjid Al-Mukhlisin, Slamet, menyambut baik program tersebut. Menurutnya, penerapan sistem otomasi tidak hanya meningkatkan kualitas pengelolaan instalasi listrik, tetapi juga berpotensi mengurangi pengeluaran rutin untuk biaya listrik.

“Melalui kegiatan pengabdian ini, Polnep memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama memudahkan kami dalam mengelola rumah ibadah,” kata Slamet.

Melalui program ini, Polnep berharap sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat terus terjalin untuk mendorong pemanfaatan teknologi yang efisien, aman, dan ramah energi di berbagai sektor, termasuk rumah ibadah.

The post Polnep Terapkan Sistem Otomasi Listrik Hemat Energi di Masjid Al-Mukhlisin Singkawang appeared first on Trigger Netmedia.

Tito mengatakan, dirinya bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri telah meminta penjelasan langsung dari kepala daerah terkait kondisi tersebut. Berdasarkan keterangan yang diperoleh, antrean bermula dari surat edaran yang dikeluarkan pemerintah daerah di Bengkayang dan Singkawang untuk membatasi pembelian BBM.

Menurut Tito, kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan untuk mengurangi antrean. Namun, dalam pelaksanaannya, masyarakat menafsirkan adanya potensi kelangkaan BBM sehingga memicu aksi panic buying.

“Seharusnya untuk mengurangi antrean, tetapi ditafsirkan sebaliknya sehingga menimbulkan kepanikan dan antrean justru semakin panjang,” ujarnya.

Ia menambahkan, akibat kepanikan tersebut, masyarakat membeli BBM dalam jumlah lebih banyak dari biasanya.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Tito telah meminta kepala daerah terkait mencabut surat edaran tersebut serta memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa stok BBM dalam kondisi aman.

“Kami minta surat edaran dicabut dan disampaikan kepada publik bahwa stok BBM dan gas aman, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir,” katanya.

Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan ketahanan pasokan BBM di Pulau Kalimantan dalam kondisi aman. Khusus di Kalimantan Barat, sejak malam takbiran 20 Maret 2026, suplai BBM ke SPBU telah ditingkatkan sebagai tindak lanjut Rapat Koordinasi Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ramadhan dan Idulfitri 2026.

Sejumlah SPBU di Kota Pontianak juga dioperasikan selama 24 jam guna mengurangi antrean. Berdasarkan pemantauan per 22 Maret 2026, antrean kendaraan di sejumlah SPBU mulai berangsur membaik.

The post Kemendagri Ungkap Penyebab Antrean BBM di Kalbar appeared first on Trigger Netmedia.

Dalam program tersebut, pemerintah memberikan subsidi pada paket sembako yang dijual di bawah harga pasar. Masyarakat dapat membeli kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng dengan harga lebih terjangkau.

Krisantus mengatakan, pasar murah merupakan upaya jangka pendek untuk membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga yang umumnya terjadi menjelang hari besar keagamaan.

“Menjelang hari raya biasanya terjadi inflasi. Hari ini kita siapkan paket sembako dengan harga subsidi, dari Rp90 ribu menjadi Rp50 ribu per paket,” ujarnya di hadapan warga.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pasar murah bukan solusi permanen untuk mengatasi persoalan inflasi yang terjadi hampir setiap tahun.

Menurut dia, pemerintah daerah perlu menyiapkan langkah strategis yang lebih berkelanjutan, termasuk melalui penguatan produksi bahan pokok di daerah.

“Kita pahami bahwa inflasi selalu terjadi menjelang hari raya karena meningkatnya permintaan dan terbatasnya pasokan. Ke depan perlu sinkronisasi program dinas terkait untuk membangun sentra produksi kebutuhan pokok yang selama ini menjadi penyumbang inflasi,” kata Krisantus.

Ia berharap pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota dapat memperkuat koordinasi untuk menghadirkan sentra produksi baru, sehingga ketersediaan bahan pokok tetap terjaga.

Dengan langkah tersebut, kebutuhan masyarakat diharapkan dapat terpenuhi secara lebih stabil, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan seperti Ramadan dan Idul Fitri.

The post Pemprov Kalbar Subsidi Harga Bapok di Pasar Murah Tekarang Sambas appeared first on Trigger Netmedia.

Kepala Desa Lambau, Muhamad Yani Melik, mengatakan masyarakat telah mulai mencoba budidaya ikan bandeng sejak sekitar satu tahun terakhir. Meski menghadapi tantangan alam berupa banjir rob, ia optimistis usaha tersebut dapat terus dikembangkan.

“Kondisi geografis Desa Lambau berada di garis pantai, sehingga air payau sangat mendukung budidaya bandeng. Tantangan terbesar memang banjir rob yang rutin terjadi setiap Desember,” kata Yani saat menerima mahasiswa Magister FISIP Universitas Tanjungpura dalam kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat (PPM).

Yani menjelaskan, pada tahun lalu warga juga mengembangkan budidaya ikan nila dan tanaman melon. Namun banjir rob menyebabkan tanaman melon gagal panen dan ikan di kolam terlepas ke laut. Meski demikian, pengalaman tersebut menjadi pembelajaran penting bagi warga.

“Tahun ini kami coba lagi. Untuk bandeng, solusinya panen lebih awal sebelum bulan Desember,” ujarnya.

Upaya pengembangan budidaya bandeng mendapat dukungan dari program PPM Magister FISIP Untan berupa bantuan 6.000 bibit ikan bandeng dan nila. Selain itu, mahasiswa juga berkolaborasi dengan PKK Desa Lambau dalam pengembangan tanaman obat keluarga (toga) serta pembuatan 15 plang penanda RT.

Dosen Pembimbing PPM Magister FISIP Untan, Prof. Dr. Fatmawati, mengatakan seluruh program disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat desa. “Mahasiswa terlebih dahulu berkoordinasi dengan kepala desa agar program benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.

Ke depan, warga berharap Desa Lambau tidak hanya memproduksi bandeng segar, tetapi juga olahan seperti bandeng presto untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan desa.

The post Desa Lambau Kembangkan Budidaya Bandeng, Berpeluang Jadi Sentra Perikanan Pesisir Sambas appeared first on Trigger Netmedia.

Menurut Kapolsek Seluas, IPDA Heriyanto, kobaran api tak hanya melahap area pasar, tetapi juga merembet luas ke ruko-ruko di sekitar Terminal Seluas. Kecepatan rambatan api membuat banyak warga tidak sempat menyelamatkan harta benda mereka.

Seorang saksi mata, Supenus, menceritakan peristiwa dan kengerian di lokasi kejadian. Menurutnya, meskipun saat itu turun hujan deras, hal tersebut sama sekali tidak berpengaruh pada kobaran api yang telanjur membesar.

“Api berkobar sangat besar, hujan deras pun tidak mampu memadamkannya,” ungkapnya.

Upaya Pemadaman: Hingga pukul 18.20 WIB, upaya pemadaman masih terus dilakukan secara intensif. Mengingat keterbatasan armada di lokasi, mobil pemadam kebakaran dari Kota Bengkayang telah dikerahkan dan sedang dalam perjalanan menuju Seluas untuk memperkuat tim pemadam setempat.

The post Pasar Seluas Kebakaran, Puluhan Rumah dan Ruko Hangus Dilalap Api appeared first on Trigger Netmedia.

Penahanan dilakukan pada Kamis (10/7/2025), setelah Sumastro ditetapkan sebagai tersangka. Ia langsung dititipkan ke Lapas Kelas IIB Singkawang untuk menjalani masa tahanan awal selama 20 hari.

Kepala Kejaksaan Negeri Singkawang, Nur Handayani, menyatakan bahwa perkara ini berawal dari perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Singkawang dan PT Palapa Wahyu Group pada 28 Juli 2021. Perjanjian tersebut memberikan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah HPL selama 30 tahun.

“Namun dalam prosesnya, ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh tersangka, terutama terkait pemberian keringanan retribusi kepada pihak swasta,” ujar Nur dalam konferensi pers.

Tindakan tersebut dinilai merugikan keuangan daerah karena nilai retribusi yang seharusnya masuk ke kas Pemkot diduga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sumastro dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsider Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.

Kejaksaan telah memeriksa berbagai pihak, termasuk perwakilan dari PT Palapa Wahyu Group dan sejumlah Aparatur Sipil Negara. Penggeledahan sebelumnya juga dilakukan di Kantor Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk mengamankan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus ini.

“Kasus ini masih terus kami dalami, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain,” tambah Nur.

Kasus ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut pengelolaan aset pemerintah daerah dan keterlibatan pejabat tinggi yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Peristiwa ini juga menjadi peringatan penting akan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kerja sama pemanfaatan aset daerah.

The post Eks Pj Wali Kota Singkawang Ditahan Terkait Dugaan Korupsi Pemanfaatan Lahan Pemkot appeared first on Trigger Netmedia.

Kegiatan difokuskan pada perbaikan instalasi listrik dan sistem tata suara masjid, termasuk pemasangan pengeras suara, instalasi penerangan di tempat wudhu dan ruang imam, kipas angin dinding, serta lampu panel surya untuk area halaman masjid.

Ketua Tim PPM, Irman, yang juga Koordinator Prodi Teknik Listrik Polnep, mengatakan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kenyamanan jamaah serta mendukung kelancaran aktivitas ibadah dan sosial masyarakat di lingkungan masjid.

“Selain perbaikan fasilitas, kami juga memberikan pelatihan dasar kepada pengurus masjid mengenai instalasi listrik dan perawatan sistem panel surya,” ujar Irman, Kamis (3/7/2025).

Ketua Pengurus Masjid At-Taqwa, Tarmiji, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menyebut dukungan dari Polnep sangat membantu dan memberikan manfaat langsung bagi jamaah.

“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan. Suasana masjid kini lebih nyaman dan mendukung kegiatan ibadah,” kata Tarmiji.

Melalui program ini, Polnep menegaskan peran aktifnya dalam mendukung pembangunan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang ketenagalistrikan.

The post Dari Kampus untuk Umat: Polnep Perbaiki Sistem Listrik Masjid At-Taqwa Singkawan appeared first on Trigger Netmedia.

“Pencegahan korupsi harus menyasar sistem, itulah kenapa kita perlu memulai pencegahan korupsi dengan perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya usai acara.

Selain tata kelola pemerintahan, terdapat beberapa langkah yang harus dijalankan untuk mencegah korupsi di antaranya peningkatan kualitas pemerintahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, kearifan lokal, peningkatan peran serta masyarakat hingga peningkatan budaya kerja anti korupsi. Edi menerangkan, praktek korupsi paling tinggi terjadi di level pemerintah daerah.

“Selama 20 tahun terakhir, data statistik menyebutkan pemerintah daerah menjadi instansi dengan perilaku korupsi paling tinggi yaitu 53 persen,” paparnya.

Dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik, Pemkot Pontianak menekankan pentingnya fungsi pengawasan. Hal itu terdapat pada tindak lanjut pengaduan dari laman SP4N Lapor dari masyarakat, digitalisasi pelayanan publik serta memberikan kemudahan akses informasi masyarakat lewat PPID.

“Paling penting optimalisasi pengawasan internal dengan pelaksanaan audit ketaatan, keuangan, kinerja, operasional dan tujuan tertentu secara rutin. Selanjutnya kita mengatur pengawasan dengan Whistleblowing System (WBS) hingga penguatan pengendalian gratifikasi,” terangnya.

Beberapa indikator tata kelola pemerintahan yang baik sudah dapat diraih oleh Pemkot Pontianak. Mulai dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sampai 3,43, Monitoring Center for Prevention (MCP) Korsupgah 93,19 persen, Sistem Merit predikat Sangat Baik, Indeks SAKIP 72,58 dengan predikat BB, Indeks RB mencapai 77,74 dan lain sebagainya.

Edi menilai, capaian tersebut menjadi modal yang baik dalam mengokohkan pencegahan praktek korupsi di lingkungan Pemkot Pontianak. Dirinya turut mendorong pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Kalbar agar menjalankan prinsip-prinsip anti korupsi.

“Strategi jangka panjang memberantas korupsi dengan pendidikan seperti sosialisasi, pencegahan dan jangan lupakan proses penindakan, saya yakin jika kita konsisten menjalankan ketiga hal tersebut, korupsi dapat dihentikan,” tegasnya, yang juga selaku Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK.

Kunci keberhasilan pencegahan korupsi di instansi pemerintahan daerah adalah komitmen para kepala daerah itu sendiri. Kemudian, lanjut Edi, sinergi antar perangkat daerah serta konsisten melaksanakan upaya pencegahan korupsi secara menyeluruh juga perlu dilaksanakan secara serius.

“Korupsi adalah ancaman serius dapat menggerogoti pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta secara tidak langsung merusak pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.

The post Jadi Narasumber Diseminasi Pencegahan Korupsi di Pemda, Edi Suryanto Paparkan Strategi Pemkot Cegah Korupsi appeared first on Trigger Netmedia.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian menekankan pentingnya pesta demokrasi yang sehat sebagai momentum untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

“Dengan tema yang diusung pada Raker saat ini, kita berharap agenda ini mampu mempersatukan seluruh elemen masyarakat menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2024,” ujarnya usai menghadiri pembukaan Raker Komwil V Apeksi Regional Kalimantan di Grand Ballroom Mahkota Hotel Singkawang, Kamis (17/10).

Ada dua topik utama dalam raker tersebut. Pertama, pentingnya langkah preventif dalam menangkal potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) yang mungkin muncul dalam proses Pilkada 2024. Ia mengatakan bahwa upaya mitigasi ATHG ini krusial untuk memastikan stabilitas dan keamanan selama penyelenggaraan Pilkada.

“Oleh sebab itu, saya mengajak seluruh warga Kota Pontianak untuk bersama-sama menjaga kondusifitas selama Pilkada berlangsung,” ungkapnya.

Kemudian, lanjut Ani, topik pembahasan kedua dalam Raker, terkait dinamika netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam partisipasi dan dukungan politik. Ia menegaskan bahwa ASN harus tetap netral dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024, guna menjaga profesionalitas dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Netralitas ASN merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan pesta demokrasi yang bersih dan adil,” tegasnya.

Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam menegaskan pentingnya Pilkadanserentak yang akan berlangsung pada 27 November mendatang sebagai momen strategis dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya di Kalimantan.

“Saya berharap pesta demokrasi ini dapat menjadi langkah nyata untuk memajukan Kalimantan demi kesejahteraan masyarakatnya,” katanya.

Menurut Alwis, ada beberapa poin penting yang menjadi sorotan untuk menjamin suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak ini dan dampaknya bagi pembangunan di wilayah Kalimantan. Pertama, perlunya mendorong terwujudnya keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2024.

“Stabilitas ini penting demi kelancaran proses demokrasi yang aman dan tertib,” sebutnya.

Dia juga menekankan perlunya mengantisipasi potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) selama berlangsungnya Pilkada tahun 2024.

“Kesiapsiagaan kita dalam menangkal potensi ATHG adalah kunci penting demi menjaga kelancaran pelaksanaan Pilkada,” tuturnya.

Lebih lanjut, Alwis menyampaikan pentingnya menjaga netralitas ASN dalam mendukung jalannya Pilkada. Netralitas ASN sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang jujur dan adil.

Ia juga menyoroti percepatan pembangunan Trans Kalimantan, terutama transformasi jalur darat pada sembilan kota di Kalimantan, serta mendorong pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan RI agar membuka rute penerbangan antar kota di Kalimantan. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah di Kalimantan. Selain itu, Alwis menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan sesuai dengan skala prioritas.

“Kami berharap ada keterbukaan dalam menjajaki peluang kerja sama dengan pihak yang memiliki sumber daya dan pengalaman guna mendukung pembangunan Kalimantan yang lebih maju,” pungkasnya.

The post Raker Apeksi se-Kalimantan di Singkawang Bahas Antisipasi ATHG Jelang Pilkada appeared first on Trigger Netmedia.