Empat daerah yang menerima tambahan bantuan itu adalah Kabupaten Mempawah, Landak, Sekadau, dan Sanggau. Masing-masing kabupaten mendapatkan alokasi sebesar Rp10 miliar yang disalurkan langsung ke rekening pemerintah daerah.

Persetujuan bantuan tersebut disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam rapat koordinasi penanganan karhutla yang dilaksanakan secara daring pada 24 Oktober 2026.

Sebelumnya, pada tahap awal penyaluran, bantuan pemerintah pusat baru menjangkau 10 kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Kondisi itu mendorong Gubernur Kalbar Ria Norsan memperjuangkan pemerataan dukungan bagi empat kabupaten yang belum masuk dalam daftar penerima.

Sejak September 2026, Norsan telah mendorong pemerintah pusat untuk mempertimbangkan usulan tambahan bantuan dari daerah yang belum memperoleh alokasi. Langkah tersebut dilakukan setelah menerima aspirasi dari empat kabupaten terkait kebutuhan penanganan karhutla di wilayah masing-masing.

Usulan tambahan dukungan diajukan dengan mempertimbangkan kondisi serta tingkat perkembangan karhutla di setiap daerah, sehingga kebutuhan penanganan dapat menjadi bagian dari pertimbangan pemerintah pusat dalam menyalurkan bantuan.

“Kita memahami bahwa setiap daerah memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda. Karena itu, meskipun empat kabupaten belum mendapatkan alokasi Bantuan Presiden Penanganan Karhutla dari pemerintah pusat, Pemprov Kalbar tetap memberikan perhatian,” kata Norsan.

“Dukungan yang kita terima akan kita optimalkan untuk membantu daerah yang juga menghadapi karhutla, sehingga penanganannya dapat berjalan secara bersama dan merata,” lanjutnya.

Norsan menyambut baik keputusan pemerintah pusat yang memperluas jangkauan bantuan hingga seluruh kabupaten/kota di Kalbar. Ia berharap dukungan anggaran tersebut dapat memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan, meningkatkan kesiapsiagaan, melaksanakan pemadaman, melindungi masyarakat, serta memulihkan kawasan terdampak kebakaran.

Menurutnya, penggunaan anggaran penanganan karhutla tidak terbatas pada kegiatan pemadaman, tetapi juga mencakup upaya pencegahan dan perlindungan masyarakat. Karena itu, setiap penggunaan bantuan harus mengikuti peruntukan dan ketentuan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan transparansi serta akuntabilitas.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300.2.8/6460/SJ tertanggal 9 September 2026, bantuan tersebut dapat digunakan untuk mendukung berbagai kebutuhan penanganan karhutla. Di antaranya, operasi pemadaman darat, metode suntik gambut, bahan bakar minyak (BBM), logistik, mobilisasi tim, serta operasional posko.

Dana bantuan juga dapat dimanfaatkan untuk evakuasi masyarakat, pelayanan kesehatan, pengadaan alat pelindung diri (APD), pompa dan tangki air, kendaraan taktis, insentif petugas pemadaman, serta dukungan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA) dan relawan. Selain itu, anggaran dapat digunakan untuk pemulihan ekosistem gambut bekas terbakar sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai peruntukannya, pemerintah pusat melakukan pemantauan secara berkala. Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi mingguan bersama pemerintah daerah penerima bantuan guna mengevaluasi perkembangan penanganan karhutla sekaligus memantau realisasi penggunaan anggaran. Pengawasan juga dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh dukungan ini benar-benar sampai dan dirasakan manfaatnya di lapangan. Kita terus memperkuat koordinasi, bergerak bersama dan memastikan masyarakat di daerah terdampak mendapat perlindungan serta penanganan yang diperlukan,” ujar Norsan.

Pemprov Kalbar berharap pemerataan bantuan tersebut dapat memperkuat penanganan karhutla di seluruh wilayah sesuai kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah. Dukungan anggaran perlu diiringi koordinasi lintas sektor, pelaksanaan program yang tepat sasaran, serta pelaporan dan pertanggungjawaban yang tertib.

Melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI-Polri, Manggala Agni, dan masyarakat, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk terus mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Upaya ini diharapkan dapat melindungi masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta meminimalkan dampak kebakaran terhadap kesehatan dan aktivitas ekonomi.

The post Empat Kabupaten di Kalbar Dapat Tambahan Banpres Karhutla, Masing-Masing Rp10 Miliar appeared first on Trigger Netmedia.

Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mengunjungi lokasi tersebut pada Minggu (19/4/2026) dan menegaskan pentingnya menjaga situs keramat sebagai bagian dari identitas budaya sekaligus pelestarian lingkungan.

Menurut Krisantus, keberadaan tempat-tempat sakral seperti Raja Mawikng tidak hanya memiliki nilai spiritual, tetapi juga menjadi simbol kearifan lokal dalam menjaga ekosistem hutan.

Ia menilai, di tengah arus modernisasi, masyarakat adat perlu tetap memegang teguh warisan leluhur sebagai fondasi identitas.

“Jika tempat-tempat keramat ini hilang, kita berisiko kehilangan jati diri sebagai masyarakat adat,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kata dia, berencana mengembangkan kawasan tersebut menjadi cagar budaya mulai 2027. Pengembangan akan difokuskan pada penyediaan fasilitas kegiatan adat serta perbaikan akses menuju lokasi, tanpa menghilangkan karakter alami kawasan hutan.

Krisantus juga mengajak generasi muda Dayak untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya.

Kunjungan tersebut turut didampingi tokoh adat, termasuk Panglima Jilah dari Tariu Borneo Bangkule Rajakng, yang selama ini dikenal sebagai penjaga tradisi dan kearifan lokal masyarakat Dayak.

The post Dari Hutan ke Cagar Budaya, Raja Mawikng Didorong Dilestarikan appeared first on Trigger Netmedia.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, di Aula Kantor Bupati Landak, Senin (6/4/2026), dan dihadiri unsur Forkopimda, akademisi, tokoh agama, serta masyarakat.

Dalam sambutannya, Krisantus menegaskan bahwa pembangunan tahun 2027 harus tetap berpedoman pada visi besar Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan.

Tema RKPD 2027 diarahkan pada “Penguatan Fondasi Transformasi Kalimantan Barat melalui Peningkatan Daya Saing yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

“Fokusnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, efisiensi infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tahun 2027 menjadi fase penting dalam memperkuat fondasi transformasi pembangunan, seiring dimulainya pelaksanaan RPJPD 2025–2045.

Namun, tantangan geopolitik global yang terjadi sejak 2026 dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi hingga tahun mendatang.

“Perencanaan pembangunan harus lebih terarah, disiplin terhadap prioritas, dan berorientasi pada hasil,” tegasnya.

Krisantus juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan Kalimantan Barat pada 2025 sebagai modal awal, antara lain pertumbuhan ekonomi sebesar 5,39 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,09, serta penurunan angka kemiskinan menjadi 5,97 persen dan pengangguran 4,63 persen.

Untuk 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,27–6,47 persen, inflasi 2,5±1 persen, kemiskinan turun menjadi 5,64 persen, pengangguran 4,73 persen, serta IPM meningkat hingga 74,31–75,58.

Target tersebut akan didukung melalui prioritas pembangunan, seperti peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, hilirisasi komoditas pangan, pembangunan infrastruktur dasar, serta transformasi digital pemerintahan.

Dalam konteks kewilayahan, Kabupaten Landak diposisikan sebagai pusat industri hijau dan lumbung pangan daerah. Penguatan hilirisasi komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan karet menjadi fokus utama, didukung perbaikan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia.

“Musrenbang ini harus menghasilkan program prioritas yang memiliki daya ungkit nyata, termasuk melalui inovasi pembiayaan dan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan,” katanya.

Sementara itu, Karolin menegaskan bahwa penyusunan RKPD merupakan bagian penting dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang berjenjang, mulai dari desa hingga kabupaten.

Ia mengingatkan agar penyusunan RKPD 2027 tetap selaras dengan visi pembangunan daerah, yakni “Terwujudnya Kabupaten Landak Mandiri, Maju, dan Sejahtera”.

“Perencanaan harus memastikan kesinambungan program prioritas dalam RPJMD 2025–2029,” ujarnya.

The post Landak Disiapkan Jadi Pusat Industri Hijau appeared first on Trigger Netmedia.

“Saat ini Kalimantan Barat berada di peringkat ke-30 secara nasional. Target saya, dalam lima tahun kita bisa tembus ke posisi 15. Ini hanya mungkin tercapai jika semua pihak, terutama ibu-ibu PKK, bergerak bersama,” ujar Gubernur Norsan.

Kader PKK Diandalkan Tekan Stunting, Hidupkan Kembali Posyandu

Untuk mendongkrak IPM, pemerintah daerah akan kembali mengaktifkan Posyandu sebagai pusat pemantauan gizi dan edukasi keluarga. Stunting disebut sebagai masalah kronis yang hanya bisa diselesaikan dari akar rumput dengan keterlibatan langsung masyarakat.

Gubernur juga menyoroti masih tingginya jumlah masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan menengah. Data Pemprov mencatat sekitar 25% warga belum tamat SMA. Untuk itu, diluncurkan dua program: pembebasan SPP bagi siswa miskin di SMA swasta (ditargetkan penuh 2026) dan revitalisasi Kejar Paket bagi warga putus sekolah.

“PKK punya akses langsung ke rumah-rumah, itulah kekuatannya. Mereka bisa menjadi motor perubahan sosial,” tambah Gubernur.

Anggaran Masih Rendah, Desa Diminta Lebih Serius Dukung PKK

Meski diakui sebagai organisasi sosial paling masif dengan lebih dari 2,5 juta kader di seluruh Indonesia, dukungan anggaran terhadap PKK di Kalimantan Barat masih menjadi tantangan.

Ketua TP PKK Kalbar, Hj. Erlina, mengungkapkan bahwa hanya 46% desa di Indonesia yang telah mengalokasikan dana dari APBDes untuk mendukung pembinaan PKK. Sementara dari total APBD 2025 di Kalbar, tercatat 22% kabupaten dan 17% kota belum mengoptimalkan dukungan pembinaan PKK.

“Tanpa dukungan konkret dari anggaran, potensi kader kita tidak bisa dimaksimalkan. Padahal peran PKK terbukti strategis dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan,” tegasnya.

Bukan Sekadar Organisasi, PKK Didorong Menjadi Agen Perubahan

Mengutip sambutan Ketua Umum TP PKK, Ny. Tri Tito Karnavian, Hj. Erlina menekankan pentingnya transformasi peran PKK dalam mewujudkan Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Lima dari delapan poin Asta Cita berada dalam lingkup kerja PKK: memperkuat Pancasila, kemandirian pangan, pengembangan SDM, kewirausahaan, dan pembangunan berbasis desa.

“Dengan semangat gotong royong, PKK telah tumbuh menjadi kekuatan sosial yang menjawab tantangan zaman. Ke depan, kader-kader ini akan didorong menggunakan teknologi digital, membangun program kerja berkelanjutan, dan menjadi mitra strategis pemerintah,” katanya.

Sebagai penutup, Gubernur kembali mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak menyepelekan peran organisasi berbasis keluarga. “Kita ingin Kalbar bangkit, dan kebangkitan itu dimulai dari keluarga,” tegasnya.

The post IPM Kalbar Masih di Urutan 30 Nasional, Pemprov dorong PKK Jadi Garda Terdepan Tekan Stunting dan Putus Sekolah appeared first on Trigger Netmedia.

Ketua TP PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastutie, mengaku bangga atas capaian tersebut. Menurutnya, kemenangan ini menjadi bukti semangat, kreativitas, dan kolaborasi seluruh kader PKK Kota Pontianak.

“Ini bukti nyata bahwa gerakan PKK hidup dan tumbuh berkat kekuatan serta semangat kebersamaan,” ujarnya.

Ia berharap prestasi ini bisa menjadi pemicu semangat untuk terus menghadirkan inovasi, memperkuat sinergi, serta meningkatkan kualitas program di setiap pokja.

“HKG PKK bukan semata ajang kompetisi, tetapi juga ruang untuk saling menguatkan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Yanieta juga mengajak seluruh kader untuk terus hadir di tengah masyarakat dengan program yang menyentuh kebutuhan keluarga dan lingkungan.

“Mari terus bergerak dengan hati, berdaya bersama rakyat, dan bawa perubahan positif untuk Kota Pontianak tercinta,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Pontianak Bahasan memberikan apresiasi atas prestasi TP PKK. Ia menyebut, keberhasilan ini merupakan hasil nyata dari sinergi antara Pemkot, TP PKK, stakeholder, dan masyarakat.

“Juara umum ini bukti kolaborasi dan kerja keras kita semua. Program PKK terbukti menyentuh langsung masyarakat,” katanya.

Bahasan juga menyinggung kiprah PKK dalam mendukung program strategis pemerintah, seperti penilaian aksi 8 konvergensi stunting yang berjalan efektif di Pontianak.

“Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan menjadi kenangan manis yang memacu semangat pengabdian kita bersama,” pungkasnya.

The post TP PKK Kota Pontianak Juara Umum HKG PKK ke-53 Kalbar appeared first on Trigger Netmedia.

Bersamaan dengan itu, Ketua TP PKK Kapuas Hulu, Angeline Fremalco, juga dikukuhkan sebagai Bunda GenRe Kabupaten Kapuas Hulu.

Pengukuhan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) ke-XXII, Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53, dan Hari Keluarga Nasional ke-32 Tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2025 yang dipusatkan di Kabupaten Landak.

Ajak Warga Kembali Rajut Gotong Royong

Dalam sambutannya, Ria Norsan mengajak seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk kembali menanamkan semangat gotong royong yang kini mulai luntur akibat perkembangan zaman.

“Jika kita melihat, gotong royong ini sudah semakin luntur karena kemajuan teknologi dan lain sebagainya. Mari kita rajut kembali supaya gotong royong ini menjadi budaya di kehidupan kita sehari-hari,” harapnya.

Ia menekankan bahwa gotong royong merupakan kunci utama dalam membangun daerah dan mempererat persatuan di tengah keberagaman Kalimantan Barat.

“Dengan gotong royong, kita bisa menyatukan seluruh elemen yang ada di Kalimantan Barat untuk bersatu padu membangun daerah,” tegasnya.

Dihadiri Seluruh Kepala Daerah

Acara tingkat provinsi ini dihadiri oleh seluruh kepala daerah dari 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Barat. Selain sebagai ajang penghargaan, momen ini juga menjadi wadah konsolidasi dan komitmen bersama untuk memperkuat program keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian nilai-nilai sosial budaya lokal.

The post Bupati Kapuas Hulu Dikukuhkan Sebagai Ayah GenRe, Ketua TP PKK Jadi Bunda GenRe appeared first on Trigger Netmedia.

“Peringatan ini bukan sekadar seremoni, tapi bentuk penghormatan terhadap para pahlawan dan tokoh masyarakat Kalbar yang menjadi korban kekejaman tentara Jepang antara 1941–1944,” ujar Edi.

Tragedi Mandor, Luka Sejarah yang Tak Boleh Dilupakan

Menurut Edi, tragedi Mandor menjadi simbol penting tentang bagaimana kekejaman masa penjajahan bisa meluluhlantakkan kehidupan masyarakat, tanpa memandang latar belakang suku, agama, atau profesi. Para korban di antaranya adalah raja-raja, tokoh agama, pengusaha, dan cendekiawan.

“Ini pelajaran penting bagi kita untuk menjaga persatuan, merawat toleransi, dan menghargai keberagaman,” tegasnya.

Menumbuhkan Kesadaran Sejarah Generasi Muda

Edi menekankan pentingnya menanamkan nilai-nilai perjuangan kepada generasi penerus. Pemerintah Kota Pontianak, kata dia, telah menjadikan peringatan Hari Berkabung sebagai agenda tahunan melalui peraturan daerah. Upacara digelar setiap 28 Juni, melibatkan ASN dan pelajar di lingkungan Pemkot.

“Kami ingin anak-anak kita tidak melupakan sejarah bangsanya. Semangat juang para pendahulu harus menjadi bahan bakar untuk membangun masa depan Kalimantan Barat yang maju dan bermartabat,” ungkapnya.

Penghormatan Lewat Aksi Nyata

Sebagai bentuk penghormatan, nama-nama pahlawan lokal diabadikan sebagai nama jalan utama di Pontianak dan ruang-ruang publik penting lainnya. Edi berharap, pengingat sejarah ini mampu membangun kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk kekerasan dan pelanggaran kemanusiaan.

“Masalah kemanusiaan seperti Mandor harus dikenang agar tidak terulang lagi. Kita harus jaga kemerdekaan, hak asasi manusia, dan perdamaian di Bumi Khatulistiwa, dan seluruh Indonesia,” tegasnya.

Pesan Persatuan dari Tanah Mandor

Menutup keterangannya, Edi Kamtono mengajak masyarakat Kalbar untuk menjadikan Hari Berkabung Daerah sebagai refleksi bersama. Ia berharap, tragedi Mandor tidak hanya dikenang sebagai sejarah kelam, tapi juga sebagai pengingat pentingnya menjaga kemanusiaan dan semangat kebangsaan.

“Jangan pernah melupakan sejarah. Dari sanalah kita belajar menjadi bangsa yang kuat, adil, dan beradab,” pungkasnya.

The post Mandor Jadi Pengingat: Edi Kamtono Ajak Generasi Muda Kenang Sejarah dan Jaga Persatuan appeared first on Trigger Netmedia.

Retreat Kepala Daerah tersebut merupakan bagian dari program pembinaan kepemimpinan bagi kepala daerah dengan tujuan mempererat kerja sama, meningkatkan kinerja, serta membahas berbagai isu strategis terkait pemerintahan pusat dan pembangunan daerah.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan dirinya bersama Wakil Bupati Landak mendapatkan pengalaman yang baru mengikuti retreat kepala daerah atau orientasi kepemimpinan bagi kepala daerah ini.

“Hari ini (jum’at.Red) kita sudah selesai penutupan retreat di Magelang dan kita bersiap pulang kembali ke daerah masing-masing. Disini kita semua kepala daerah berkumpul saling berbagi pengalaman dalam memimpin daerah, dan kemarin (Kamis.Red) para Wakil Kepala Daerah juga hari sehingga semakin kompak kita berkerja untuk Kabupaten Landak,” ucap Karolin.

Bupati Karolin menjelaskan banyak manfaat yang didapatkan dalam mengikuti retreat kepala daerah terutama dalam koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk bersama-sama bergotong royong membangun Kabupaten Landak.

“Kegiatannya cukup padat, tetapi memang banyak sekali manfaat yang kita dapatkan terutama terkait koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk kemajuan daerah yang kita cintai,” jelas Karolin.

The post Retreat Kepala Daerah Selesai, KMN Akui Banyak Hal yang Didapat appeared first on Trigger Netmedia.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa mengatakan Retreat Kepala Daerah tersebut merupakan salah satu bentuk koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah untuk menyatukan persepsi dan arah kebijakan pembangunan dari pemerintah.

“Dalam kegiatan retreat ini menjadi ruang koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat, sehingga kita dapat menentukan arah pembangunan didaerah bersama dengan pemerintah pusat, sehingga program-program kerja kepala daerah bisa selaras dengan program dari kementerian,” ucap Karolin di Magelang, rabu (26/2).

Retreat Kepala Daerah di Magelang ini sudah berlangsung sejak 21 februari dan akan berakhir pada 28 februari 2025 dan akan ditutup langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Di hari ke enam ini Wakil Presiden Republik Indonesia memberikan arahan langsung kepada seluruh kepala daerah, selain itu juga ada pemaparan materi dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Kebudayaan, Menteri Hak Azasi Manusia, Menteri Agama, Kepala Badan Haji, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus serta materi dari Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Lebih lanjut Bupati Karolin juga menjelaskan retreat kepala daerah ini juga menjadi salah satu tempat untuk koordinasi antar sesama kepala daerah di seluruh Indonesia.

“Retreat Kepala Daerah ini kita juga saling bertukar pengalaman kepada kepala daerah lain, apa yang baik bisa kita realisasikan untuk pembangunan di Kabupaten Landak,” tutup Karolin.

The post Retreat Kepala Daerah di Magelang, Bupati Landak KMN: Ruang Koordinasi Pemda dan Pusat appeared first on Trigger Netmedia.

Usai pelantikan kepala daerah secara serentak di Istana Negara Jakarta, Bupati Landak Karolin Margret Natasa bersama Wakil Bupati Landak Erani langsung melakukan serah terima jabatan dari Pejabat (Pj) Bupati Landak kepada Bupati Landak di Kantor Badan Penghubung Kalimantan Barat, Jakarta.

“Terimakasih kepada Pj Bupati Landak yang telah memimpin Kabupaten Landak, selama masa kekosongan sejak berakhirnya masa jabatan Bupati Landak 22 Mei 2022, sejak saat itu sampai hari ini Kabupaten Landak dipimpin oleh dua orang Pj Bupati, yang pertama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Kalimantan Barat, Samuel selama satu tahun, kemudian digantika oleh Kepala Biro (Kabiro) Hukum Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) Gutmen Nainggolan hingga hari ini,” ucap Karolin, di Jakarta, Kamis (20/2).

Karolin mengatakan usai dilantik dirinya bersama Erani akan menyusun program kerja yang telah terpapar dalam visi dan misi pasangan Karolin-Erani lima tahun kedepan.

“Sejak dilantik hari ini kita akan langsung jalankan program kerja. Namun sebelum kembali ke Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat saya bersama kepala daerah lainnya akan menuju ke Magelang mengikuti orientasi kepemimpinan kepala daerah selama kurang lebih satu Minggu sejak dari tanggal 21 Februari 2025 hingga 28 Februari 2025,” pungkas Karolin.

Lebih lanjut Karolin juga mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Landak untuk kembali bersatu serta bergandengan tangan bersama-sama bekerja menjadikan Kabupaten Landak yang lebih maju.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Landak, mari bersama-sama membangun Kabupaten Landak yang kita cintai. Mari kita lihat kedepan, lupakan apa yang terjadi dibelakang dan kita akan beriringan bersama-sama untuk 5 tahun melakukan pekerjaan untuk Kabupaten ini,” tutup Karolin.

The post Usai Dilantik Presiden Prabowo Subianto, Karolin-Erani Langsung Jalankan Program Kerja appeared first on Trigger Netmedia.