triggernetmedia.com – Lismaryani Sutarmidji, Ketua Umum Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) Provinsi Kalimantan Barat, membuka Rapat Koordinasi BKKKS bersama Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKKS).
Melibatkan berbagai instansi terkait dan perwakilan dari 14 kabupaten dan kota di Kalbar, acara ini berlangsung di Ballroom Hotel Gajah Mada, Pontianak, Kamis (10/8).
Tujuan utama dari pertemuan ini adalah untuk menyelaraskan program-program kesejahteraan sosial antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, yang semua bertanggung jawab dalam menangani masalah-masalah sosial.
Dalam sambutannya, Lismaryani menjelaskan bahwa BKKKS berfungsi sebagai badan koordinasi untuk organisasi sosial masyarakat di tingkat provinsi, Badan ini beroperasi di bawah bimbingan, pengawasan, dan pengawasan Gubernur sambil bertanggung jawab secara langsung kepada Gubernur yang sama.
Oleh karena itu, dalam penanganan masalah-masalah sosial, BKKKS memainkan peran penting sebagai platform untuk upaya kesejahteraan masyarakat tingkat wilayah, menghimpun semua kegiatan masyarakat dan potensi terkait kesejahteraan sosial.
Membahas masalah kesejahteraan sosial, hal itu mencakup tantangan sosial khusus seperti kebutuhan fisik, psikologis/rohaniah, dan sosial yang tidak terpenuhi, kondisi kehidupan yang tidak layak, ketidakmampuan untuk mengembangkan diri, dan ketidakmampuan untuk memenuhi fungsi sosial.
“Ini adalah kondisi yang dihadapi sebagian besar masyarakat kita, dan mereka memerlukan perhatian kolektif kita, membuat warga merasa dihargai melalui kepedulian berbagai pihak,” ungkap Lismaryani.
Seperti yang kita ketahui, masalah-masalah kesejahteraan sosial sangat kompleks, saling terkait dengan berbagai aspek kehidupan, dan muncul dalam bentuk yang beragam dan terus berkembang. Menangani masalah-masalah ini memerlukan pendekatan komprehensif.
“Saya berharap bahwa semua peserta rapat koordinasi ini akan benar-benar merenungkan materi yang disajikan. Ini, tanpa ragu, berkontribusi pada Kalimantan Barat yang lebih baik,” tambahnya.
Rapat Koordinasi ini berlangsung selama tiga hari, dimulai dari tanggal 9 hingga 11 Agustus 2023, melibatkan 70 peserta yang mewakili berbagai institusi terkait, bersama dengan perwakilan dari 14 kabupaten dan kota di dalam Provinsi Kalimantan Barat.
About Author
