triggernetmedia.com – Gubernur Kalbar H. Sutarmidji meminta kepada PT PLN (Persero) Wilayah Provinsi Kalbar untuk wajib menerapkan aturan pemeriksaan instalasi berkala atau periodik kepada pelanggan PLN.
“Saya minta PT PLN agar dapat menerapkan aturan wajib periksa instalasi listrik. Aturannya sudah ada, tapi tidak dilaksanakan,” kata H. Sutarmidji, Rabu (9/10) saat membuka Musda DPD Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI) Kalbar di Hotel Golden Tulip.
Sutarmidji juga meminta agar Pengurus DPD AKLI Kalbar dan yang menjadi anggota tidak mesti harus banyak, tapi sedikit, agar yang menjadi program prioritas DPD AKLI dapat diselesaikan.
“Kecuali kerjanya tambah,” ujarnya.
Saat ini di Provinsi Kalbar Desa yang belum menikmati aliran listrik sudah tidak banyak.
“Kalau program tahun ini dilaksanakan tuntas sekitaran yang 60an maka itu perkiraan tinggal 300an,” ungkap Sutarmidji.
“Tahun depan tinggal 40an, tapi tidak semua sisa Desa yang bisa dilayani listrik oleh PLN,” katanya lagi.
Ada sekitar ratusan Desa di Provinsi Kalbar, dimana kawasannya bukit-bukit, kemudian lembah dan sebagainya, dan itu tidak mungkin dapat dilayani oleh PLN secara konvensional.
Sejumlah wilayah tersebut harus menggunakan solar cell.
Menurut Sutarmidji, saat ini PT PLN memiliki 8.600 CSR untuk pemasangan listrik gratis di Provinsi Kalbar. Ia berharap semuanya harus terserap.
“Provinsi Kalbar memang ada menganggarkan tapi tidak akan direalisasikan dan untuk kita cadangan saja. Ada 8 ribu 600 masyarakat yang tak mampu supaya dipasangkan listriknya,” sebutnya.
Sutarmidji juga meminta kepada PT PLN agar tidak ketergantungan pada listrik impor karena harganya juga kuran lebih sama 1.050 per kwh.
“Kalau dijual untuk industri itu masih lumayan, tapi kalau dijual untuk masyarakat atau rumah tangga itu tidak mungkin, harganya tidak sesuai,” katanya.
Humaspro
About Author
