triggernetmedia.com – Ketua Komisi 1 DPRD Kalimantan Barat, Angeline Fremalco mengungkapkan, pihaknya di legislatif tengah menyoroti persoalan di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
“Pertama kebutuhan tenaga ASN, kedua pejabat struktural atau eselon yang non-job atau diturunkan, dan ketiga pengalihan ke jabatan fungsional,” ungkap Angeline Fremalco usai menggelar rapat kerja bersama BKD Provinsi Kalimantan Barat, Rabu (26/1/2022).
Angeline membeberkan, sudah cukup banyak mendengar rumor yang beredar. Sebagai wakil rakyat, Komis 1 DPRD Kalbar banyak mendengar keluhan atau permasalahan-permasalahan yang ada.
“Karena itu kami menyoroti hal tersebut, mengapa ada begitu banyak pejabat di non-job kan,” katanya.
“Berdasarkan data di tahun 2021 ada 65 pejabat yang non-job, perihal data non-job ini dinilai masih begitu tinggi,” katanya lagi.
Angeline menyebut, menyangkut kondisi dan kelangsungan ASN dan jabatan di lingkungan Pemprov Kalbar, apalagi dengan adanya beberapa penyederhanaan dan adanya peleburan-peleburan di berbagai OPD, tentu akan mempengaruhi jumlah pejabat.
“Tetapi dengan jumlah 65 pejabat yang non-job ini, saya rasa masih terlalu tinggi ya, apakah ada hal-hal yang kita anggap ada sesuatu di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, kita menyoroti itu karena secara aturan juga tidak sembarang untuk melakukan non-job,” ujarnya.
Selain itu, Keua Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Barat ini juga menyoroti persoalan pengalihan ke jabatan fungsional.
“Tentu saja kami di legislatif mempertanyakan sudah sejauh mana perkembangan terkait dengan sistem yang baru dan apakah ada permasalahan terkait hal tersebut,” tandasnya.
Menyoal pejabat struktural atau eselon yang banyak di non-job kan atau bahkan sampai diturunkan dengan berbagai faktor, pihak BKD Kalimantan Barat antarlain menjelaskan bahwa sudah memasuki masa pensiun, mengundurkan diri ataupun kinerja yang tidak sesuai. Diantaranya bahkan masih dalam tahap penyesuaian dan pemahaman aturan yang baru.
About Author
