triggernetmedia.com – Anggota Komisi I DPR RI fraksi Golkar, Dave Laksono turut menyoroti kasus peretasan (hacker) China yang telah menembus jaringan internal setidaknya 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk situs resmi badan intelijen utama Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN). Dave menilai kasus tersebut harus sikapi serius.
“Hal ini perlu direspon secara serius yah, apalagi ini berkaitan dengan keamanan negara,” kata Dave saat dihubungi Suara.com, Senin (13/9/2021).
Menurut Dave, dengan adanya kasus ini mengancam keselamatan data masyarakat. Terlebih juga data-data keamanan negara. Hal ini menurutnya, jadi gambaran lemahnya sistem keamanan digitalisasi Indonesia.
“Ini menunjukan betapa lemahnya sistem digitalisasi kita, padahal kita sudah mengembor-gemborkan industri 4.0 dan juga internet of things. Lalu kita juga terus mendorong tuk pelayanan-pelayanan kepda masyarakat diarahkan ke sistem electronik,” tuturnya.
Lebih lanjut, jika kasus peretasan terhadap jaringan lembaga negara terus terjadi, maka bukan tidak mungkin akan ada masalah yang lebih besar.
“Bila sistem pemerintah saja rentan, ini sangat mungkin bisa terjadi kelumpuhan dlm berbagai macam hal,” katanya.
Peretasan
Untuk diketahui, peretas atau hacker China telah menembus jaringan internal setidaknya 10 kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia, termasuk situs resmi badan intelijen utama Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN).
Penyusupan, yang ditemukan oleh Insikt Group, divisi penelitian ancaman Recorded Future, telah dikaitkan dengan Mustang Panda, peretas China dikenal dengan spionase siber yang menargetkan kawasan Asia Tenggara.
Peneliti Insikt pertama kali menemukannya pada April tahun ini, ketika mereka mendeteksi server command and control (C&C) malware PlugX, dioperasikan grup Mustang Panda, berkomunikasi dengan host di dalam jaringan pemerintah Indonesia.
Komunikasi ini kemudian ditelusuri kembali ke setidaknya Maret 2021. Titik intrusi dan metode pengiriman malware masih belum jelas.
Peneliti Insikt Group memberi tahu pihak berwenang Indonesia tentang penyusupan tersebut pada Juni 2021 dan kemudian lagi pada Juli di tahun yang sama.
Sebagaimana melansir dari The Record, Minggu (12/9/2021), para pejabat dari Indonesia disebut tidak memberikan umpan balik untuk laporan tersebut.
Sumber : Suara.com
About Author
