triggernetmedia.com – Undang-Undang (UU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengamanatkan pembentukan dua lembaga baru, yakni Badan Pengelola Perampasan Aset dan Badan Pengawas Perampasan Aset.
Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, mengatakan kedua badan tersebut dibentuk untuk memisahkan fungsi pengelolaan dan pengawasan aset rampasan negara dari kewenangan aparat penegak hukum.
Menurut Habiburokhman, pemisahan kewenangan itu diperlukan untuk mencegah potensi konflik kepentingan. Dengan demikian, aparat penegak hukum tidak memiliki kepentingan langsung dalam mengelola aset yang mereka rampas.
“Ini kita dorong sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar mentargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (20/11/2026).
Ia menjelaskan, pemisahan fungsi tersebut juga diterapkan di sejumlah negara, antara lain Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Di negara-negara tersebut, lembaga yang menangani pengelolaan aset rampasan dipisahkan dari aparat penegak hukum.
“Di Amerika Serikat, di Inggris, di Australia itu dipisahkan antara badan pelaksana pengelolaan perampasan aset dengan penegak hukumnya yang sudah ada, gitu,” katanya.
Selain Badan Pengelola Perampasan Aset, undang-undang tersebut juga mengamanatkan pembentukan Badan Pengawas Perampasan Aset. Lembaga ini nantinya bertugas mengawasi pelaksanaan perampasan aset guna mencegah penyalahgunaan kewenangan.
Habiburokhman menilai keberadaan badan pengawas diperlukan untuk memastikan UU Perampasan Aset tidak digunakan sebagai alat penindasan terhadap pihak di luar kekuasaan maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.
“Jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” tuturnya.
Sebagai informasi, DPR RI telah mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rapat tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Sari Yuliati, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.











