triggernetmedia.com – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mulai menjajaki rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Langkah tersebut dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026) sore.
Sjafrie mengatakan, pertemuan itu menjadi ajang konsultasi dan pertukaran gagasan mengenai penyempurnaan regulasi pertahanan. Ia menilai UU Pertahanan Negara yang berlaku saat ini perlu diperbarui agar lebih relevan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan pertahanan nasional.
Menurut Sjafrie, pembaruan regulasi tersebut juga perlu dilakukan seiring dengan revisi UU TNI yang telah lebih dahulu diselesaikan.
“Saya berniat bertemu dengan Koordinator Polkam dari DPR RI yang membawahi pertahanan, yaitu Pak Sufmi Dasco. Ya. Yang kedua, saya juga mempunyai kepentingan untuk berkonsultasi dengan Ketua Komisi I DPR RI. Untuk apa? Adalah untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan,” ujar Sjafrie setelah pertemuan.
Ia menyebut rencana revisi tersebut mendapat sambutan positif dari Dasco. Sebagai langkah awal, pemerintah bersama pimpinan DPR dan Komisi I akan membentuk kelompok kerja untuk menyusun rumusan perubahan undang-undang.
Sjafrie menargetkan formulasi revisi dapat diselesaikan pada akhir 2026. Dengan demikian, proses pembahasan perubahan UU Pertahanan Negara diharapkan dapat dimulai pada 2027.
“Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini, dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi, dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,” katanya.
Salah satu materi yang menjadi perhatian dalam revisi tersebut adalah pencantuman strategi pertahanan defensif aktif secara eksplisit dalam undang-undang. Sjafrie menjelaskan, strategi itu menitikberatkan pada upaya menjaga wilayah teritorial dan kepentingan nasional tanpa memiliki orientasi menyerang negara lain.
“Sedangkan sekarang strategi pertahanan kita adalah strategi pertahanan defensif aktif. Yang tidak mempunyai suatu pemikiran, niat, dan tidak mempunyai satu kepentingan atau minat untuk melakukan serangan di negara lain. Tetapi ke dalam, kita akan menjaga wilayah teritorial negara dan juga menjaga kepentingan nasional yang ada di wilayah nasional,” jelasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Sjafrie juga membahas penguatan pengawasan DPR terhadap program-program strategis pertahanan. Salah satunya adalah rencana pembentukan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan di berbagai daerah.
Ia menyebut rencana tersebut berkaitan dengan kebutuhan pertahanan di wilayah Indonesia yang memiliki 514 kabupaten/kota. Sjafrie menegaskan, pembentukan batalion bukan dimaksudkan untuk memperluas militerisasi di daerah, melainkan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi dan kepentingan nasional.
“Dengan adanya 514 kabupaten, berarti akan ada 514 dari batalion. Nah, ini bukan bermaksud untuk memiliterisasi daerah. Tapi ini adalah amanat konstitusi dan amanat kepentingan nasional,” tegasnya.
Sjafrie menambahkan, seluruh agenda tersebut perlu diselaraskan dengan Pasal 30 UUD 1945 yang mengatur Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta. Koordinasi dengan DPR dinilai penting agar kebijakan pertahanan dapat dijalankan sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Tadi kami melakukan interaksi untuk mensinkronisasikan pemikiran strategis yang berdasarkan aturan, dan bagaimana kita mengimplementasikan dengan DPR RI agar supaya mekanisme sistem pertahanan ini berjalan dengan sebaik-baiknya,” pungkas Sjafrie.











