triggernetmedia.com – Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026). Pengesahan ini mengakhiri proses panjang regulasi yang telah dinantikan masyarakat selama 18 tahun.
Pengesahan tersebut berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Sebelumnya, RUU Perampasan Aset ditargetkan rampung paling lambat pada Desember 2026.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-13 masa persidangan II tahun sidang 2026–2027 pada hari Kamis, tanggal 19 November dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Puan saat membuka rapat.
Dalam memimpin sidang, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Sebelum pengesahan, rapat terlebih dahulu mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terkait hasil pembahasan RUU Perampasan Aset. Dalam laporannya, Habiburokhman menjelaskan bahwa regulasi tersebut memiliki urgensi besar karena telah diperjuangkan selama 18 tahun dan dibahas di Komisi III DPR sejak Agustus 2025.
“Karena memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu ya, dan sudah satu tahun lebih, undang-undang ini berproses di Komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025,” jelas Habiburokhman.
Ia juga menyampaikan bahwa RUU Perampasan Aset membawa perubahan paradigma dalam penegakan hukum, yakni tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana.
“Yang pertama kondisi saat ini, bahwa ya, tujuan penghukuman sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana. Lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional,” ungkapnya.
Menurut Habiburokhman, melalui aturan baru tersebut, mekanisme perampasan aset dapat dilakukan dengan pendekatan non-conviction based atau tanpa harus bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku. Regulasi ini juga mengatur sistem pengelolaan aset secara terpadu berbasis teknologi informasi dan independen.
“Yang kemudian hukum acara yang kita sempurnakan menjadi hukum acara tanpa putusan pidana atau non-conviction based. Lalu kita mengenangkan sistem pengelolaan terpadu berbasis IT dan independen, dan ruang lingkupnya mencakup tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya seperti investasi fiktif dan finansial modern yang memiliki banyak korban, dengan perspektif korban,” papar Habiburokhman.
Ia menambahkan, pembahasan RUU Perampasan Aset telah melibatkan berbagai elemen masyarakat melalui mekanisme partisipasi publik bermakna atau meaningful participation.
Setelah laporan Komisi III DPR, rapat dilanjutkan dengan penyampaian pandangan pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan pandangan pemerintah di hadapan peserta rapat.
Selanjutnya, Puan meminta persetujuan seluruh peserta sidang untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
“Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab peserta Rapat Paripurna, yang kemudian dilanjutkan dengan ketukan palu pimpinan DPR sebagai tanda persetujuan pengesahan.
“Terima kasih, Alhamdulillah,” lanjut Puan.
Usai pengesahan, Puan menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan Komisi III DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut. Ia menilai proses pembahasan telah berlangsung secara hati-hati dan melibatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dengan lancar, dengan hati-hati, dan seksama,” ucapnya.
Puan juga mengapresiasi keterlibatan publik dalam proses pembahasan. Menurutnya, keterbukaan tersebut penting agar masyarakat dapat mengikuti dan mencermati proses pembentukan undang-undang.
“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tambah Puan.
Ia turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan saran selama pembahasan RUU Perampasan Aset hingga akhirnya disetujui menjadi undang-undang.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan pendapat dan saran sehingga undang-undang ini dapat diselesaikan dengan baik,” sebutnya.
Setelah menyampaikan apresiasi, Puan kemudian menutup Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027.











