triggernetmedia.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut terealisasi lebih cepat dari target awal yang dijadwalkan rampung pada 15 Desember 2026. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan percepatan pembahasan hingga pengesahan aturan tersebut bukan karena desakan atau proses yang terburu-buru, melainkan didasari urgensi yang telah berlangsung selama 18 tahun.
“Alhamdulillah, dalam perjalanannya walau harapan dunia diselesaikan tanggal 15 Desember, namun hari ini tanggal 19 November, artinya belum sampai satu bulan DPR RI bisa menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset ini dengan insyaallah sebaik-baiknya,” ujar Puan seusai Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen.
Ia menjelaskan, meskipun diselesaikan lebih cepat dari target, pembentukan undang-undang tersebut telah melalui proses panjang dan pembahasan yang matang. Prosesnya juga melibatkan partisipasi publik dalam berbagai tahapan.
“Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru, namun karena memang undang-undang ini sudah 18 tahun dan mendesak untuk segera selesai,” tegasnya.
Puan merinci, selama proses penyusunan RUU Perampasan Aset, DPR telah melakukan 87 kali kegiatan meaningful participation atau pelibatan masyarakat secara bermakna. Selain itu, penyerapan aspirasi juga dilakukan melalui kunjungan ke 15 provinsi dan 46 daerah pemilihan (dapil).
Dengan disahkannya aturan tersebut, Puan berharap UU Perampasan Aset dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan negara. Ia juga berharap berbagai kekhawatiran publik terhadap substansi aturan tersebut telah diantisipasi dengan baik oleh pimpinan maupun anggota Komisi III DPR RI.










