triggernetmedia.com – Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Rijadh Djatu Winardi, mengkritik imbauan Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara agar masyarakat mendukung upaya pemerintah menutup kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun pada 2026.
Menurut Rijadh, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan imbauan agar masyarakat semakin patuh membayar pajak. Kesediaan warga memenuhi kewajiban perpajakan, kata dia, juga bergantung pada manfaat nyata yang mereka rasakan dari penggunaan uang pajak.
“Dukungan publik itu tidak hanya dibangun dari imbauan itu kan. Orang mau bayar pajak itu kalau merasa uangnya kembali dalam bentuk manfaat yang nyata bagi mereka yang membayar pajak itu,” kata Rijadh kepada Suara.com, Sabtu (14/11/2026).
Kritik tersebut muncul di tengah upaya pemerintah mengejar target penerimaan pajak tahun ini. Hingga Oktober 2026, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2 persen dari target Rp2.310,8 triliun.
Dengan capaian tersebut, pemerintah masih harus mengejar kekurangan penerimaan sekitar Rp514 triliun dalam dua bulan terakhir 2026.
Rijadh menilai persoalan penerimaan pajak tidak semata-mata berkaitan dengan kepatuhan masyarakat. Pemerintah juga perlu membuktikan bahwa belanja negara yang bersumber dari pajak benar-benar memberikan manfaat bagi publik.
Dia menyoroti sejumlah program besar pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih. Menurutnya, pemerintah perlu menunjukkan hasil nyata dari pelaksanaan program-program tersebut, bukan hanya menonjolkan besarnya anggaran yang telah diserap.
Di sisi lain, Rijadh menilai pemerintah masih memiliki peluang untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa terus menambah tekanan kepada masyarakat luas.
Salah satu langkah yang dapat ditempuh adalah memperkuat administrasi perpajakan. Upaya tersebut antara lain melalui penagihan tunggakan, penyelesaian pemeriksaan pajak yang sedang berjalan, serta pemanfaatan data Coretax untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian laporan wajib pajak.
Dia juga menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam upaya mengejar penerimaan negara. Menurut Rijadh, wajib pajak berpenghasilan tinggi dan koperasi besar yang menikmati keuntungan dari kenaikan harga komoditas perlu menjadi perhatian utama otoritas pajak.
“Jadi wajib pajak yang berpenghasilan tinggi atau koperasi besar yang menikmati profit tinggi karena kenaikan harga komoditas ya, ini kan mereka jelas punya kapasitas bayar yang lebih baik ya dan ada risiko celah kepatuhan yang juga paling besar,” ujarnya.
Rijadh turut mengingatkan pemerintah agar tidak menghalalkan segala cara demi mengejar target penerimaan dalam jangka pendek. Sebab, kebijakan yang tidak tepat justru berisiko mengganggu arus kas perusahaan dan memperburuk iklim usaha.
Dia mencontohkan praktik ijon pajak, yakni menarik setoran yang seharusnya menjadi penerimaan pada tahun berikutnya, serta penahanan restitusi pajak. Kedua kebijakan tersebut dinilai perlu dihindari karena dapat menimbulkan tekanan bagi dunia usaha.
Alih-alih memperluas tekanan perpajakan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, Rijadh menyarankan pemerintah lebih mengutamakan penagihan kepada kelompok yang memiliki kemampuan membayar lebih besar.
“Jadi menurut saya, coba untuk dikejar ke arah sana (penghasilan tinggi) mungkin ya, dibandingkan dengan menerapkan kebijakan pajak ke bawah,” pungkasnya.
About Author
