triggernetmedia.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diisukan akan mengundurkan diri dari jabatannya pada Selasa (10/11/2026) sore apabila DPR RI menyepakati penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) untuk memproses pemakzulan dirinya.
Isu tersebut mencuat dari keterangan seorang sumber di lingkungan pemerintahan. Sumber itu menyebut Gibran berpeluang mundur jika DPR sepakat menggunakan hak menyatakan pendapat terkait polemik surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi salah satu syarat pencalonannya pada Pilpres 2024.
“Kalau legislatif sepakat menggunakan HMP (hak menyatakan pendapat) soal suket pendidikannya, maka Gibran sorenya mundur,” ujar sumber tersebut.
Di tengah berkembangnya isu itu, tiga kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang kini berada di pemerintahan juga dikabarkan meninggalkan partai. Mereka adalah mantan Ketua Umum PSI sekaligus Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagoes Oka.
Raja Juli disebut mundur dari jabatan Sekretaris Jenderal PSI karena ingin lebih fokus mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep telah menerima pengunduran diri ketiga kader tersebut.
Keluarnya tiga tokoh PSI itu dinilai dapat memberikan tekanan psikologis terhadap Gibran. Terlebih, Kaesang merupakan adik kandung Gibran.
Sementara itu, DPR RI berencana membahas putusan Mahkamah Agung (MA) terkait dokumen penyetaraan pendidikan Gibran dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan. Putusan tersebut berkaitan dengan surat keterangan yang digunakan Gibran untuk memenuhi persyaratan pendidikan sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.
MA disebut menyatakan dokumen tersebut tidak sah. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) juga menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA dari Singapura maupun Australia.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, sebelumnya turut menyampaikan pandangannya mengenai polemik tersebut. Ia menilai Gibran sebaiknya mengundurkan diri agar serangan politik terhadap dirinya maupun Presiden ke-7 RI Joko Widodo dapat dihentikan.
Menurut Burhanuddin, PSI selama ini membangun narasi nostalgia terhadap era pemerintahan Jokowi, sebagaimana Partai Demokrat kerap mengangkat era kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Jadi menurut saya, Mas Gibran lebih baik mundur,” kata Burhanuddin dalam sebuah siniar pada 7 November.
About Author
