triggernetmedia.com – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendukung adanya ketentuan yang membuka peluang penerapan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya.
Menurut Abdullah, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus memastikan kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan bagi pelakunya.
Ia menilai, pemidanaan terhadap koruptor selama ini belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan pengembalian kerugian negara. Sebab, hukuman penjara yang dijatuhkan kepada pelaku tidak serta-merta menjamin seluruh aset hasil korupsi dapat dikembalikan kepada negara.
“Banyak koruptor sudah dihukum, tetapi hasil kejahatannya tidak sepenuhnya kembali ke negara. Bahkan, kekayaan hasil korupsi masih bisa dinikmati oleh pelaku maupun keluarganya. Apalagi jika aset tersebut dipindahkan atau disembunyikan di luar negeri dan melibatkan jaringan tertentu. Karena itu, sudah saatnya negara memiliki instrumen hukum yang lebih tegas, termasuk kemungkinan penerapan hukuman mati bagi koruptor,” tegas Abdullah dalam keterangan yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Politikus Fraksi PKB yang akrab disapa Gus Abduh itu menjelaskan, ketentuan mengenai kemungkinan pidana mati bagi pelaku korupsi tercantum dalam draf terbaru RUU Perampasan Aset, khususnya Pasal 4 ayat (2).
Pasal tersebut menyebutkan, “Pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati yang tata cara pelaksanaannya berdasarkan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”
Abdullah menilai, pemberian sanksi kepada koruptor perlu mempertimbangkan besarnya kerugian negara serta keuntungan yang diperoleh pelaku. Ia menyoroti sejumlah perkara korupsi dengan nilai kerugian mencapai miliaran hingga triliunan rupiah, sementara vonis yang dijatuhkan dinilai belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat.
Menurutnya, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya berfokus pada pemidanaan dan pemenjaraan pelaku. Negara juga harus memastikan aset yang berasal dari tindak pidana korupsi dapat dirampas dan dikembalikan untuk kepentingan publik.
“Jangan sampai koruptor hanya menjalani hukuman penjara, sementara uang hasil kejahatannya tetap aman dan bisa dinikmati anak cucunya. Negara harus memastikan bahwa kejahatan korupsi tidak memberikan keuntungan sedikit pun bagi pelakunya,” ujarnya.
Gus Abduh menambahkan, penanganan perkara korupsi membutuhkan biaya besar, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga persidangan. Karena itu, penguatan mekanisme perampasan aset dinilai penting untuk membantu negara memulihkan kerugian akibat tindak pidana korupsi.
Meski mendukung ketentuan tersebut, Abdullah mengingatkan bahwa penerapan pidana mati harus dilakukan secara sangat hati-hati dan menjadi pilihan terakhir. Ia menegaskan, pemberantasan korupsi tetap harus berlandaskan prinsip negara hukum serta memperhatikan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang dijamin konstitusi.
“Prinsip kehati-hatian harus menjadi pegangan. Hukuman mati memang dapat menjadi instrumen untuk menghadapi kejahatan korupsi yang luar biasa, tetapi penerapannya harus melalui proses hukum yang ketat, objektif, dan benar-benar memenuhi ketentuan perundang-undangan,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemidanaan, termasuk kemungkinan penerapan pidana mati, harus mempertimbangkan jaminan konstitusional tersebut.
About Author
