triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan bersama Wakil Gubernur Krisantus Kurniawan menemui mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Jumat (23/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan berdialog langsung dengan massa aksi untuk mendengarkan berbagai aspirasi sekaligus memberikan penjelasan mengenai sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Beberapa isu yang disampaikan mahasiswa meliputi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), gangguan pasokan listrik, hingga tuntutan terkait penegakan hukum.
Ria Norsan juga menanggapi kritik mahasiswa mengenai ketidakhadirannya dalam aksi unjuk rasa sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa pada 21 Oktober 2026, dirinya tengah memimpin rapat bersama kalangan akademisi dan pakar gambut guna membahas langkah mitigasi serta pemulihan dampak karhutla di Kalimantan Barat.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan koordinasi dengan Pertamina dan PLN untuk mencari penyelesaian terhadap persoalan distribusi BBM dan pemadaman listrik yang dikeluhkan masyarakat.
Sementara pada 22 Oktober 2026, Ria Norsan menghadiri agenda di Jakarta untuk menerima penghargaan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Award 2026 sebagai yang terbaik di wilayah Kalimantan.
Terkait perkembangan karhutla, Gubernur mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan hingga 22 Oktober 2026, masih terpantau sebanyak 22 titik api yang terkonsentrasi di Kabupaten Ketapang.
Menurutnya, upaya pemadaman terus dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah dengan berbagai instansi terkait agar kebakaran tidak semakin meluas.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama seluruh pihak terkait terus berupaya memadamkan sisa titik api agar penanganan karhutla dapat segera dituntaskan,” ujarnya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla menjadi salah satu perhatian pemerintah daerah karena dampaknya tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat.
Menyangkut persoalan BBM dan layanan kelistrikan, Ria Norsan memastikan bahwa pemerintah provinsi terus menjalin komunikasi dengan Pertamina maupun PLN untuk mendorong penyelesaian kendala di lapangan.
“Kami terus berkoordinasi untuk memastikan ketersediaan pasokan BBM dan mendorong perbaikan layanan kelistrikan agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” katanya.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa juga menyampaikan aspirasi mengenai penegakan hukum, termasuk persoalan dugaan tindakan kekerasan atau pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aksi unjuk rasa.
Menanggapi hal itu, Ria Norsan menegaskan bahwa proses penanganan dugaan pelanggaran hukum merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Ia berharap setiap persoalan dapat ditindaklanjuti secara profesional, objektif, dan berkeadilan sesuai ketentuan yang berlaku.
Di hadapan mahasiswa, Gubernur turut menyampaikan apresiasi atas kepedulian generasi muda terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Kalimantan Barat.
Menurutnya, kritik dan aspirasi mahasiswa merupakan bagian penting dari proses demokrasi sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ia memastikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tetap membuka ruang komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk membahas berbagai persoalan daerah secara konstruktif.
Ria Norsan juga mengajak mahasiswa agar terus menyampaikan aspirasi dengan cara yang damai, tertib, dan santun, serta tetap menjaga keamanan, ketertiban umum, dan fasilitas publik.
Melalui dialog tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dengan instansi terkait dalam menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan mahasiswa.
Upaya itu diharapkan mampu mempercepat penyelesaian persoalan karhutla, pasokan BBM, layanan kelistrikan, serta berbagai aspirasi masyarakat demi mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
About Author
