triggernetmedia.com – Pemerintah menetapkan anggaran belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp4.106,3 triliun. Nilai tersebut menjadi yang pertama dalam sejarah Indonesia menembus angka Rp4.000 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, belanja negara dirancang mencapai sekitar Rp4.100 triliun untuk mendukung berbagai agenda pembangunan pemerintah.
“Belanja negara kita desain Rp4.100 triliun. Ini adalah pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia di mana belanja negara menembus Rp4.000 triliun,” kata Suahasil dalam Investor Daily Summit 2026, dikutip Minggu (11/10/2026).
Di sisi pendapatan, pemerintah menargetkan penerimaan negara sebesar Rp3.435,10 triliun. Dengan demikian, belanja negara lebih besar dibandingkan pendapatan, sehingga defisit APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp671,20 triliun atau sekitar 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Suahasil mengatakan, postur APBN 2027 disusun sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah akan terus mengupayakan efisiensi belanja sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
Menurutnya, efisiensi fiskal tidak semata-mata berarti memangkas belanja, melainkan memastikan penggunaan anggaran lebih efektif serta mengoptimalkan sumber pendapatan negara.
“Kita akan terus mencari efisiensi fiskal. Tapi kalau kita bilang efisiensi fiskal bukan berarti belanjanya dikecilkan, tetapi pendapatannya kita perbesar dan belanjanya digunakan secara efisien,” ujarnya.
Ia menegaskan, target defisit sebesar 2,4 persen terhadap PDB merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk menjaga defisit APBN tidak melampaui batas 3 persen terhadap PDB.
Untuk mencapai sasaran tersebut sekaligus mendukung pembangunan, pemerintah menyiapkan strategi fiskal melalui penguatan pendapatan, pengelolaan belanja, dan pengembangan skema pembiayaan yang lebih inovatif.
“Karena itu, beberapa strategi fiskal untuk mendukung pembangunan yang lebih kuat, kami desain strategi di bidang pendapatan, strategi di bidang belanja, dan strategi di pembiayaan yang lebih inovatif,” jelasnya.
Rincian Postur APBN 2027
Dalam rancangan postur APBN 2027, pendapatan negara ditetapkan sebesar Rp3.435,10 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp2.911,95 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp522,48 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp700 miliar.
Penerimaan perpajakan mencakup penerimaan pajak sebesar Rp2.593,95 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp318,6 triliun.
Sementara itu, belanja negara sebesar Rp4.106,3 triliun dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.371,26 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun.
Belanja pemerintah pusat terdiri atas belanja kementerian/lembaga sebesar Rp1.556,89 triliun dan belanja nonkementerian/lembaga sebesar Rp1.814,36 triliun.
Selain defisit sebesar Rp671,20 triliun, APBN 2027 mencatat keseimbangan primer berupa defisit Rp20,85 triliun. Adapun pembiayaan anggaran direncanakan sebesar Rp671,16 triliun.
Asumsi Ekonomi Makro APBN 2027
Pemerintah juga menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro sebagai landasan penyusunan APBN 2027. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan mencapai 6 persen, dengan laju inflasi sebesar 2,5 persen.
Nilai tukar rupiah diasumsikan sebesar Rp17.500 per dolar AS, sedangkan tingkat suku bunga surat berharga negara (SBN) ditetapkan sebesar 6,9 persen.
Untuk sektor energi, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diasumsikan sebesar 75 dolar AS per barel. Target lifting minyak bumi ditetapkan sebanyak 612.500 barel per hari, sementara lifting gas bumi mencapai 954.000 barel setara minyak per hari.
Melalui postur anggaran tersebut, pemerintah menyiapkan kerangka fiskal 2027 dengan mengandalkan peningkatan pendapatan, penggunaan belanja yang efisien, serta pengelolaan defisit agar tetap berada dalam batas yang ditetapkan.
About Author
