triggernetmedia.com – Dugaan penyalahgunaan rumah dinas milik oknum perwira aktif TNI Angkatan Darat di kawasan Cijantung, Jakarta Timur, sebagai tempat operasional judi online menjadi perhatian Komisi I DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, meminta agar seluruh pihak yang terbukti terlibat diproses secara tegas dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut TB Hasanuddin, penanganan perkara tersebut harus mengedepankan profesionalisme, objektivitas, dan transparansi. Status seseorang, baik berasal dari kalangan militer maupun sipil, tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan proses hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran.
“Baik yang melibatkan unsur sipil maupun militer, semuanya harus dilakukan tindakan sesuai aturan perundang-undangan,” ujar TB Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (9/10/2026).
Ia menjelaskan, mekanisme penanganan perkara perlu disesuaikan dengan pihak yang terlibat. Apabila dugaan pelanggaran dilakukan oleh anggota TNI, proses penegakan hukum menjadi kewenangan Polisi Militer (POM) TNI. Sementara itu, apabila melibatkan warga sipil, penanganannya dilakukan melalui sistem peradilan umum sesuai ketentuan yang berlaku.
Adapun perkara yang melibatkan unsur militer dan sipil secara bersama-sama dapat ditangani melalui mekanisme koneksitas, yakni mekanisme hukum untuk perkara pidana yang melibatkan subjek dari lingkungan peradilan yang berbeda.
“Kalau itu militer, silakan diproses melalui POM TNI. Kalau itu sipil, maka diproses sesuai aturan yang berlaku. Apabila melibatkan unsur bersama-sama antara sipil dan militer, maka dilakukan melalui mekanisme koneksitas,” jelasnya.
TB Hasanuddin menegaskan, kejelasan mekanisme hukum menjadi bagian penting dalam memastikan setiap dugaan tindak pidana ditangani secara tepat. Proses yang objektif dan terbuka juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
“Yang terpenting adalah proses berjalan sesuai aturan hukum yang berlaku, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
Kasus tersebut mencuat setelah tim Polda Metro Jaya menggerebek sebuah rumah dinas TNI di kawasan Cijantung pada Minggu (4/10/2026). Penggerebekan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat mengenai dugaan aktivitas judi online di lokasi tersebut.
Rumah dinas yang diduga ditempati atau dimiliki oleh seorang perwira aktif TNI AD itu disinyalir disewakan kepada pihak luar untuk menjalankan operasional perjudian daring. Dugaan tersebut menjadi dasar perhatian terhadap kemungkinan penyalahgunaan fasilitas dinas.
Penanganan kasus ini selanjutnya menjadi sorotan, terutama terkait penelusuran pihak-pihak yang terlibat dan penentuan mekanisme hukum yang sesuai. Proses penyelidikan dan pembuktian diperlukan untuk memastikan fakta perkara serta pertanggungjawaban hukum setiap pihak berdasarkan perannya masing-masing.
Catatan editorial: Karena perkara masih berupa dugaan, gunakan istilah seperti diduga, disinyalir, dan apabila terbukti sampai ada keterangan resmi mengenai hasil penyelidikan atau penetapan hukum. Pastikan pula kronologi penggerebekan dan status rumah dinas telah dikonfirmasi sebelum berita diterbitkan.
About Author
