triggernetmedia.com – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai penentuan penerima bantuan sosial (bansos) berdasarkan sistem desil masih menghadapi sejumlah persoalan. Pemerintah dinilai perlu menggunakan data yang lebih komprehensif agar kondisi ekonomi masyarakat dapat tergambar secara lebih akurat.
Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan, penentuan kelompok penerima bantuan sebaiknya tidak hanya bertumpu pada pemeringkatan kesejahteraan. Menurutnya, pemerintah juga perlu mengintegrasikan data pendapatan, pengeluaran, utang, hingga kepemilikan aset masyarakat.
Salah satu sistem yang dinilai berpotensi dimanfaatkan adalah Coretax. Sistem tersebut, menurut Media, dapat dikembangkan untuk membantu pemerintah memperoleh gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih menyeluruh.
Ia menilai pendekatan berbasis data ekonomi yang terintegrasi dapat mendorong terciptanya sistem perlindungan sosial yang lebih otomatis. Masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit dapat memperoleh dukungan, sementara perubahan kondisi ekonomi juga dapat menjadi dasar untuk menyesuaikan hak atas bantuan maupun kewajiban pajak.
Menurut Media, persoalan kesejahteraan tidak selalu dapat dilihat hanya dari kepemilikan aset atau posisi seseorang dalam kelompok desil. Seseorang yang terlihat memiliki aset atau kemampuan belanja tinggi belum tentu memiliki kondisi keuangan yang kuat.
Beban utang, misalnya, dapat mengurangi pendapatan yang sebenarnya tersedia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biaya pendidikan dan kesehatan juga dapat membuat seseorang harus berutang atau menjual aset yang dimiliki.
Karena itu, Media menilai konsep disposable income, yakni pendapatan yang tersisa setelah memperhitungkan kewajiban utang, penting dipertimbangkan dalam mengukur kondisi ekonomi masyarakat.
Dengan memasukkan unsur pendapatan, pengeluaran, aset, dan utang secara lebih terintegrasi, pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan secara lebih tepat.
CELIOS menilai perbaikan sistem data tersebut penting agar kebijakan bansos tidak hanya mengandalkan peringkat desil, tetapi mampu mengikuti perubahan kondisi ekonomi masyarakat secara lebih dinamis.
About Author
