triggernetmedia.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong Kota Pontianak menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan Local Service Delivery Program (LSDP), khususnya di sektor pengelolaan persampahan.
Pontianak dinilai memiliki kesiapan yang cukup baik untuk menjalankan program tersebut, terutama dari sisi ketersediaan input sampah. Kemendagri berharap program LSDP tidak hanya menghasilkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga membentuk sistem pengelolaan sampah yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
Kepala Subdirektorat Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemda IV, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Amaryadi, mengatakan keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, serta kelembagaan pengelola sampah.
“Pemerintah Kota Pontianak diharapkan dapat menjadi daerah percontohan dengan tata kelola persampahan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya saat kunjungan lapangan Program LSDP di Aula Muis Amin Bapperida Kota Pontianak, Senin (31/8/2026).
Menurut Amaryadi, kunjungan lapangan tersebut dilakukan untuk memastikan sejumlah persiapan daerah berjalan sesuai ketentuan. Ada tiga hal utama yang menjadi perhatian, yakni memastikan catatan verifikasi teknis, melihat kesiapan pelaksanaan program di daerah, serta melakukan penjajakan tematik terkait keluaran masing-masing Project Implementing Unit (PIU).
Secara nasional, kunjungan lapangan LSDP dilakukan di 30 daerah penerima program. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga mengevaluasi sejumlah aspek, mulai dari kelembagaan, anggaran, rencana kerja, kesiapan lahan hingga strategi pemenuhan kebutuhan input sampah.
Salah satu persyaratan yang menjadi perhatian adalah kemampuan daerah menyediakan input sampah minimal 100 hingga 150 ton per hari. Untuk aspek ini, Pontianak dinilai relatif siap karena volume sampah yang tersedia jauh di atas batas minimal tersebut.
“Untuk Kota Pontianak sudah aman, karena input sampahnya sudah sekitar 300 sampai 450 ton per hari,” kata Amaryadi.
Meski demikian, ia mengingatkan Pemkot Pontianak masih perlu menyelesaikan sejumlah catatan teknis, termasuk kesiapan lahan, aksesibilitas, kelembagaan, serta aspek sosial dan lingkungan. Persiapan lahan dan akses menuju lokasi juga diharapkan dapat dituntaskan pada 2026.
Pengelolaan Sampah Tak Sekadar Bangun TPST
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) melalui program LSDP merupakan bagian dari upaya membangun sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.
Menurut Edi, pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan penguatan kelembagaan, sarana pendukung, sistem operasional, serta perubahan perilaku masyarakat.
“Kota Pontianak diharapkan bisa menjadi salah satu model yang menjadi contoh untuk daerah lain, baik dari sisi manajemen, pelaksanaan, maupun operasionalnya,” ujarnya.
Edi menyebut pembangunan TPST di kawasan Batu Layang memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya kondisi lahan gambut yang cukup dalam. Selain itu, kebutuhan akses material dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah juga harus diselaraskan.
Karena itu, Pemkot Pontianak akan memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak agar pembangunan dapat berjalan optimal.
“Ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Kota Pontianak, bagaimana kita berkolaborasi menyukseskan program ini di tengah berbagai persoalan yang akan dihadapi,” katanya.
Di luar pembangunan infrastruktur, perubahan kebiasaan masyarakat menjadi faktor penting. Edi menilai pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya, terutama melalui pemilahan sampah rumah tangga.
“Kita terus menyadarkan masyarakat untuk berubah dari mindset pengelolaan model lama menjadi model baru, yaitu membuang sampah terpilah pada tempatnya sesuai dengan jamnya,” jelasnya.
Pemilahan tersebut mencakup sampah organik, plastik, dan jenis sampah lainnya. Sampah yang sudah dipilah kemudian dapat diarahkan ke bank sampah, TPS, maupun depo sesuai sistem pengelolaan yang diterapkan.
Pontianak Hasilkan 400-450 Ton Sampah per Hari
Edi mengungkapkan produksi sampah Kota Pontianak saat ini berada di kisaran 400 hingga 450 ton per hari. Sekitar 76 persen di antaranya merupakan sampah organik yang mudah membusuk.
Untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di TPA, Pemkot Pontianak berencana memperluas pengelolaan sampah melalui bank sampah, komunitas, serta pengolahan di tingkat lingkungan dan kelurahan.
Pemkot juga telah memiliki mitra untuk pemanfaatan sampah organik, yakni PT Petrokimia Gresik. Ke depan, peluang kerja sama dengan pihak lain akan terus dibuka agar sampah yang masih memiliki nilai guna dapat dimanfaatkan kembali.
“Harapannya, sampah organik maupun anorganik bisa dimanfaatkan. Nanti yang tersisa tinggal residu yang memang harus dibuang ke tempat akhir,” tuturnya.
Menurut Edi, keberhasilan program tidak cukup hanya diukur dari berdirinya TPST. Sistem pengelolaan dari hulu hingga hilir harus berjalan secara konsisten sehingga masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha memiliki peran dalam mengurangi timbulan sampah.
Ia pun menyampaikan apresiasi kepada World Bank, Kemendagri melalui Ditjen Bina Bangda, tim LSDP, konsultan, serta seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan program di Pontianak.
“Semoga program ini bisa menjawab permasalahan sampah untuk 10, 20, bahkan 30 tahun yang akan datang,” kata Edi.
Ia berharap pembangunan TPST nantinya tidak hanya menjadi solusi infrastruktur, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah sekaligus mengubah pola pikir masyarakat.
“TPST ini tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun mental dan sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir, termasuk aspek kelembagaan,” pungkasnya.
About Author
