triggernetmedia.com – Komisi IX DPR RI mempertanyakan validitas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diterima Badan Gizi Nasional (BGN) atas laporan keuangan tahun 2025. Pasalnya, opini tersebut dinilai tidak sejalan dengan rendahnya realisasi anggaran yang hanya sekitar 60 persen serta adanya sejumlah temuan audit.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026), Pelaksana Harian (Plh) Kepala BGN Agustina Arumsari memaparkan bahwa lembaganya memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ibu dan bapak, kami perlu sampaikan bahwa laporan keuangan ini telah diaudit oleh BPK dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Artinya, laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan,” ujar Arumsari.
Pernyataan tersebut langsung menuai sorotan dari sejumlah anggota Komisi IX DPR RI.
Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN, Muazzim Akbar, mempertanyakan bagaimana BGN bisa memperoleh opini WTP di tengah rendahnya serapan anggaran.
“BGN ini luar biasa, perlu pembahasan serius. Dapat WTP, tapi realisasi anggarannya hanya sekitar 59 persen. Bagaimana bisa WTP kalau realisasi anggarannya seperti itu? Jangan-jangan WTP-nya dibikin-bikin,” kata Muazzim.
Senada, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini juga mempertanyakan dasar pemberian opini WTP, mengingat masih terdapat sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program dan pengadaan barang.
“Saya mempertanyakan dasar BGN mendapat WTP. Serapan anggarannya hanya sekitar 60 persen dan masih banyak temuan, seperti pengadaan motor listrik, IoT, dan lainnya. Biasanya setiap pemeriksaan BPK ada catatan yang harus ditindaklanjuti, tetapi di sini tidak dijelaskan apa saja temuannya,” ujarnya.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan agar BGN tidak hanya berbangga dengan capaian administratif berupa opini WTP, tetapi juga mampu menunjukkan kinerja program yang nyata di masyarakat.
“Kita tidak cukup hanya puas dengan WTP. Yang lebih penting adalah bagaimana capaian program BGN benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Netty.
Sementara itu, Heru Tjahjono menyoroti masih adanya kewajiban pembayaran atau carry over dari tahun anggaran sebelumnya yang menurutnya juga perlu menjadi perhatian dalam penilaian laporan keuangan.
Menanggapi berbagai kritik tersebut, Arumsari menjelaskan bahwa opini WTP tidak berarti laporan keuangan bebas dari temuan, melainkan menunjukkan bahwa penyajiannya telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
“WTP bukan berarti tidak ada kesalahan. Opini itu diberikan karena penyajian laporan keuangan telah sesuai standar akuntansi pemerintahan. Memang ada beberapa catatan dan temuan. Sebagian sudah kami tindak lanjuti, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian,” jelasnya.
Arumsari juga mengaku heran dengan kebijakan manajemen BGN sebelumnya yang mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ketika anggaran reguler belum terserap secara optimal. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab rendahnya realisasi anggaran pada 2025.
“Kami juga agak heran ketika anggaran awal belum terserap, tetapi sudah mengajukan ABT pada 2025. Akibatnya realisasi anggaran akhirnya hanya sekitar 66 persen. Namun saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh karena saat itu saya belum berada di posisi ini,” pungkasnya.
About Author
