triggernetmedia.com – Bank Indonesia (BI) terus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) melalui sinergi peningkatan produksi, efisiensi distribusi, serta pemanfaatan teknologi digital. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
Deputi Gubernur BI Ricky P. Gozali mengatakan, pengendalian inflasi pangan menjadi salah satu fokus utama BI di kawasan timur Indonesia. Pihaknya berkomitmen memperkuat kolaborasi antarinstansi agar upaya menstabilkan harga bisa berjalan efektif dan menyentuh masyarakat secara langsung.
“Kita ingin harga pangan tetap stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat,” ujar Ricky dalam keterangan pers, Selasa (28/10/2025).
Ricky mengungkapkan, tingginya inflasi pangan di wilayah Sulampua disebabkan oleh gangguan pasokan yang dipicu cuaca ekstrem dan serangan hama. Untuk itu, BI bersama pemerintah daerah mendorong pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar dengan prinsip “Tiga Tepat” — tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu.
“Kalau intervensinya tepat, maka dampaknya langsung terasa bagi masyarakat. Fokusnya pada komoditas penting seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan ikan segar,” jelasnya.
Selain pengendalian harga, BI juga memperkuat Kerja Sama Antar Daerah (KAD) guna memperlancar distribusi antarwilayah, terutama untuk daerah kepulauan dan pegunungan yang sering mengalami kendala logistik.
Ricky turut mengapresiasi sinergi antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) yang berhasil menjaga inflasi nasional di angka 2,65 persen (yoy) pada September 2025. Menurutnya, stabilitas harga pangan bukan hanya urusan ekonomi makro, tetapi juga berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat kecil.
“Ketika harga pangan terjaga, maka daya beli masyarakat berpendapatan rendah juga ikut terlindungi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ricky menegaskan bahwa seluruh program pengendalian inflasi perlu disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai kolaborasi ini penting agar pengendalian harga berjalan seiring dengan upaya pemenuhan gizi masyarakat.
“Kita ingin semua pihak, mulai dari koperasi desa, BUMD, hingga pelaku usaha lokal ikut berperan memperkuat rantai pasok pangan daerah,” tambahnya.
Menurut Ricky, sinergi antarinstansi dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci menjaga stabilitas pangan di wilayah timur Indonesia sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
“Ketahanan pangan adalah fondasi utama kemandirian ekonomi bangsa. Dengan kerja sama dan digitalisasi, kita bisa memastikan pasokan pangan aman dan harga tetap terkendali,” pungkasnya.
About Author
