triggernetmedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tengah merancang pembentukan Tim Pengawas Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi guna memastikan pasokan tetap stabil dan tepat sasaran. Upaya ini menjadi bagian dari respons atas keluhan kelangkaan solar serta antrean panjang di sejumlah SPBU, yang memicu unjuk rasa sopir truk beberapa waktu lalu.
Rapat koordinasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Kalbar, dr. Harisson, M.Kes., berlangsung di Kantor Gubernur Kalbar, Senin (28/7/2025), dan dihadiri oleh perwakilan Hiswana Migas, Organda Kalbar, Aliansi Supir Truk, serta perangkat daerah terkait.
“Pembentukan tim pengawas ini akan kita dasarkan pada SK yang sedang dalam proses. Tim ini akan turun langsung ke lapangan untuk melihat distribusi BBM, khususnya jenis solar bersubsidi, dan segera menangani kendala yang muncul,” ujar Harisson.
Menurut dia, tim tersebut tidak hanya melibatkan instansi pemerintah dan aparat keamanan, tetapi juga para pemangku kepentingan di lapangan, termasuk perwakilan sopir truk.
“Keterlibatan langsung dari aliansi sopir truk penting agar pengawasan lebih transparan dan merata. Kita ingin BBM subsidi betul-betul diterima oleh mereka yang berhak,” tambahnya.
Di sisi lain, Sekretaris DPD Organda Kalbar, Maturji, mengungkapkan masih adanya praktik pembatasan yang menyulitkan sopir truk di beberapa SPBU. Menurut dia, ada SPBU yang membatasi pembelian BBM hanya Rp250.000 hingga Rp300.000 per kendaraan, disertai pengaturan jam layanan yang dinilai tidak adil.
“Situasi ini menciptakan antrean panjang dan mengganggu kelancaran distribusi barang. Kami berharap pemerintah bisa mengatur agar kendaraan angkutan mendapat prioritas pengisian,” kata Maturji.
Dalam rapat tersebut, Harisson juga menegaskan pentingnya sinergi antarinstansi untuk menjamin kelancaran distribusi BBM di Kalbar. Ia menilai pengawasan perlu diperkuat dengan dukungan regulasi, penegakan hukum, dan keterlibatan masyarakat.
“Kalau pengawasan kuat dan semua pihak terlibat, maka penyalahgunaan bisa ditekan, dan BBM subsidi bisa benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan,” tutupnya.

