Soroti PSU di 24 Daerah, Akademisi UI: Bentuk Ketidakbecusan KPU jadi Penyelenggara Pemilu!

triggernetmedia.com – Akademisi Hukum Pemilu Universitas Indonesia Titi Anggraini menjelaskan sejumlah persoalan yang menyebabkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 24 daerah untuk Pilkada 2024.

Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) ini menilai KPU RI tidak cermat dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) perihal pelaksanaan pilkada dan kurangnya pengawasan terhadap jajarannya di daerah.

Kalbar Jadi Panggung Konsolidasi Nasional Partai Hanura

2 Mei 2026

Edi Kamtono Ajak Pemuda Pancasila Perkuat Kolaborasi Pembangunan Kota

2 Mei 2026

“Kurangnya pengawasan dan juga kontrol internal terhadap jajaran di daerah, tidak profesionalnya KPU daerah dalam melaksanakan tahapan pencalonan, ketidakpahaman dan ketidakkonsistenan dalam menjalankan regulasi baik di jajaran KPU maupun Bawaslu daerah, putusan pengadilan yang menyimpangi aturan main pemilu, serta kurangnya penguasaan petugas pemilihan di lapangan atas aturan main kepemiluan di TPS,” kata Titi, Rabu (5/3/2025).

Untuk itu, dia memberikan sejumlah catatan untuk penyelenggara pemilu menjelang pelaksanaan PSU di 24 daerah. Titi mengatakan bahwa KPU harus cermat dalam mengidentifikasikan masalah yang menyebabkan perintah PSU dari MK.

Dengan begitu, KPU bisa mengantisipasi secara optimal masalah-masalah yang sebelumnya menyebabkan PSU di 24 daerah.

Anggota Perludem Titi Anggraini ingatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal penggunaan fasilitas negara saat ditemui di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Selasa (9/5/2023). (Suara.com/Dea) — Pakar dari Perludem Titi Anggraini. (Suara.com/Dea)

“KPU juga harus memastikan regulasi teknis yang diterbitkan untuk pelaksanaan PSU benar-benar tegas, jelas, dan tidak multitafsir,” ujar Tti.

Selain itu, Titi juga menilai KPU mesti memastikan pelatihan, bimbingan teknis, dan penguatan kapasitas terhadap petugas pemilihan secara efektif dan tepat sasaran.

“Hal itu agar tidak ada lagi distorsi antara aturan main yang ada dengan pelaksanaan teknis oleh para petugas pemilihan yang ada di lapangan,” ucap Titi.

“Khususnya, petugas KPPS yang menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Sebab banyak persoalan yang menyebabkan terjadinya PSU karena ketidakcermatan dan ketidakpatuhan petugas KPPS dalam melaksanakan prosedur pungut hitung di TPS,” tandas dia.

Suasana sidang putusan uji materi undang-undang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (2/1/2025). [ANTARA FOTO/Fauzan/rwa] — Ilustrasi Gedung Mahkamah Konstitusi. [ANTARA FOTO/Fauzan/rwa]

PSU Pilkada 2024

Sebelumnya, MK memutus 40 perkara sengketa Pilkada 2024. Hasilnya, 24 daerah dinyatakan harus menggelar PSU. Berikut daftar lengkap PSU Pilkada 2024 di 24 daerah: