triggernetmedia.com – Massa yang mengatasnamakan Komite Aksi Pemuda Anti Korupsi (KAPAK) kembali menggelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (6/4/2026).
Mereka mendesak KPK segera menyelidiki dugaan korupsi dalam rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India yang disebut akan digunakan untuk operasional Koperasi Merah Putih.
Koordinator aksi, Adib Alwi, mengatakan langkah tersebut penting karena proyek berskala besar itu dinilai sarat pertanyaan, mulai dari transparansi hingga potensi kerugian negara.
“Aksi ini merupakan langkah simbolis agar KPK berani segera mengambil tindakan untuk menyelidiki dugaan korupsi dalam impor mobil pikap oleh PT Agrinas Pangan Nusantara,” ujarnya di lokasi.
Aksi sempat memanas ketika massa membakar spanduk dan melempar botol berisi cat merah ke arah halaman gedung KPK sebagai bentuk protes.
Soroti Minim Transparansi
KAPAK menilai rencana impor ratusan ribu mobil pikap tersebut tidak disertai penjelasan yang memadai kepada publik.
Menurut Adib, sejumlah aspek krusial belum dijelaskan secara terbuka, seperti urgensi pengadaan, skema pembiayaan, hingga potensi dampaknya terhadap industri dalam negeri.
“Ini bukan sekadar soal logistik. Ini menyangkut arah kebijakan industri nasional dan penggunaan anggaran negara,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan alasan pemerintah memilih impor ketimbang mendorong produksi dalam negeri, serta siapa pihak yang akan diuntungkan dari proyek tersebut.
Indikasi Masalah Pengadaan
KAPAK mengungkap sejumlah indikasi persoalan dalam rencana pengadaan tersebut, antara lain:
- Tidak adanya kajian kebutuhan yang transparan terhadap 105.000 unit kendaraan
- Ketidakjelasan mekanisme distribusi ke koperasi
- Minimnya keterlibatan industri otomotif nasional
- Potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kewenangan
Menurut Adib, tanpa perencanaan berbasis data yang jelas, proyek besar berisiko menjadi pintu masuk pemborosan anggaran hingga praktik korupsi.
Desak KPK, DPR, dan BPK Bertindak
KAPAK mendesak KPK segera melakukan penyelidikan awal dengan memanggil pimpinan PT Agrinas Pangan Nusantara serta pihak terkait lainnya.
Selain itu, mereka juga meminta DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut proyek tersebut secara menyeluruh, serta mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit investigatif.
“Skala proyek ini sangat besar dan berdampak nasional. DPR tidak boleh diam,” kata Adib.
Ia menegaskan, pengawasan harus dilakukan secara simultan oleh lembaga negara untuk mencegah potensi kerugian sebelum benar-benar terjadi.
“Kasus ini menjadi ujian bagi pemerintah, DPR, dan penegak hukum. Jika semua memilih diam, publik akan bersuara lebih keras,” pungkasnya.
About Author
