triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan dan Wakil Gubernur Krisantus bersama unsur Forkopimda serta Ketua DPRD Kalbar menerima aksi damai dari sejumlah aliansi mahasiswa di Ruang Meranti, Kantor DPRD Provinsi Kalbar, Senin (1/9/2025).
Aksi yang diikuti HMI, GMNI, PMKRI, serta BEM dari berbagai universitas seperti Untan, UNOSO, dan PGRI ini berlangsung tertib. Para mahasiswa menyuarakan sembilan tuntutan utama, antara lain pencabutan tunjangan DPR RI, pengesahan UU Perampasan Aset, evaluasi kinerja Polda Kalbar, penolakan kenaikan pajak, penagihan janji 19 juta lapangan pekerjaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan UMR, IPM, dan infrastruktur.
Ketua HMI Cabang Pontianak, Muhammad Abil, menilai tunjangan DPR RI menyakiti hati rakyat dan mendesak pemecatan anggota dewan yang tidak berpihak pada masyarakat. Sementara dari GMNI, mahasiswa mengecam penggunaan gas air mata dan meminta pencopotan Kapolresta Pontianak.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur Ria Norsan mengapresiasi aksi damai mahasiswa. Ia menegaskan UMP Kalbar selalu naik tiap tahun dan pemerintah berkomitmen meningkatkan IPM dengan pembangunan desa ke kota. Pemerintah juga menyiapkan 11 paket pembangunan jalan serta menjajaki kerja sama penyediaan internet gratis di sekolah dan kampus.
Terkait lapangan kerja, Ria Norsan menyebut masuknya investasi smelter di Sungai Kunyit senilai Rp80 triliun akan membuka peluang kerja baru. Wakil Gubernur Krisantus menambahkan, kecilnya APBD Kalbar yang hanya Rp5,9 triliun menjadi tantangan dalam pembangunan, sehingga ia mendorong perubahan rumus transfer dana pusat ke daerah agar berbasis luas wilayah.
Ketua DPRD Kalbar Aloysius berjanji mengusulkan tuntutan mahasiswa terkait tunjangan dewan dan UU Perampasan Aset ke pemerintah pusat. Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto memastikan akan mengusut dugaan kekerasan aparat, sementara Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Iwan Setiawan berkomitmen memperjuangkan kuota khusus bagi putra-putri Kalbar dalam penerimaan TNI.
Pemerintah Provinsi Kalbar bersama Forkopimda menegaskan komitmennya untuk terus berdialog dengan mahasiswa demi pembangunan yang adil dan merata.
About Author
