Jakarta, triggernetmedia.com – Usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diajukan Forum Purnawirawan TNI bukan sekadar manuver hukum. Ini adalah bidak politik yang ditempatkan secara strategis di tengah papan kekuasaan Istana, menjadi bagian dari permainan yang jauh lebih besar dari yang tampak di permukaan.
Meski ditujukan ke parlemen—DPR dan MPR—bola panas ini tampaknya tak akan mendarat di palu sidang, melainkan dalam genggaman diam Presiden Prabowo Subianto.
Surat bernomor 003/FPPTNI/V/2025 itu menyulut kontroversi. Di dalamnya, termuat empat poin utama yang dijadikan dasar pemakzulan: dugaan pelanggaran etik dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai cawapres, minimnya rekam jejak politik, keraguan atas riwayat pendidikan, serta isu moral yang menyeret jejak digital hingga dugaan korupsi keluarga Jokowi.
Namun, di balik panasnya isu ini, ada ketenangan yang menyimpan siasat.
Politik Sandera di Balik Pansus
Pengamat politik Ray Rangkuti dari Lingkar Madani menilai secara prosedural, jalan menuju pemakzulan tidak sepenuhnya tertutup. Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk “Menuju Pemakzulan Gibran: Sampai ke Mana DPR Melangkah” di kantor Formappi, Jakarta Timur (18/6).
“Satu di antara yang empat, bisa,” ujar Ray, merujuk pada peluang DPR membentuk Panitia Khusus (Pansus) hanya dengan satu dari dalil yang diajukan.
Namun, ia menegaskan bahwa inti dari wacana ini bukanlah pelengseran semata, melainkan manuver pengendalian kekuasaan yang lebih subtil.”
Kalau sampai ke pemakzulan, kayaknya belum nih,” imbuhnya.
Menurut Ray, ini adalah bentuk politik sandera Gibran diposisikan sebagai figur yang “disandera” oleh isu. Ancaman pemakzulan sengaja dibiarkan menggantung, menjadi semacam remote control politik agar sang wakil presiden tetap berada dalam orbit kekuasaan yang dikendalikan oleh Prabowo.
Ancaman itu menjadi semacam “kartu truf” yang bisa diangkat kapan saja, apabila ritme langkah Gibran mulai keluar dari nada orkestra kekuasaan yang kini dipimpin oleh Prabowo.
Diamnya Prabowo: Strategi atau Ketegangan?
Kunci utama dari permainan ini, kata Ray, berada di tangan Presiden Prabowo. Bagi sebagian pihak, sikap diam Prabowo bisa ditafsirkan sebagai pembiaran. Namun menurut Ray, justru di situlah letak strateginya.
“Semua tergantung pada Pak Prabowo. Kelihatannya beliau juga tidak akan buru-buru menolak, misalnya,” ujar Ray.
Jika Prabowo memang ingin melindungi Gibran, kata Ray, ia cukup memberi isyarat pada partai-partai koalisinya untuk menghentikan wacana pemakzulan. Tapi kenyataannya, itu tidak dilakukan. Ini bukan karena lepas kendali, tapi karena isu ini sedang difungsikan sebagai alat uji dan kontrol.
Setidaknya ada tiga maksud dari keheningan Prabowo:
-
Uji Loyalitas: Membiarkan Gibran berada di bawah tekanan politik adalah cara untuk melihat sejauh mana loyalitasnya kepada kepemimpinan Prabowo.
-
Penyelarasan Kekuatan: Menandai pergeseran pusat kekuasaan dari era Jokowi ke dirinya, sekaligus mengingatkan faksi lama untuk tidak mencoba memainkan pengaruh lama.
-
Cadangan Opsi: Menjaga isu ini tetap hidup adalah cara menyimpan “peluru” politik yang bisa digunakan saat diperlukan.
“Ya itu tadi, politik sandera. Jadi mungkin nggak akan ada keputusan dari Pak Prabowo, didiamkan aja gitu,” pungkas Ray.
About Author
