triggernetmedia.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat menggelar Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) bertempat di Hall Hotel Qubu Resort, Kubu Raya, Rabu (15/11).
Kegiatan ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, dengan dihadiri sejumlah kepala daerah, bupati, walikota se-Kalbar, serta perwakilan instansi pemerintahan dan lembaga lainnya.
Tujuan utama forum ini adalah untuk menyusun RPJPD Provinsi Kalimantan Barat untuk periode 2025-2045.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Harisson menyatakan pentingnya konsultasi publik sebagai tahapan wajib dalam menyempurnakan rencana pembangunan.
“Saya mengajak semua undangan yang hadir agar ikut ambil bagian dalam merumuskan visi misi, sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Kalimantan Barat untuk 20 tahun ke depan,” jelas Pj Gubernur.
Pj Gubernur juga menekankan bahwa RPJPD harus sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Lima sasaran utama pembangunan nasional termasuk pendapatan per kapita setara negara maju, kemiskinan nol persen, peningkatan peran Indonesia di dunia, SDM unggul, dan penurunan emisi gas rumah kaca menjadi net zero.
Harisson mengingatkan bahwa RPJPD harus mempertimbangkan isu-isu global seperti perubahan demografi, geopolitik, kemajuan teknologi, dan perubahan iklim.
“Begitu juga dengan isu-isu nasional terkait literasi digital, tingkat kemiskinan, kualitas pendidikan, jaminan sosial, kepastian dan penegakan hukum, serta perpindahan Ibu Kota Negara,” tambahnya.
Menilai capaian indikator makro pembangunan selama RPJPD 2005-2025, Harisson menyatakan bahwa meskipun terdapat peningkatan, kualitas sumber daya manusia Kalimantan Barat masih menjadi perhatian serius.
Ia menekankan bahwa SDM yang berdaya saing adalah kunci pembangunan untuk mengelola sumber daya alam dengan memanfaatkan teknologi maju.
Pembangunan SDM adalah hal yang tidak dapat ditawar jika tidak ingin tergerus oleh kedatangan pekerja dari luar Kalbar yang semakin besar dengan adanya IKN,” timpal Harisson.
About Author
