triggernetmedia.com – Kementerian Pertanian RI melalui Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Harris Pontianak, Rabu (27/7/2022). Rapat Koordinasi ini dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji.
Rakor tersebut dihadiri Irjen Kementan Dr. Jan Samuel Maringka, jajaran Forkopimda Kalimantan Barat beserta Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemprov Kalbar.
Dalam paparannya Irjen Kementan Dr. Jan S Marinka, mengungkapkan program ini fokus pada strategis nasional dan prioritas serta super prioritas yang dicanangkan oleh kementerian pertanian.
“Dalam rangka percepatan, harus fokus sehingga pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran,” katanya.
“Kami berharap apapun yang ada di Pemerintah pusat bisa tereksekusi di daerah dengan cepat tanpa ada keraguan. Apalagi kita tengah menghadapi krisis pangan dunia. Bersyukur hal ini kita bisa lewati,” ucap Irjen Kementan ini.
Rakor ini, sambungnya, merupakan koordinasi Pengawasan Bidang Ketahanan Pangan dalam rangka sinkronisasi dan kolaborasi sistem pengawasan intern Itjen Kementan dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH).
“Sejauh ini ketersediaan 12 bahan pokok masih tercukupi untuk 273 juta penduduk Indonesia, dimana pengawasan ketersediaan dan produktivitas merukana tugas Kementan RI, tetapi masalah harga ditegaskan ada pada kewenangan yang lain,” sebut Irjen Kementan ini.
Irjen Kementan Dr. Jan S Marinka, mengungkapkan program ini fokus pada strategis nasional dan prioritas serta super prioritas yang dicanangkan oleh kementerian pertanian.
“Dalam rangka percepatan, harus fokus sehingga pelaksanaannya tepat waktu dan tepat sasaran,” katanya.
“Kami berharap apapun yang ada di Pemerintah pusat bisa tereksekusi di daerah dengan cepat tanpa ada keraguan. Apalagi kita tengah menghadapi krisis pangan dunia. Bersyukur hal ini kita bisa lewati,” ucap Irjen Kementan ini.
Sementara itu, Gubernur Sutarmidji, menyatakan dari sektor perkebunan dan sektor pertanian harus ada peningkatan. Dirinya menyatakan sangat mendukung program Kementan RI.
“Program ini akan membantu sektor pertanian karena berkaitan dengan pertahanan pangan kita. Sambas dan Kubu Raya harus menjadi pusat produksi padi, tidak semua daerah cocok dengan semua jenis tanaman, jangan dipaksakan suatu daerah untuk menanam padi semua,” ujarnya.
“Tanaman singkong merupakan hasil perkebunan yang mulai berkembang di Kalbar, berat 30 kg dalam 1 batangnya. Nah bibitnya ini yang perlu kita kembangkan,” ujar Sutarmidji menambahkan.
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Dr. Masyhudi menyambut baik program pertanian yang dicanangkan pemerintah, sehingga harus di dorong dan didukung untuk dipercepat.
“Kita akan mendorong dan mendukung melalui kerjasama dan kolaboratif. Jangan ragu-ragu untuk melaksanakan, karena semua ini untuk rakyat,” ujar Kajati Kalbar.
Wakapolda Kalimantan Barat Brigjen Pol. Asep Safrudin pun turut berpendapat, menurutnya kita harus memahami dampak krisis pangan global.
“Kami mendukung program pemerintah, mandiri pangan itu harus terwujud di negara kita. Dengan berbagai cara,” ujarnya.
“Kami penegak hukum akan mengawasi program tersebut agar berjalan dengan baik, dan dipastikan tidak ada penyimpangan. Maka perlu adanya fungsi pengawasan,” timpalnya memungkas.
About Author
