banner 468x60

Kisruh Voucher Pulsa dan Token Listrik Dikenai Pajak, Ini Kata DJP

Trigger Netmedia - 29 Januari 2021
Kisruh Voucher Pulsa dan Token Listrik Dikenai Pajak, Ini Kata DJP
Ilustrasi Pajak - (dok istimewa)

triggernetmedia.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan peraturan untuk memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan atas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas penyerahan pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher.

Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.6/PMK.03/2021.

 

Atas aturan ini masyarakat pun dihebohkan karena beranggapan bahwa harga token listrik dan pulsa bisa naik gara-gara dikenai pajak.

Atas kekisruhan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluruskan pemberitaan yang ada.

Dalam keterangan persnya, Jumat (29/1/2021), pihak DJP menerangkan bahwa perlu ditegaskan bahwa pengenaan pajak (PPN dan PPh) atas penyerahan pulsa/kartu perdana/token listrik/voucher sudah berlaku selama ini, sehingga tidak terdapat jenis dan objek pajak baru.

Berikut hal-hal yang perlu diketahui masyarakat terkait pemungutan PPN atas pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucher berdasarkan ketentuan yang baru ini, yakni:

  1. Pulsa dan kartu perdana, pemungutan PPN hanya sampai distributor tingkat II (server), sehingga untuk rantai distribusi selanjutnya seperti dari pengecer ke konsumen langsung tidak perlu dipungut PPN lagi. Distributor pulsa juga dapat menggunakan struk tanda terima pembayaran sebagai Faktur Pajak sehingga tidak perlu membuat lagi Faktur Pajak secara elektronik (eFaktur).
  2. Token listrik, PPN dikenakan hanya atas jasa penjualan/pembayaran token listrik berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual token, dan bukan atas nilai token listriknya.
  3. Voucher, PPN hanya dikenakan atas jasa pemasaran voucher berupa komisi atau selisih harga yang diperoleh agen penjual voucher, bukan atas nilai voucher itu sendiri.

Hal ini dikarenakan voucher diperlakukan sebagai alat pembayaran atau setara dengan uang yang memang tidak terutang PPN.

 

Di sisi lain, pemungutan PPh Pasal 22 untuk pembelian pulsa/kartu perdana oleh distributor, dan PPh Pasal 23 untuk jasa pemasaran/penjualan token listrik dan voucher, merupakan pajak yang dipotong dimuka dan tidak bersifat final.

Atas pajak yang telah dipotong tersebut nantinya dapat dikreditkan oleh distributor pulsa atau agen penjualan token listrik dan voucher dalam SPT Tahunannya.

Dengan demikian dapat dipastikan bahwa ketentuan ini tidak mempengaruhi harga
pulsa/kartu perdana, token listrik, atau voucher.

 

Sumber : Suara.com

Tinggalkan Komentar

Terkini

Mahfud MD: RKUHP Harus Segera Disepakati Meski Tak Semua Setuju

Mahfud MD: RKUHP Harus Segera Disepakati Meski Tak Semua Setuju

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Ojol Ditangkap Bawa Pesanan Miras Disampaikan ke Kapolri, Keluarga Diminta Hubungi DPR

Ojol Ditangkap Bawa Pesanan Miras Disampaikan ke Kapolri, Keluarga Diminta Hubungi DPR

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Ditangkap Jumat Malam, Anji Belum Dijenguk Istri Sampai Sekarang

Ditangkap Jumat Malam, Anji Belum Dijenguk Istri Sampai Sekarang

Headline   Music   Nasional   News   Selebritis   Sorotan   Sospolhukam
Dipakai Pose Kece di Pantai, Harga Bikini Cantik Luna Maya Bikin Kaget

Dipakai Pose Kece di Pantai, Harga Bikini Cantik Luna Maya Bikin Kaget

Gosip   Headline   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
Kritik China Soal Uighur Xinjiang dan Hong Kong, Beijing Sebut G7 Mengganggu

Kritik China Soal Uighur Xinjiang dan Hong Kong, Beijing Sebut G7 Mengganggu

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Sejumlah Orang akan Bersaksi di Sidang Aung San Suu Kyi

Sejumlah Orang akan Bersaksi di Sidang Aung San Suu Kyi

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Washington Beri Hadiah Ganja dan Miras Gratis Bagi Warga yang Divaksin Covid-19

Washington Beri Hadiah Ganja dan Miras Gratis Bagi Warga yang Divaksin Covid-19

Headline   Health   Internasional   Sorotan   Sospolhukam
Sandiaga Uno Sebut Bima Destinasi Wisata Baru di Indonesia

Sandiaga Uno Sebut Bima Destinasi Wisata Baru di Indonesia

Ekonomi   Headline   Industri   Maritim   Nasional   News   Sorotan   Travel
OJK Rilis 7 Bank Digital, Ada BABP dan BANK

OJK Rilis 7 Bank Digital, Ada BABP dan BANK

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Para Guru Besar Fakultas Hukum Rekomendasikan Komnas HAM Panggil Paksa Pimpinan KPK

Para Guru Besar Fakultas Hukum Rekomendasikan Komnas HAM Panggil Paksa Pimpinan KPK

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com

[origincode_videogallery id=”2″]