MA Kabulkan PK Para Koruptor, Salah Satunya Ada Ketidakadilan

Trigger Netmedia - 22 Januari 2021
MA Kabulkan PK Para Koruptor, Salah Satunya Ada Ketidakadilan
Alasan-alasan MA Kabulkan PK Para Koruptor, Salah Satunya Ada Ketidakadilan Kantor Mahkamah Agung RI. - (Trigger Netmedia)

triggernetmedia.com – Mahkamah Agung (MA) menyebut ada tiga alasan terpidana koruptor yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK) bisa mendapatkan pengurangan masa hukuman dalam sidang putusan.

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial menyebut alasan pertama mengenai disparitas pemidanaan yang sangat diamati oleh majelis hakim. Fakta tersebut yang menunjukkan bahwa ada sebuah tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang.

 

“Namun di dalam persidangannya itu mulai dari awal karena itu adalah kewenangan penuntut umum untuk di dalam berkas perkara itu dijadikan ke Pengadilan, apakah diajukan secara berbarengan atau dipisah-pisah, di-split. Artinya beberapa berkas,” ungkap Andi dalam webinar bertema: “PK Jangan Jadi Jalan Suaka”, Jumat (22/1/2021).

Dia pun tak menampik sering terjadi adanya diskriminasi hukun terhadap orang-orang yang divonis sebagai koruptor. Dari hal itu, kata dia membuat orang yang tak puas dengan hasil putusan hakim akhirnya mengajukan PK.

“Bahwa perbuatan saya sama, malah lebih berat itu saya sudah mengembalikan dan lain-lain sebagainya, ya barang kali itu dijadikan alasan PK. Bahwa ya, jadi terjadi diskriminasi hukum, menimbulkan ketidakadilan,” ungkapnya.

Kemudian, alasan kedua adanya pemohon PK yang tidak terima karena mendapat hukuman yang cukup berat.

“Menurut pemohon PK terpidana itu bahwa dia pelaku utama kenapa dihukum ringan, kenapa hukuman saya lebih berat padahal saya cuma membantu. Dari segi hukum pidana membantu itu ya itu salah satu alasan yang bisa meringankan artinya tidak sama dengan pelaku pemeran utama,” ucap Andi.

Alasan ketiga, kata Andi, soal independensi majelis hakim dalam memberikan putusan bagaimana memberikan rasa keadilan.

“Sebab, menentukan berat ringannya pidana juga itu merupakan seni, suatu pertimbangan memerlukan suatu bekerjanya fungsi-fungsi rasio, fungsi hari nurani dan lain-lain sebagainya sehingga melahirkan sebuah angka,” ucapnya.

Sebelumnya, KPK mencatat sebanyak 65 napi koruptor melayangkan PK ke MA. Hal itu terjadi sepanjang Agustus 2020 hingga Januari 2021.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengaku baru melihat adanya fenomena para koruptor ramai-ramai mengajukan PK dalam waktu berdekatan.

“Ada beberapa fenomena saya kira begitu ramai para napi koruptor ini tiba-tiba mengajukan PK. Kalau dimulai sekitar Agustus, September 2020 sampai hari ini, tadi juga ada persidangan PK. Sehingga kurang lebih jumlahnya ada 65 napi korupsi,” kata Ali Fikri dalam webinar bertema: “PK Jangan Jadi Jalan Suaka”, Jumat.

 

Sumber : Suara.com

Tinggalkan Komentar

Terkini

Ultah ke-60 Tahun, Jokowi Tetap Kerja Seperti Biasa, Tak Ada Perayaan di Istana

Ultah ke-60 Tahun, Jokowi Tetap Kerja Seperti Biasa, Tak Ada Perayaan di Istana

Headline   Nasional   News   Politik   Sorotan
Info Terbaru Kartu Prakerja Gelombang 18: Kuota, Syarat dan Tata Cara Registrasi

Info Terbaru Kartu Prakerja Gelombang 18: Kuota, Syarat dan Tata Cara Registrasi

Headline   Kesra   Nasional   News   Pelayanan Puplik
Hari Ini Eks Mensos Juliari akan Digugat Warga Korban Korupsi Bansos Corona

Hari Ini Eks Mensos Juliari akan Digugat Warga Korban Korupsi Bansos Corona

Headline   Kesra   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Hasil Copa America 2021: Venezuela Tahan Imbang Ekuador 2-2

Hasil Copa America 2021: Venezuela Tahan Imbang Ekuador 2-2

Headline   Internasional   News   Sepak Bola   Sport
Kasus Aktif Naik, Tingkat Kesembuhan Covid-19 di Indonesia Juga Menurun

Kasus Aktif Naik, Tingkat Kesembuhan Covid-19 di Indonesia Juga Menurun

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan
Timnas Basket Indonesia Hantam Thailand di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2021

Timnas Basket Indonesia Hantam Thailand di Kualifikasi FIBA Asia Cup 2021

Headline   Internasional   Kabar Arena   News   Sport
Penjelasan Jokpro Soal Gagasan Presiden Tiga Periode

Penjelasan Jokpro Soal Gagasan Presiden Tiga Periode

Headline   Nasional   News   Politik   Sorotan
Alasan Pemerintah Tak Terapkan Lockdown, Satgas Covid-19: Substansi Sama Dengan PPKM Mikro

Alasan Pemerintah Tak Terapkan Lockdown, Satgas Covid-19: Substansi Sama Dengan PPKM Mikro

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
MPR Desak Pemerintah Tunda Gelaran Pembelajaran Tatap Muka

MPR Desak Pemerintah Tunda Gelaran Pembelajaran Tatap Muka

Headline   Kesehatan   Nasional   News   Pendidikan   Sorotan   Sospolhukam
Pabrik Amunisi di Serbia Meledak, Tiga Karyawan Luka-luka

Pabrik Amunisi di Serbia Meledak, Tiga Karyawan Luka-luka

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com