banner 468x60

Pemkab Landak Dukung Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Trigger Netmedia - 21 Juli 2020
Pemkab Landak Dukung Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan
Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa. - ()

triggernetmedia.com – Rencana Presiden Joko Widodo memberikan sanksi tegas kepada pelanggar protokol kesehatan Covid-19 mendapatkan dukungan dari kepala daerah di Kalimantan Barat.

Pemerintah Kabupaten Landak misalnya, menyatakan mendukung rencana tersebut. Sebab hal itu perlu dilakukan guna meningkatkan kedisiplinan yang pada akhirnya dapat mengendalikan penyebaran virus corona di Indonesia yang berada pada posisi tertinggi penularannya melebihi Tiongkok.

“Kedisiplinan terutama mematuhi protokol kesehatan ini sangat penting dilakukan seluruh masyarakat Indonesia, seperti kita ketahui bahwa Indonesia berada pada posisi atas untuk kawasan Asia dalam kasus penularan virus ini. Oleh sebab itu, kita harus bersama-sama mendukung Instruksi Presiden (Inpres) ini,” kata Bupati Landak, dr. Karolin Margret Batasa, Selasa (21/7/2020).

Karolin menegaskan pentingnya meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan juga merupakan suatu keharusan terutama dalam menggerakan kembali perekonomian masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

“Jika kita biarkan mengabaikan protokol kesehatan ini maka justru akan menjadi masalah baru bagi daerah kita, tetapi dengan adanya sanksi ini maka tingkat kesadaran masyarakat menjadi lebih baik bahkan berimbas pada membaiknya perekonomian yang sebelumnya menurun,” ujar Karolin.

Selain itu, sambung Karolin, dengan adanya sanksi pelanggaran protokol kesehatan, diharapkan dapat memberi efek jera bagi para pelanggar protokol kesehatan.

“Tidak sulit sebenarnya menerapkan protokol kesehatan ini, salah satunya wajib memakai masker saat keluar rumah. Namun kenyataannya tidak sedikit yang enggan menerapkannya bahkan saat kumpul bersama. Dengan adanya denda ini kita harap penularan penyakit ini benar-benar menurun bahkan tidak ada lagi,” ujarnya.

Seperti diketahui bahwa sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sosialisasi dan edukasi masih kurang cukup dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat pada protokol kesehatan. Oleh karena itu Presiden sudah menyiapkan sanksi tegas bagi para pelanggar yang berupa denda atau kerja sosial.

“Hal ini sudah kita siapkan, meski baru pada posisi regulasi dan sedang pembahasan nantinya mungkin sanksi ini akan dalam bentuk denda, bisa juga kerja sosial atau dalam bentuk tipiring (tindak pidana ringan),” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Dek I Ariz

Tinggalkan Komentar

Terkini

Mahfud MD: RKUHP Harus Segera Disepakati Meski Tak Semua Setuju

Mahfud MD: RKUHP Harus Segera Disepakati Meski Tak Semua Setuju

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Ojol Ditangkap Bawa Pesanan Miras Disampaikan ke Kapolri, Keluarga Diminta Hubungi DPR

Ojol Ditangkap Bawa Pesanan Miras Disampaikan ke Kapolri, Keluarga Diminta Hubungi DPR

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Ditangkap Jumat Malam, Anji Belum Dijenguk Istri Sampai Sekarang

Ditangkap Jumat Malam, Anji Belum Dijenguk Istri Sampai Sekarang

Headline   Music   Nasional   News   Selebritis   Sorotan   Sospolhukam
Dipakai Pose Kece di Pantai, Harga Bikini Cantik Luna Maya Bikin Kaget

Dipakai Pose Kece di Pantai, Harga Bikini Cantik Luna Maya Bikin Kaget

Gosip   Headline   Lifestyle   Selebritis   Serba-serbi   Trend
Kritik China Soal Uighur Xinjiang dan Hong Kong, Beijing Sebut G7 Mengganggu

Kritik China Soal Uighur Xinjiang dan Hong Kong, Beijing Sebut G7 Mengganggu

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Sejumlah Orang akan Bersaksi di Sidang Aung San Suu Kyi

Sejumlah Orang akan Bersaksi di Sidang Aung San Suu Kyi

Headline   Internasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Washington Beri Hadiah Ganja dan Miras Gratis Bagi Warga yang Divaksin Covid-19

Washington Beri Hadiah Ganja dan Miras Gratis Bagi Warga yang Divaksin Covid-19

Headline   Health   Internasional   Sorotan   Sospolhukam
Sandiaga Uno Sebut Bima Destinasi Wisata Baru di Indonesia

Sandiaga Uno Sebut Bima Destinasi Wisata Baru di Indonesia

Ekonomi   Headline   Industri   Maritim   Nasional   News   Sorotan   Travel
OJK Rilis 7 Bank Digital, Ada BABP dan BANK

OJK Rilis 7 Bank Digital, Ada BABP dan BANK

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Para Guru Besar Fakultas Hukum Rekomendasikan Komnas HAM Panggil Paksa Pimpinan KPK

Para Guru Besar Fakultas Hukum Rekomendasikan Komnas HAM Panggil Paksa Pimpinan KPK

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com

[origincode_videogallery id=”2″]