banner 468x60

Majelis Hakim Vonis 5 tahun Penjara Untuk Gidot, 4 Tahun Untuk Alexius

Trigger Netmedia - 19 Mei 2020
Majelis Hakim Vonis 5 tahun Penjara Untuk Gidot, 4 Tahun Untuk Alexius
Eks Bupati Bengkayang, SUryadman Gidot tengah berkonsultasi dengan kuasa hukumnya di PN Tipikor Pontianak, Selasa (19/52020). - ()

triggernetmedia.com – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pontianak menjatuhkan vonis hukuman penjara selama lima tahun penjara, denda 200 juta dan subsider satu bulan kurungan kepada Bupati Bangkayang non aktif Suryadman Gidot. Putusan ini, lebih rendah jika dibandingkan tuntutan Jaksa KPK yang menuntut Gidot pidana enam tahun, denda 200 juta dan subsider tiga bulan kurungan.

Sementara itu, hukuman pidana selama empat tahun dijatuhkan kepada Alexius, disertai dengan denda Rp 200 juta dan uang pengganti sebesar Rp 4 juta.

Putusan ini pun lebih rendah satu tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menuntut mantan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang itu penjara lima tahun, dan denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp4 juta dan kurungan selama tiga bulan.

Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan keduanya secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 12 A UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU 20 Tahun 2001.

Kuasa hukum Gidot dan Alexius, Andel menuturkan dalam pertimbangan majelis hakim, sudah jelas bahwa terdakwa dipertimbangkan tidak ditemukan kerugian keuangan negara.

Kedua terdakwa tidak memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya yang ketiga bahwa uang itu sudah dikembalikan kepada rekan-rekan.

“Kemudian diputuskan oleh majelis hakim 5 tahun penjara.Untuk itu kami sampaikan kepada terdakwa dan masih mikir-mikir,” ucap Andel di Pontianak, Selasa (19/5/2020).

Andel mengatakan urusan sebanding atau tidaknya putusan itu tetap merupakan kewenangan majelis hakim. Sebab seluruh keputusan adalah kewenangan majelis hakim.

“Karena kami selaku penasihat hukum memang mengatakan bahwa terdakwa tidak bersalah. Namun karena majelis hakim mempertimbangkan itu itu keputusan majelis hakim,” ucap Andel.

“Kalau lewat dari tujuh hari berarti telah terima. Kalau belum dari tujuh hari masih bisa banding,” pungkas Adel.

Dhesta

Tinggalkan Komentar

Terkini

Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021

Legislatif Setujui Nota Penjelasan Eksekutif Atas Perubahan APBD TA 2021

Headline   Keuangan   Kilas Kalbar   News   Parlementaria   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
Audiensi ke Gubernur, PSSI Kalbar Bahas Liga 3 di Tengah Pandemi

Audiensi ke Gubernur, PSSI Kalbar Bahas Liga 3 di Tengah Pandemi

Headline   Kilas Kalbar   News   Pontianak   Sepak Bola   Sport
BEM SI Kalbar Akan Lempar 3 Isu Aktual Pada Rakernas

BEM SI Kalbar Akan Lempar 3 Isu Aktual Pada Rakernas

Headline   Kilas Kalbar   Nasional   News   Pontianak   Sorotan   Sospolhukam
PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

Headline   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pontianak
“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

Headline   Kilas Kalbar   lingkungan   News   Pontianak   Sport   Trend
Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Headline   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan   Sospolhukam
Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Headline   Keuangan   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan
Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Headline   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Ekonomi   Headline   Kesra   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com