banner 468x60

DPR Minta Kebijakan Penyelenggaraan Haji 2020 Diputuskan Ramadan

Trigger Netmedia - 17 April 2020
DPR Minta Kebijakan Penyelenggaraan Haji 2020 Diputuskan Ramadan
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. (Dok : DPR) - ()

triggernetmedia.com – Kementerian Agama RI telah membuat tiga skenario penyelenggaraan haji 2020 dalam menghadapi Covid-19 saat ini. Pertama, haji tetap dilaksanakan dengan kuota normal.

Kedua, haji tetap dilaksanakan dengan pembatasan kuota. Ketiga, haji dibatalkan sama sekali.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily menyebut jika keputusan penyelenggaraan ibadah haji jangan menunggu kebijakan pemerintah Arab Saudi saja, tetapi juga kesiapan pemerintah Indonesia.

Skenario penyelenggaraan haji 2020 tersebut dibahas dalam RDP virtual antara Komisi VIII DPR RI dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Rabu (15/4/2020).

“Terkait Covid-19, kita tidak bisa menunggu kebijakan pemerintah Arab Saudi, tapi juga harus memperhatikan kesiapan pemerintah kita sendiri. Apakah calon jemaah haji sudah bebas Covid-19,” ujar Ace.

Politisi Partai Golkar itu mencontohkan dalam kasus penyelenggaraan Umrah. Saat itu di Indonesia belum ada orang yang positif Covid-19, tapi pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menyetop umrah.

Ace menambahkan, mayoritas jemaah haji Indonesia adalah berusia 50 tahun ke atas. Oleh karenanya, pemerintah harus memperhatikan kesiapan jemaah karena orang dengan usia lanjut rentan terkena Covid-19.

Ace meminta agar pemerintah paling lambat memutuskan kebijakan penyelenggaraan haji pada pertengahan bulan puasa.

“Tidak semata-mata membuat skenario. Paling lambat pertengahan Ramadan sudah harus diputuskan,” kata Ace.

Menurutnya, dalam memutuskan kebijakan Haji, Kemenag perlu berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sedangkan berkenaan dengan penanganan Covid-19 yang dilakukan BPKH, Ace mengapresiasi dan meminta agar hal tersebut dikoordinasikan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

“Ini supaya dalam satu kendali karena, untuk diketahui, gugus tugas sudah punya standar pengadaan APD, Ventilator dan lainnya,” pungkas legislator dapil Jawa Barat II itu.

Sumber : Suara.com

Tinggalkan Komentar

Terkini

PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

PKK Kota Pontianak Ikutsertakan Empat Kategori Lomba Tingkat Provinsi

Headline   Kesra   Kilas Kalbar   News   Pontianak
“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

“Jogging Jumat Pagi” ala Walkot Pontianak Jadi Sumber Inspirasi Menata Kota

Headline   Kilas Kalbar   lingkungan   News   Pontianak   Sport   Trend
Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Terima 11 Nama, DPR Klaim Bakal Transparan Seleksi Calon Hakim Agung

Headline   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan   Sospolhukam
Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Senyum Krisdayanti usai Dipanggil Fraksi PDIP Akibat Buka Gaji Anggota DPR

Headline   Keuangan   Nasional   News   Parlementaria   Sorotan
Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Pelayanan Kesehatan di Papua Terganggu Pasca Pembunuhan Nakes Oleh KKB

Headline   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan   Sospolhukam
Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Menteri PPPA Sebut Ketimpangan Gender Masih Jadi Masalah di Indonesia

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam
Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Kemnaker Tetap Salurkan Bantuan Subsidi Upah Meski Level PPKM Diturunkan

Ekonomi   Headline   Kesra   Nasional   News   Pelayanan Puplik   Sorotan
Neraca Dagang Surplus 16 Kali Berturut-turut, Tapi Kemenkeu Ingatkan Ini

Neraca Dagang Surplus 16 Kali Berturut-turut, Tapi Kemenkeu Ingatkan Ini

Ekonomi   Headline   Nasional   News   Sorotan
Pemerintah Perpanjangan Diskon Pajak Beli Mobil Baru Hingga Akhir Tahun

Pemerintah Perpanjangan Diskon Pajak Beli Mobil Baru Hingga Akhir Tahun

Bisnis   Ekonomi   Headline   Keuangan   Nasional   News   Otomotif   Sorotan
Kapolri Ditegur Jokowi karena Berlebihan ke Mahasiswa UNS, Pengamat: Siap Reshuffle

Kapolri Ditegur Jokowi karena Berlebihan ke Mahasiswa UNS, Pengamat: Siap Reshuffle

Headline   Nasional   News   Sorotan   Sospolhukam

SITE LOCATION REKLAME

Streaming triggernetmedia.com