triggernetmedia.com – Direktur Manajemen Resiko dan Operasional PT SMF (Persero), Trisnadi Yulrisman menegaskan, program bantuan 25 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Parit Nenas, Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara sudah sesuai dengan arahan Menteri Keuangan.
“Dengan data yang cukup lengkap dan sesuai dengan program yang dilaksanakan SMF, kawasan Parit Nenas di Pontianak Utara menjadi pilihan kami di luar Pulau Jawa. Jadi ini yang pertama kali untuk wilayah di luar Pulau Jawa,” ujarnya.
Trisnadi mengatakan, setelah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Pemkot Pontianak, pihaknya menunggu proposal dari Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Siantan Hulu. Pihaknya siap mencairkan bantuan bagi 25 unit RTLH menjadi layak huni.
“Total dana bantuan yang dikucurkan senilai Rp2 miliar,” jelas Trisnadi.
Dalam melaksanakan program RTLH, pihaknya melakukan koordinasi dengan pelaksana program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Dari data pelaksana Program KOTAKU, kawasan tersebut menjadi daerah prioritas untuk perbaikan RTLH.
Trisnadi menjelaskan, satu aspek yang tidak dapat ditangani melalui Program KOTAKU adalah perbaikan RTLH dikarenakan bangunan rumah sebagai ruang privat.
“Untuk itulah SMF bisa hadir dan berkolaborasi melalui program perbaikan rumah tak layak huni,” katanya.
“Pada akhirnya, aspek dari rumah tidak layak huni, sepanjang kita bantu atap, lantai dan dinding itu sudah memenuhi syarat menjadi rumah layak huni,” timpalnya.
Sementara itu, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono menegaskan, program yang baru saja disepakati dan ditandatangani bersama itu diperuntukkan bagi pemukiman di Parit Nenas. Ia berharap kawasan dimaksud kedepannya dapat menjadi destinasi wisata air, agrowisata dan lainnya.
“Selain Parit Nenas, kawasan lainnya yang bisa dikembangkan seperti Tambelan Sampit, Sungai Beliung, Siantan Tengah dan sebagainya,” sebutnya.
Edi mengungkapkan, saat ini masih tersisa 24 hektare kawasan kumuh di Kota Pontianak. Dengan kerjasama bantuan program RTLH Kementerian Keuangan RI, dirinya optimis kawasan kumuh akan semakin berkurang.
“Kita targetkan dalam dua tahun kedepan kawasan kumuh di Kota Pontianak semakin berkurang, bahkan bukan tidak mungkin bisa menjadi nihil,” harapnya.
Dalam menangani kawasan kumuh, kata Edi, hal yang dilakukan pertama adalah memetakan lebih dahulu dengan memperhatikan status kepemilikan lahan agar lebih mudah dalam penataan realisasi program. Langkah selanjutnya, sambung Edi, menata kawasan tersebut menjadi seperti sesuai peruntukannya.
“Jika itu kawasan pemukiman, maka harus menjadi kawasan yang layak dan segala persyaratannya terpenuhi. Demikian pula kawasan perdagangan, maka mesti menjadi cerminan kawasan perdagangan yang hidup, berkembang, bersih, rapi dan aman. Termasuk kawasan perkantoran, pelabuhan dan masih banyak lagi kawasan lainnya,” pungkasnya.
Jim I Ariz
About Author
