banner 120x600 banner 120x600 banner 120x600 banner 120x600 banner 120x600

Unsur Pimpinan DPRD Ketapang Definitif Masa Bakti 2019-2024 Resmi Dilantik

Prosesi Pelantikan unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Ketapang Definitif Periode 2019-2014 berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Ketapang, Rabu, 22/10/2019.
banner 468x60

triggernetmedia.com – Empat unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang Periode 2019-2024 resmi dilantik. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (22/10).

Keempat unsur pimpinan itu yakni, Muhammad Febriadi (Golkar) menjabat Ketua DPRD. Kemudian Suprapto (PDIP), Mathoji (Gerindra) dan Jamhuri Amir (Hanura) sebagai Wakil Ketua DPRD.

Ketua DPRD Ketapang, M Febriadi mengatakan, setelah dilantik sebagai Ketua DPRD definitif akan langsung menjalankan tugas dan fungsinya secara kelembagaan di legislatif, seperti membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD.

Kemudian, sambungnya, yakni menyusun rencana kerja DPRD untuk disinergikan dengan rencana kerja bersama Pemerintah Daerah (Pemda). Sehingga apa yang menjadi keinginan atara Pemda dan DPRD berjalan baik sesuai target, termasuk peningkatan SDM.

“Selain itu, kita juga melanjutkan pembahasan lima usulan Rancangan Peraturan Daerah (Reperda) Pemda yang menjadi prioritas guna dijadikan Perda,” kata Febriadi usai dilantik.

Baca juga  Harga Minyak Dunia Menguat di Tengah Ketegangan AS-China
                                                                                                             Unsur Pimpinan DPRD Ketapang Periode 2019-2024.

Mengenai fungsi kontrol DPRD terhadap Pemda, Febriadi mengaku tetap menjalankan tugas secara profesional, meskipun pimpinan DPRD dan Bupati berasal dari partai yang sama.

Menurutnya, hal tersebut justru memudahkan komunikasi.

“Penyelenggara pemerintah daerah berdasarkan UU terdiri dari Bupati dan DPRD. Meski Pimpinam Eksekutif dan Legislatif dari Parpol yang sama, maka akan lebih mudah lagi komunikasinya,” katanya.

DPRD, lanjutnya, akan tetap melakukan fungsi pengawasan jika ada kebijakan Pemda menyangkut urusan publik dinilai keliru. Diantaranya melakukan pemanggilan guna meminta kejelasan.

“Kita harus profesional menjalankan tugas. Soal kebijakan Pemda, kita akan awasi. Tentunya melalui mekanisme dan tidak serta merta memvonis kebijakan itu salah,” katanya.

Sementara itu, Bupati Ketapang, Martin Rantan menysmbut baik atas dilantikanya unsur Pimpinan DPRD.

Baca juga  Kemenangan Italia atas Swiss Memakan Korban, Chiellini Cedera

Saat ini, DPRD telah melengkapai Alat Kelengkapan Dewan (AKD), salah satunya terbentuk pimpinan definitif.

“Saya mewakili Pemkab Ketapang mengucapkan selamat atas dilantiknya pimpinam DPRD. Selanjutnya tinggal membentuk komisi dan badan-badan di DPRD untuk menyelenggarakan roda pemerintah,” ujar Bupati Martin Rantan.

Pemkab Ketapang, katanya, memiliki target utama paling lambat 30 November 2019.

Terget tersebut yaitu mengesahkan Rencana APBD menjadi Perda APBD yang harus disahkan bersama DPRD.

“Setelah komisi dan badan-bandan di DPRD terbentuk, maka Raperda langsung didistribusikan serta dibahas oleh Pemda melalui Sekda dan Badan Anggaran DPRD,” sebutnya.

“Semoga komunikasi antara Pemda dan DPRD yang selama ini terjalin baik tetap terjaga. Sehingga pembangunan berjalan lancar,” ujar Bupati Martin Rantan.

Jhon I Ariz

banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.