triggernetmedia.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Ketapang (AMK) menggelar aksi unjuk rasa ke gedung DPRD Ketapang, Kamis (26/9). Dalam aksi tersebut ada lima poin tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada DPRD Ketapang.
Aksi unjuk rass mahasiswa itu diperkirakan diikuti 500 orang mahasiswa. Mereka melakukan long march mulai dari halaman Masjid Agung Al-Ikhlas menuju Gedung DPRD Ketapang.
Sekira pukul 09.50 WIB ratusan mahasiswa itu tiba dengan membawa spanduk dengan berbagai tulisan dan kritikan.
Suasana tegang terjadi ketika ratusan mahasiswa mengetahui tidak ada satupun anggota DPRD yang berada di gedung rakyat Ketapang.
“Janji manis di awal namun pahit diakhir, dewan banyak merampot,” teriak sejumlah mahasiswa yang tampak meluapkan kekesalan mereka karena tak dapat beraudiensi menyampaikan aspirasi mereka secara langsung di gedung terhormat itu.
Menurut Sekwan DPRD Ketapang, seluruh anggota DPRD sedang melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah di Indonesia.
“Untuk melakukan audiensi harusnya mahasiswa menyampaikan surat pemberitahuan beberapa hari sebelumnya sesuai dengan prorap yang ada di DPRD,” ungkap Sekwan DPRD Ketapang, Maryadi Asmu’ie.
“Saya tidak dalam kontek menjawab tuntutan yang disampaikan, saya hanya menyampaikan bahwa anggota DPRD Ketapang sedang tidak ada ditempat. Mereka sedang melaksanakan rapat kerja dibeberapa tempat termasuk tata tertib dan kode etik yang dinilai penting dalam pelaksanaan tugas mereka,” ungkapnya lagi dihadapan ratusan mahasiswa pengunjuk rasa.
Maryadi menyatakan, sejak 25 September 2019 seluruh anggota DPRD keluar daerah untuk melakukan raker. Namun, sebagian mahasiswa menegaskan kalau mereka tahu ada beberapa anggota DPRD yang tidak pergi dan ada di Ketapang.
Beberapa waktu kemudian, anggota DPRD Ketapang, Jamhuri Amir langsung datang ke DPRD Ketapang untuk mendengarkan langsung tuntutan ratusan mahasiswa.
“Memang benar ada raker tapi saya tidak pergi karena sebelumnya berada di tumbang titi, namun saya dengar ada aksi mahasiswa makanya saya langsung datang untuk mendengar tuntutan para mahasiswa,” katanya.
tidak kita akan upayakan dan ikhtiarkan dahulu,” ujarnya.
Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Hengki Setiawan mengatakan, pihaknya kecewa dengan Anggota DPRD Ketapang yang hampir semuanya meninggal Ketapang lantaran melakukan rapat kerja mengenai urusan tatib dan kode etik.
Padahal, lanjutnya, saat ini masyarakat Ketapang sedang butuh suara-suara mereka untuk mengatasi dampak dari kebakaran hutan dan lahan yang ada di Ketapang.
“Kita sudah tahu anggota DPRD tidak ada ditempat, tapi kami tetap lakukan aksi unjuk rasa ini untuk menyadarkan mereka berpikir hal prioritas, makanya kita lakukan teatrikal salat jenazah sebagai bentuk kekecewaan kita selaku mahasiswa,” sebutnya.
Anggota DPRD, sebut Hengki, diharapkan mau mendengarkan keluhan masyarakat, karena mereka sudah jelas dipilih untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Jika ada DPRD tidak berkomitmen menjalankan tugas-tugasnya untuk mundur, silahkan mundur dari jabatannya kalau tidak berani komitmen menjalankan tugas untuk kepentingan masyarakat,” kata Hengki.
Lima point tuntutan yang disampaikan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa damai itu antarlain meminta DPRD Ketapang untuk mendesak DPR RI agar mengkaji ulang UU KPK melalui Mahkamah Konstitusi.
Mendesak DPR RI agar melakukan peninjauan kembali terhadap pasal-pasal RKUHP yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Sementara terhadap persoalan daerah, Pemerintah Ketapang diminta memberikan sanksi dan mencabut izin perusahaan yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
“Kita mendesak pemerintah bersikap tegas kepada perusahaan yang lahannya terbakar untuk tidak melakukan aktivitas apapun dilahan itu,” tegas Hengki.
“Terakhir, kami minta pemda menyediakan pelayanan kesehatan secara gratis, khususnya kepada penderita ISPA akibat asap karhutla,” tegasnya lagi.
Lima point tuntutan yang disampaikan mahasiswa kepada wakil rakyat di DPRD Ketapang itu juga disampaikan tertulis dalam selembar kertas, yang diserahkan kepada Anggota DPRD Ketapang yang menemui mahasiswa, Jamhuri Amir.
Selanjutnya untuk ditandatangani bersama pihak yang terkait sebagai pemangku kebijakan di daerah, sebagai bentuk peryataan mengakomodir tuntutan mahasiswa.
Usai pelaksanaan, aksi ratusan mahasiswa tersebut kemudian melakukan pemungutan sampah bekas minuman mereka sebagai bentuk penegasan aksi damai, yang tak luput menjaga ketertiban dan kebersihan selama aksi dilangsungkan.
Asisten III Pemda Ketapang, Heronimus Tanam, turut hadir mendengarkan aspirasi mahasiswa.
Jhon I Ariz
About Author
