Materi gugatan yang diajukan ke Mahkamah Agung terkait dengan PASAL 19 Ayat 1,2,3 dan 4 dalam PERMENDAG 31 Tahun 2023, khusus mengenai pelarangan importasi di bawah USD100, hal yang menjadi dasar dari gugatan adalah tidak adanya penelitian atau dasar yang jelas dari pelarangan tersebut yang terkait dengan UMKM, dan pelarangan ini selain merugikan Negara dan UMKM juga melanggar azas Perdagangan Internasional yang disepakati di WTO, dimana dalil dari Menteri Perdagangan pelarangan importasi USD100 adalah untuk melindungi UMKM, sedangkan seluruh anggota APLE sepakat tidak ada korelasi antara pelarangan importasi tersebut dengan UMKM, dikarenakan importasi USD100 juga merupakan sumber bahan baku pendukung bagi UMKM untuk berproduksi dan memiliki nilai tambah.

“Faktanya setelah PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 di berlakukan langsung terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor logistik mulai dari perusahaan logistik pergudangan, perusahaan kurir, hingga sektor logistik lain yang terkait dengan pergerakan barang importasi tersebut,” ungkap Sonny, dikutip dari Suara.com, Selasa (21/11/2023).

APLE mencatat tidak kurang dari 1000 pekerja di Bandara dan kurang lebih 5000 pekerja di sektor pendukung lain seperti kurir dan pergudangan menjadi korban atas Peraturan tersebut. Selain dari merugikan pekerja logistik, Peraturan tersebut juga telah mengakibatkan tutupnya lima perusahaan logistik besar dan penutupan belasan cabang perusahaan kurir serta pergudangan di beberapa daerah, terlebih dampak langsung dari PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 adalah kerugian negara dimana importasi e-commerce yang telah ditutup menghasilkan sekitar 5 Triliun per tahun dari Pajak import dan PPN, belum termasuk Pajak Pendapatan Usaha dari setiap perusahaan terpaksa tutup dan Pajak penghasilan pribadi dari pekerja yang di PHK, dari perhitungan APLE kerugian negara ditotal 10 Triliun per tahun.

“Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari peraturan ini tidak jelas perhitungannya, tidak ada dasar yang jelas dalam menghitung potensi keuntungan atas ditutupnya importasi e- commerce ke Indonesia dan ini berbanding terbalik dengan kepastian kerugian negara yang di timbulkan oleh peraturan ini, minimal negara telah di rugikan sekitar 10 Triluin per tahun dari direct sektor belum termasuk non direct sektor seperti Pajak perdagangan reseller dan pajak platform,” paparnya.

Salah satu dasar dari PERMENDAG Nomor 31 Tahun 2023 ini diberlakukan adalah kunjungan kunjungan Menteri Perdagangan ke Pasar Tradisional seperti Pasar Tanah Abang dan pusat grosir yang ditemukan sepi pengunjung, dimana hal tersebut tidak lah relevan dengan pelarangan importasi e-commerce, sepinya Pasar Tadisional tersebut bukan di akibatkan oleh importasi e-commerce melainkan oleh perubahan pola transaksi customer dari offline ke online dan hal ini juga terjadi di seluruh dunia dan para pedagang offline juga telah bermigrasi menjadi pedagang online dengan sukses.

“Atas dasar tersebut diatas maka APLE beranggapan kebijakan Pemerintah ini perlu dilakukan koreksi,” pungkasnya.

The post Pengusaha Logistik Marah, Gugat Aturan Larangan Impor di Bawah USD100 appeared first on Trigger Netmedia.

Sekretaris Indonesian National Shipowners’ Associaton (INSA) Teddy Yusaldi mengatakan, dalam aturan tersebut khusus pada HS Code nomor 8901.20.50 dan 8901.20.71, tidak konsisten dalam menggunakan parameter ukuran kapal yakni antara menggunakan Gross Tonnage (GT) dan Dead Weight Tonnage (DWT) sebagai parameter ukuran kapal.

Penggunaan DWT sebagai parameter ukuran tidak lazim dan tidak selaras dengan Permenkeu No. 26 tahun 2022 yang mengunakan Tonase Kotor atau Gross Tonnage (GT) sebagai parameter ukuran kapal. Akibatnya, sejumlah pemilik kapal kebingungan karena sejumlah kapal yang sedang dalam proses pengurusan izin impor menjadi terhambat.

Pihaknya telah menerima laporan dari anggota soal impor kapal yang bersendat seperti kapal jenis chemical tanker dengan Tonase Kotor 3.901 GT bernama AS Golden Mercury, Eks Golden Mercury.

Kapal ini seharusnya dapat diimpor dengan menggunakan HS Code dengan nomor 8901.20.50. Akan tetapi, HS Code tersebut juga membatasi impor kapal dengan parameter ukuran DWT maksimum 5.000, padahal kapal dengan Tonase Kotor 3.901 GT tersebut, memiliki DWT lebih dari 6.000.

“Kapal tersebut telah diimpor dan telah berganti bendera menjadi berbendera Indonesia sebelum lahirnya Permendag Nomor 25 tahun 2022 dan masih mengikuti Permendag No.20 tahun 2021. Saat proses pengurusan PI belum selesai, Permendag No.25 tahun 2022 yang membingungkan itu terbit,” ujar Teddy dalam keterangan di Jakarta, Selasa (30/8/2022).

Teddy menilai, kasus yang sama dapat saja terjadi terhadap impor kapal jenis chemical tanker dengan HS Code nomor 8901.20.71, baik kapal berusia 20 tahun maupun 25 tahun.

Sebab, impor kapal tersebut dibatasi dengan parameter ukuran Tonase Kotor (GT) diatas 5.000, tetapi pada bagian lain, dibatasi dengan parameter ukuran DWT maksimal 17.500.

Padahal, kapal chemical tanker dengan 12.000 GT, telah memiliki DWT mencapai 20.896, jauh diatas ketentuan Permendag No.25 tahun 2022.

Untuk memberikan kepastian usaha, pihaknya meminta kepada Kementerian Perdagangan untuk merevisi Permendag No.25 tahun 2022 dengan menghilangkan penggunaan ukuran DWT sebagai parameter ukuran kapal dan hanya mengunakan ukuran GT sebagai parameter ukuran kapal sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No. 26 tahun 2022.

“Kami meminta agar kapal-kapal yang sudah dalam proses impor sebelum adanya Permendag Nomor 25 tahun 2022 dapat diberikan dispensasi atau kemudahan di dalam pengurusannya sehingga dapat mempercepat proses pemenuhan kebutuhan angkutan laut dalam negeri,” katanya. Melansir suara.com.

Sebagai informasi, parameter ukuran Tonage Kotor (Gross Tonnage/GT) adalah volume seluruh ruangan dibawah geladak dan ruangan tertutup yang ada diatasnya. Sedangkan DWT atau Dead Weight Tonnage adalah volume yang dapat ditampung oleh kapal hingga kapal terbenam sampai batas yang diizinkan.

Dengan demikian jumlah Tonase Kotor tidak akan pernah lebih besar dari DWT sehingga dalam pengaturan ukuran kapal, seyogyanya dilakukan secara konsisten dan/atau disesuaikan dengan jenis atau tipe kapalnya.

The post Hambat Impor Kapal, Kemendag Diminta Revisi Permendag 25/2022 appeared first on Trigger Netmedia.

Pasalnya, peraturan ini dianggap membingungkan para pelaku usaha dan jadi penghalang dalam proses impor.

Disampaikan oleh Ketua Bidang Logistik, Kepelabuhan, dan Kepabeanan Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Erwin Taufan, ada ketidaksesuaian antara permendag dengan aturan lainnya sehingga membuat importir kesulitan.

“Contohnya ada permendag mensyaratkan rekomendasi teknis pada impor, tetapi di Permendag No. 20/2021 ini bunyinya semua yang memerlukan persetujuan impor, tidak ada lagi rekomendasi teknis dari kementerian terkait,” kata Taufan pada Kamis (2/12/2021) lalu.

Ia menjelaskan, pengajuan impor nantinya bisa dilakukan melalui Sistem Indonesia National Single Window (SINSW) yang kemudian melanjutkan hal ini ke Pusat Data Sistem Indonesia (PDSI).

“Semua data masuk ke SINSW. Mereka akan kirim ke PDSI untuk penerbitan persetujuan impornya yang mengacu pada neraca komoditas. Namun lewat SINSW membuat sistemnya terlalu padat. Seharusnya Kemendag membuat permendag melihat dulu kesiapannya. Jangan buru-buru disiapkan dan ini mau akhir tahun, banyak impor yang masih menyangkut,” kata dia, dikutip via Solopos.com –jaringan Suara.com.

Namun, penerapan sistem baru ternyata justru meningkatkan risiko aktivitas impor. Taufan mengatakan, aturan ini mempersulit pengusaha yang telah menyiapkan perencanaan pemasukan barang.

“Karena syarat rekomendasi teknis yang belum jelas, imbasnya semua proses di kementerian lain tertahan. Kami rugi sebagai pelaku yang menghadapi pandemi. Karena dalam proses ini ada perencanaan pengapalan, penyimpanan, mau tidak mau terhenti dulu. Kontainer sudah susah, kapal juga masih suka terlambat,” kata Taufan.

Lebih jauh, ia menyarankan agar sistem yang sudah tersedia agar mendukung Permendag No. 20/2021 supaya meminimalisir kesulitan.

“Yang terpenting bagi kami adalah bagaimana prosesnya lancar. Dengan aturan sedemikian rupa bagaimana dalam implementasinya benar-benar bisa dijalani tidak, apakanya sistemnya bekerja tidak. Kalau macet kan kacau,” tutupnya. Melansir suara.com.

The post Sistem Perizinan Baru Dianggap Makin Mempersulit Aktivitas Impor appeared first on Trigger Netmedia.