Opini WTP ini ditandai dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2023 di Aula BPK Perwakilan Provinsi Kalbar, Jumat (7/6).

Pj Wali Kota Pontianak Ani Sofian menyampaikan apresiasinya kepada seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak yang telah bekerja keras dalam menjaga kualitas laporan keuangan. Pencapaian ini dinilainya menjadi bukti nyata komitmen Pemkot Pontianak dalam menciptakan tata kelola keuangan yang baik dan akuntabel

“Dengan pencapaian ini menjadi motivasi kita untuk terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan serta pelayanan publik agar dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat Kota Pontianak,” terangnya.

Pihaknya akan terus melakukan upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara profesional dan transparan. Meski menyandang predikat WTP, BPK menyoroti beberapa aspek yang harus dilakukan oleh Pemkot Pontianak.

“Ada tiga aspek yang menjadi sorotan, yakni optimalisasi pendapatan daerah, belanja sesuai aturan dan administrasi,” tutur Ani Sofian.

Untuk meminimalisir temuan dalam pengelolaan anggaran, pihaknya memperkuat peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang berada di bawah Inspektorat Kota Pontianak.

APIP menjalankan fungsi dan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Untuk itu koordinasi harus ditingkatkan sehingga kita bisa meminimalisir temuan-temuan, baik yang sifatnya administratif maupun temuan dalam pengelolaan keuangan yang menyebabkan kerugian,” imbuhnya.

The post LHP LKPD Pemkot Pontianak Raih WTP ke-13 kalinya, Pj Wako Minta Tingkatkan Kualitas Laporan Keuangan appeared first on Trigger Netmedia.

LKPD Pemkab Ketapang TA 2022 diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Kalbar, Wahyu Priyono, kepada Wakil Bupati Ketapang Farhan dan Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, di Kantor BPK RI Provinsi Kalbar, Kota Pontianak, Selasa (9/5/2023).

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK RI Provinsi Kalbar, dinyatakan, penyusunan LKPD Ketapang, Sambas, Sanggau, Melawi, dan Kota Singkawang telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, dan telah diungkapkan secara memadai dan tidak dapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

“Dengan demikian, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP),” kata Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar, Wahyu Priyono kepada para pewarta, Kamis (11/6/2023) di Pontianak.

Wahyu Priyono berharap pemerintah daerah selanjutnya segera melaksanakan kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dalam waktu 60 hari sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“Semoga apa yang telah dicapai dapat bermanfaat bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintah daerah,” kata Wahyu Priyono memungkas.

The post LKPD Kabupaten Ketapang TA 2022 Raih Opini WTP Kesembilan Secara Berturut-turut appeared first on Trigger Netmedia.

Predikat opini wajar tanpa pengecualian ini diraih Bupati Karolin secara beruntun selama 5 tahun atau 1 perode masa kepemimpinannya, dan untuk Pemerintah Kabupaten Landak sudah berhasil mempertahankan predikat opini WTP secara beruntun selama 9 tahun.

“Kondisi Pandemi COVID-19 masih dirasakan di tahun anggaran 2021, juga berpengaruh dalam pengelolaan keuangan daerah karena membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan, dimana penerapan Protokol Kesehatan yagn masih ketat. Walaupun berbagai kendala yang dihadapi kami terus berupaya untuk dapat menjaga akuntabilitas keuangan pemerintah derah, Puji Tuhan hari ini (Selasa.Red) Pemerintah Daerah Kabupaten Landak mendapatkan WTP untuk kesembilan kalinya,” ucap Karolin saat mem berikan sambutan mewakili Kepala Daerah.

Bupati Karolin juga mengucapkan terima kasih kepada BPK RI karena atas arahan dan bimbingannya serta petunjuk selama dirinya menjabat sebagai Bupati Landak, sehingga dapat mempertahankan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 5 tahun berturut-turut.

“Kami akan berakhir tanggal 22 mei 2022 yang akan datang, sehingga praktis hanya tinggal 3 hari berkantor. Saya mohon pamit atas nama pribadi dan kedinasan mengucapkan terima kasih kepada jajaran BPK RI atas dukungan dan kerjasama yang baikselama 5 tahun masa jabatan. Kepada pemerintah daerah lain walikota dan bupati serta ketua DPRD terima kasih atas kerjasama dan koordinasi selama penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Landak,” ungkap Karolin.

Selain Bupati Landak yang menerima LHP dari BPK RI atas LKPD tahun 2021, juga diserahkan LHP untuk Kabupaten Sanggau yang diterima langsung Bupati Sanggau dan LHP Kota Pontianak yang diterima langsung Walikota Pontianak.

The post Prestasi 5 Tahun Pimpin Landak, Bupati Karolin Selalu Terima Opini WTP appeared first on Trigger Netmedia.

Opini WTP tersebur diberikan langsung Kepala Perwakilan BPK Kalbar, Rahmadi dalam rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Ketapang TA 2021 di Kantor Perwakilan BPK Kalbar, pada Kamis (12/5/2022).

Keberhasilan Pemkab Ketapang meraih opini WTP kali ini, dinilai Ketua DPRD Ketapang sebagai tren positif terhadap kelangsungan tata kelola keuangan Pemerintah Daerah di Ketapang.

“Ini berarti BPK RI menilai posisi keuangan Pemkab Ketapang tahun anggaran 2021 disajikan secara wajar. Terlebih material sesuai dengan standar akutansi Pemerintah dan prinsif akutansi yang berlaku umum lainnya,” kata M. Febriadi.

“Bahkan laporan keuangan Pemkab Ketapang dinilai BPK RI pada umumnya semakin meningkat. Ini ditandai dengan temuan-temuan pemeriksaan yang semakin sedikit dan tidak terlalu material,” katanya menambahkan.

Menrutnya, kriteria penilaian tersebut sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Meskipun ada kesalahan, tapi tidak mencapai tingkat materialitasnya, sehingga dianggap wajar.

“Jika misalnya melebihi tingkat materialitasnya, maka bisa dikecualikan,” jelas Febriadi memungkasi.

Sebagai informasi, Wakil Bupati H Farhan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Ketapang, Donatus Franseda terpantau hadir dalam rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Ketapang TA 2021 di Kantor Perwakilan BPK Kalbar.

The post Delapan Kali Berturut Raih Opini WTP, Legislatif: Bukti Laporan Keuangan Pemkab Ketapang Meningkat appeared first on Trigger Netmedia.