“Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2026 bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama bagi pemuda-pemudi sebagai generasi penerus bangsa,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (28/10/2026).

Menurut Puan, tema “Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia” mengajak generasi muda menghubungkan kecintaan terhadap bangsa dengan ketekunan berkarya serta kepedulian kepada sesama.

Ia mengatakan, semangat persatuan yang ditunjukkan para pemuda pada 28 Oktober 1928 perlu terus dilanjutkan melalui kerja sama, penghargaan terhadap perbedaan, dan pembukaan kesempatan yang setara bagi seluruh generasi muda.

“Sama seperti pada 28 Oktober 1928, ketika para pemuda menyatukan tekad melampaui perbedaan asal, suku, dan golongan. Hari ini, semangat itu kita lanjutkan dengan bekerja bersama, menghargai perbedaan, dan membuka kesempatan bagi semua generasi muda untuk maju,” tuturnya.

Puan juga menyampaikan apresiasi kepada anak muda yang berkontribusi bagi masyarakat melalui pendidikan, pekerjaan, usaha, kegiatan sosial, olahraga, hingga pengembangan ilmu pengetahuan. Menurutnya, setiap kontribusi memiliki arti penting, termasuk pengabdian yang tumbuh di desa dan wilayah yang jauh dari pusat perhatian.

“Setiap kontribusi pemuda memiliki arti bagi kehidupan masyarakat, termasuk pengabdian yang tumbuh di desa dan wilayah yang jauh dari pusat perhatian,” jelas Puan.

Ia menambahkan, tidak sedikit anak muda yang harus berjuang menghadapi keterbatasan, mulai dari belajar sambil bekerja hingga merintis usaha dengan sumber daya terbatas demi membantu menopang kehidupan keluarga.

“Di antara mereka terdapat anak muda yang belajar sambil bekerja, merintis usaha dengan sumber daya terbatas, serta membantu menopang kehidupan keluarga,” lanjut mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan itu.

Puan menilai, ketekunan tersebut perlu diimbangi dengan dukungan yang memadai agar pemuda dapat mengembangkan kemampuan dan melangkah ke tahap berikutnya.

“Anak muda membawa gagasan dan keberanian untuk mencoba. Tanggung jawab kita adalah memperluas kesempatan agar kemampuan mereka dapat berkembang, dari mana pun mereka berasal dan apa pun keadaan keluarga mereka,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian berkelanjutan terhadap perjalanan generasi muda, mulai dari menempuh pendidikan hingga memasuki dunia kerja atau membangun usaha. Dukungan tersebut diharapkan dapat membantu mereka melewati masa transisi dengan pilihan yang lebih luas dan kesempatan untuk mencapai kemandirian.

“Dukungan perlu membantu mereka melewati masa peralihan tersebut dengan pilihan yang lebih terbuka dan kesempatan untuk membangun kemandirian,” tambahnya.

Puan turut mengingatkan pentingnya peran negara dalam memastikan kesempatan yang setara bagi pemuda penyandang disabilitas serta mereka yang menghadapi hambatan ekonomi dan geografis.

“Potensi yang dimiliki perlu memperoleh ruang untuk tumbuh melalui kesempatan yang sesuai dengan kebutuhan dan pilihan masing-masing,” katanya.

Selain membutuhkan akses pendidikan dan pekerjaan, menurut Puan, generasi muda juga perlu dilibatkan dalam proses pembentukan kebijakan. Pengalaman mereka dalam mencari pekerjaan, mengakses pendidikan, dan mengembangkan usaha dapat menjadi bahan pertimbangan bagi negara dalam mengambil keputusan.

“Pengalaman mereka mencari pekerjaan, mengakses pendidikan, dan mengembangkan usaha perlu didengar sebagai bahan pertimbangan keputusan negara,” ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.

Ia menegaskan, negara perlu menyediakan ruang bagi anak muda untuk menyampaikan persoalan, mengajukan gagasan, serta mengekspresikan pendapat dalam kehidupan demokrasi, termasuk melalui kritik dan tawaran solusi.

“Mendengar pemuda berarti memberi tempat bagi pengalaman dan pemikiran mereka dalam menentukan arah Indonesia. Kita perlu membangun hubungan yang memungkinkan mereka bertanya, menyampaikan kritik, menawarkan solusi, dan mengetahui tindak lanjutnya,” papar Puan.

Di sisi lain, Puan mengingatkan generasi muda agar tetap berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan di tengah berbagai tantangan, seperti disrupsi teknologi, perubahan sosial, dan tekanan ekonomi yang berlangsung cepat.

Menurutnya, berbagai tantangan tersebut semestinya menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berkembang, bukan justru menjadi penghalang untuk maju.

“Berbagai tantangan yang ada ini harus menjadi sebuah motivasi bagi generasi muda Indonesia, bukan hambatan untuk maju,” terang cucu Bung Karno itu.

Puan menambahkan, Pancasila merupakan modal penting bagi generasi muda dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menyebut anak muda sebagai penggerak perubahan yang memiliki semangat, kreativitas, dan cita-cita besar bagi masa depan Indonesia.

“Sebagai putra-putri Ibu Pertiwi, anak muda Indonesia memiliki modal Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Generasi muda adalah nyala api perubahan. Anak muda Indonesia penuh semangat, ide kreatif, dan mimpi besar untuk masa depan bangsa,” sambungnya.

Melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, Puan menyatakan DPR akan memperjuangkan kebijakan yang dapat memperluas kesempatan bagi generasi muda. Ia menilai, semangat Sumpah Pemuda menjadi pengingat bahwa persatuan akan semakin kuat ketika setiap anak bangsa memiliki ruang dan kesempatan untuk berkontribusi.

“Teruslah belajar, berkarya, dan menjaga kepedulian kepada sesama. Indonesia membutuhkan kemampuan generasi muda, dan kemajuan Indonesia perlu membuka masa depan yang semakin baik bagi setiap anak muda,” ungkapnya.

Puan pun mengajak seluruh pemuda Indonesia untuk melanjutkan semangat para pendahulu melalui karya nyata yang bermanfaat bagi bangsa.

“Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda. Bersama, mari lanjutkan keberanian generasi pendahulu dengan karya yang berarti bagi bangsa,” tutup Puan.

The post Hari Sumpah Pemuda Momentum Perluas Kesempatan bagi Generasi Muda appeared first on Trigger Netmedia.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, mengungkapkan bahwa 75 persen dari 1.122 responden mengaku stres dengan kebijakan pemerintah. Selain itu, 67 persen responden menyatakan mengalami stres terkait perilaku Presiden Prabowo.

Temuan tersebut dipaparkan Bhima dalam peluncuran Rapor 2 Tahun Prabowo-Gibran yang diselenggarakan secara virtual, Minggu (11/10/2026).

“Kami coba menanyakan terkait dengan perasaan stres terhadap kebijakan pemerintah. Dari 1.122 responden, jawabannya, 75 persen itu merasa stres dengan kebijakan pemerintah dan spesifik 67 persen stres dengan perilaku dari Prabowo Subianto,” ujar Bhima.

Ia menjelaskan, terdapat tiga persoalan utama yang paling banyak dikaitkan dengan stres masyarakat, yakni kenaikan harga bahan pokok, terbatasnya kesempatan kerja, dan persoalan penegakan hukum.

Selain menyoroti kebijakan pemerintah, survei CELIOS turut menggali penilaian responden mengenai kondisi fisik dan mental Presiden Prabowo dalam menjalankan tugas kepemimpinan.

Hasilnya, sebanyak 38 persen responden menilai kondisi fisik dan mental Presiden kurang baik. Sementara itu, 23 persen menyatakan kondisi tersebut tidak baik sama sekali. Adapun responden yang menilai kondisi fisik dan mental Presiden sangat baik hanya mencapai 8 persen.

CELIOS juga menghimpun penilaian dari kalangan ahli terkait kapasitas kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden Prabowo. Dari total 129 ahli yang memberikan penilaian, 71 persen menilai kapasitas kepemimpinan Presiden tidak memadai.

Penilaian terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Prabowo juga menunjukkan tingkat kekhawatiran yang tinggi di kalangan ahli. Sebanyak 83 persen menyatakan sangat khawatir, sedangkan 10 persen lainnya mengaku khawatir.

Jika digabungkan, sebanyak 93 persen ahli menyatakan khawatir atau sangat khawatir terhadap gaya kepemimpinan dan komunikasi publik Presiden.

Hasil survei tersebut memuat penilaian responden terhadap sejumlah aspek pemerintahan, mulai dari dampak kebijakan yang dirasakan masyarakat hingga kepemimpinan dan komunikasi publik. Temuan ini perlu dibaca sesuai cakupan responden dan metode survei yang digunakan CELIOS.

The post Survei CELIOS Ungkap 75 Persen Responden Stres dengan Kebijakan Pemerintah appeared first on Trigger Netmedia.

Arahan tersebut disampaikan Prabowo saat bertemu Kepala Bakom Syahganda Nainggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Tri Hartono di kediamannya, Minggu (4/10/2026) sore.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan itu membahas peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaat kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

“Dalam pertemuan tersebut, Presiden berdiskusi mengenai penguatan peran Badan Komunikasi Pemerintah dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat, sekaligus membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat,” ujar Teddy dalam keterangan tertulis, Minggu (4/10/2026).

Menurut Teddy, Prabowo ingin komunikasi pemerintah tidak berhenti pada penyampaian kegiatan. Masyarakat juga perlu mendapat gambaran mengenai alasan dan arah di balik setiap kebijakan yang dibuat pemerintah.

Karena itu, penggunaan bahasa yang sederhana menjadi salah satu hal yang ditekankan dalam pertemuan tersebut.

“Presiden menekankan bahwa komunikasi pemerintah harus mudah diterima dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Bukan hanya menyampaikan apa yang dikerjakan pemerintah, tetapi juga menjelaskan arah dan pemikiran di balik setiap kebijakan,” kata Teddy.

Selain soal cara menyampaikan informasi, Prabowo juga meminta komunikasi pemerintah berjalan dua arah. Bakom diharapkan tidak hanya menjadi saluran informasi dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga membuka ruang untuk menerima berbagai tanggapan dari publik.

Aspirasi, keluhan, maupun kritik yang muncul di tengah masyarakat diharapkan dapat dihimpun dan diteruskan kepada kementerian atau lembaga terkait.

“Presiden juga mengingatkan agar Badan Komunikasi Pemerintah tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga mendengarkan masukan, keluhan, dan kritik masyarakat untuk kemudian diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait, termasuk kepada Presiden,” ujar Teddy.

Dengan arahan tersebut, Bakom diharapkan dapat menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Informasi mengenai kebijakan pemerintah dapat disampaikan dengan lebih sederhana, sementara suara masyarakat juga dapat kembali didengar oleh pemerintah.

The post Prabowo Ingin Komunikasi Pemerintah Tak Sekadar Sampaikan Program appeared first on Trigger Netmedia.

“Program-program itu jangan dilihat hanya sepotong-sepotong. Memang ada pihak-pihak yang bermain di ruang digital dengan memotong-motong informasi,” kata Djamari saat kunjungan kerja dan ramah tamah bersama jajaran pemerintah daerah di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu.

Menurut Djamari, setiap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari proses pembangunan yang dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Karena itu, suatu program perlu dipahami secara utuh, termasuk tujuan, tahapan pelaksanaan, hingga proses penyempurnaannya.

“Setiap program dirancang untuk menjawab kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pemerintah terus menjalankan berbagai program prioritas di sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi pembangunan nasional.

Salah satu program yang disorot ialah Sekolah Rakyat yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi masyarakat sekaligus menyiapkan generasi muda dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masa depan.

Djamari menegaskan, pemerintah menyadari bahwa setiap kebijakan memiliki tantangan dalam implementasi. Oleh sebab itu, evaluasi dan penyempurnaan terus dilakukan agar pelaksanaan program semakin efektif dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Ia juga mengajak pemerintah daerah dan masyarakat mendukung pembangunan dengan membangun pemahaman yang sama terhadap berbagai program pemerintah.

“Kami berharap masyarakat bersama pemerintah daerah dapat menjaga semangat pembangunan dengan melihat setiap program secara utuh, termasuk proses perbaikan yang terus dilakukan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih baik,” ujarnya.

The post Menko Polkam Djamari Chaniago Minta Masyarakat Tak Telan Mentah Informasi Kebijakan di Media Sosial appeared first on Trigger Netmedia.

Saat dimintai tanggapan mengenai sikap Kementerian Sekretariat Negara terhadap ketentuan tersebut, Prasetyo memilih memberikan jawaban singkat.

“Apa yang harus dikomentari? Ya pertanyaannya kan terbalik kan?” ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Ketika ditanya mengenai bentuk penyebaran budaya yang diantisipasi pemerintah dan dikategorikan sebagai ancaman non-militer, Prasetyo menyebut cakupannya cukup luas.

“Ya macam-macam,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa ancaman yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan satu aspek tertentu, tetapi juga mencakup dimensi fisik, mental, hingga pengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah adalah pembatasan terhadap konten tertentu di ruang publik.

“Ya salah satu (pembatasan konten). Kemudian kan ada yang bentuknya itu tampilan luar, ada yang bentuknya fisik, mental, gitu lho,” jelasnya.

Meski demikian, Prasetyo menegaskan pemerintah belum menyiapkan aturan teknis maupun kebijakan khusus terkait pembatasan konten yang berkaitan dengan LGBT.

“Oh kalau sampai teknisnya ya belum… belum,” pungkasnya.

The post Perpres Tangkal Penyebaran Budaya LGBT sebagai Ancaman Non-Militer appeared first on Trigger Netmedia.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemhan Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan evaluasi dilakukan atas arahan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dengan fokus memperkuat aspek kesehatan dan keselamatan peserta.

“Atas arahan Menteri Pertahanan, penyelenggara telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek kesehatan. Ini mencakup pengawasan medis yang lebih ketat, profiling kesehatan peserta, penyesuaian intensitas kegiatan, sistem rujukan, serta mekanisme deteksi dini bagi peserta yang memiliki faktor risiko,” ujar Ketut dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (27/6/2026).

Selain memperketat pengawasan kesehatan, Kemhan juga mengubah pendekatan pelatihan agar lebih adaptif. Metode Latsarmil akan lebih memperhatikan kondisi fisik dan psikologis peserta melalui pembelajaran yang menekankan kerja sama, kemampuan memecahkan masalah, serta suasana belajar yang lebih kondusif.

“Kegiatan juga diarahkan agar lebih adaptif, edukatif, dan memperhatikan kondisi psikologis peserta melalui metode pembelajaran yang membangun semangat kerja sama, problem solving, dan suasana yang lebih menggembirakan,” katanya.

Sebagai langkah mitigasi, penyelenggara melakukan pemeriksaan kesehatan lanjutan terhadap seluruh peserta yang masih mengikuti program. Peserta yang memerlukan penanganan khusus menjalani observasi dan isolasi, sementara koordinasi dengan rumah sakit serta fasilitas kesehatan TNI diperkuat untuk memastikan layanan medis dapat diberikan secara cepat.

Ketut menegaskan Program SPPI tidak bertujuan mencetak prajurit, melainkan membentuk calon pengelola koperasi yang memiliki disiplin, integritas, dan semangat pengabdian.

“Latihan bela negara manajerial ini merupakan tahapan pembentukan karakter. Program ini bukan dimaksudkan untuk membentuk prajurit, melainkan calon pengelola koperasi yang memiliki karakter kuat dan siap mengabdi kepada masyarakat,” ujarnya.

Kemhan juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga lima peserta yang meninggal dunia dan memastikan hasil evaluasi akan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan program agar lebih aman, profesional, akuntabel, dan mengutamakan keselamatan peserta.

Jumlah peserta SPPI yang meninggal dunia selama mengikuti Latsarmil kini tercatat lima orang. Korban terakhir adalah Nola Dya Sari, peserta yang mengikuti pendidikan di Dodik Bela Negara Kalimantan.

The post Kemhan Evaluasi Latsarmil SPPI Setelah Lima Peserta Meninggal appeared first on Trigger Netmedia.

“Yang tahu tentu Bapak Presiden. Saya yakin beliau mendapat informasi yang akurat,” kata Dudung di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Jumat, 26 Juni 2026.

Dudung mengatakan tindak lanjut akan dilakukan melalui mekanisme hukum. Namun, ia tidak menjelaskan pihak yang dimaksud maupun bentuk langkah hukum yang akan ditempuh pemerintah.

Ia menilai informasi mengenai aksi demonstrasi berbayar berpotensi benar adanya. Karena itu, pemerintah akan memastikan setiap informasi diproses sesuai ketentuan hukum.

Selain itu, Dudung mengajak masyarakat melihat dampak positif berbagai program pemerintah, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut dia, program tersebut tidak hanya memberi manfaat bagi penerima, tetapi juga mendorong aktivitas UMKM dan berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan mengetahui pihak yang mendanai aksi demonstrasi. Pernyataan itu disampaikan saat menghadiri Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo pada Rabu, 24 Juni 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan agar pihak yang membiayai aksi demonstrasi berhati-hati. Ia juga mengajak masyarakat menjaga persatuan dan menyampaikan kritik secara konstruktif.

The post KSP: Pemerintah Siapkan Langkah Hukum soal Dugaan Demo Bayaran appeared first on Trigger Netmedia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan situasi geopolitik global menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam memperpanjang kebijakan tersebut.

“Dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk dua bulan ke depan,” ujar Airlangga di Istana Merdeka, Kamis (21/5/2026).

Selain memperpanjang kebijakan WFH, pemerintah juga menyiapkan paket stimulus ekonomi guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah.

Menurut Airlangga, insentif tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2026.

“Saat ini ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak,” katanya.

Sebelumnya, pemerintah mulai memberlakukan kebijakan WFH bagi ASN setiap hari Jumat sejak 1 April 2026. Pemerintah juga mengimbau sektor swasta menerapkan kebijakan serupa.

Namun, sejumlah sektor tetap dikecualikan dari aturan tersebut, antara lain layanan publik seperti kesehatan, keamanan, dan kebersihan, serta sektor strategis seperti energi, transportasi, logistik, dan keuangan.

Sementara itu, kegiatan belajar mengajar untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah tetap dilaksanakan secara tatap muka. Adapun perguruan tinggi diberi kewenangan menyesuaikan kebijakan masing-masing institusi.

The post Pemerintah Perpanjang Kebijakan WFH ASN dan Swasta Dua Bulan appeared first on Trigger Netmedia.

Ia mengatakan pemerintah telah memanggil seluruh perusahaan marketplace untuk memastikan tidak ada kenaikan biaya tambahan sebelum aturan baru diterbitkan.

“Kemarin kita sudah panggil seluruh perusahaan marketplace. Saya sudah sampaikan tidak boleh ada kenaikan dulu. Itu sudah tegas,” kata Maman, Jumat (15/5/2026).

Menurut dia, pemerintah telah memperoleh komitmen dari sejumlah platform e-commerce terkait kebijakan biaya layanan tersebut. Namun, pemerintah akan mengambil tindakan jika masih ada platform yang melanggar kesepakatan.

“Kalau sampai ada marketplace yang mencoba menaikkan biaya setelah rapat, kita akan tindak,” ujarnya.

Sebelumnya, pelaku UMKM mengeluhkan kenaikan biaya layanan platform yang dinilai memberatkan.

TikTok Shop disebut mengubah kebijakan Biaya Komisi Dinamis dengan batas maksimal komisi naik dari Rp40 ribu menjadi Rp650 ribu per item. Kebijakan itu dijadwalkan berlaku mulai 18 Mei 2026.

Selain itu, terdapat penyesuaian biaya pengiriman untuk pengembalian barang yang dibebankan kepada penjual.

Maman menegaskan pemerintah akan tetap berpihak pada pelaku UMKM di ruang digital.

The post Pemerintah Larang Kenaikan Biaya Platform E-Commerce Sementara Regulasi Disusun appeared first on Trigger Netmedia.

“Bahwa banyak masalah, iya. Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah, kita harus tertibkan,” kata Prabowo.

Menurutnya, salah satu persoalan utama dalam pelaksanaan program tersebut berkaitan dengan integritas oknum pelaksana yang dinilai tidak kuat ketika berhadapan dengan anggaran besar.

“Manusia Indonesia ya kita mengertilah ya, penyakit kita harus kita berani hadapi, harus kita berani bicarakan bahwa banyak di antara unsur-unsur pimpinan kita hatinya tidak kuat, integritasnya tidak kuat, imannya tidak kuat. Berurusan dengan uang dia lupa,” ujarnya.

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan ragu mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan penyimpangan dalam program MBG. Ia memastikan pejabat yang menyalahgunakan kewenangan akan dicopot dari jabatannya.

“Saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahgunakan kewenangan akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan,” tegasnya.

Meski menghadapi berbagai persoalan manajerial, Prabowo menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi prioritas nasional karena dinilai sangat membantu masyarakat kecil, terutama keluarga petani.

Ia mengaku sering menerima aspirasi langsung dari masyarakat agar program tersebut tetap dilanjutkan.

“Ke mana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, ‘Pak tolong Pak MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu keluarga saya.’ Jadi MBG sangat penting,” katanya.

Untuk meminimalkan potensi penyimpangan dan kebocoran anggaran, pemerintah kini memperkuat program MBG melalui pembentukan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih.

Prabowo berharap koperasi tersebut dapat menjadi instrumen pengawasan sekaligus penggerak ekonomi desa yang lebih transparan dan terintegrasi.

“Sekarang kita topang dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Ini semua akan mendukung industrialisasi melalui Koperasi Merah Putih,” pungkasnya.

The post Program MBG Diakui Masih Bermasalah, Prabowo Janji Lakukan Penertiban appeared first on Trigger Netmedia.