triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, secara resmi membuka kegiatan sosialisasi dan penyuluhan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi yang diadakan oleh Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat, Senin (31/7).

Acara bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada aparat negara, terutama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, mengenai komitmen bersama dalam upaya pencegahan korupsi.

Dalam sosialisasi ini, narasumber dari berbagai lembaga penting turut hadir untuk memberikan wawasan dan pemahaman mengenai upaya pencegahan korupsi.

Kasatgas Wilayah III dari Direktorat Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI, Irawati, turut berbicara mengenai pentingnya transparansi, aturan, dan kebijakan dalam mencegah kasus korupsi.

Kasubdit III Ditreskrimsus Polda Kalimantan Barat, AKBP Aris Purwanto, juga menyampaikan pandangannya mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi yang perlu diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dan jajaran pemerintah.

Selain itu, Koordinator Pengawasan Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Ade Prianto, memberikan pandangan dan masukan tentang upaya-upaya untuk mengatasi potensi terjadinya korupsi dengan mengatur tarif yang sesuai dan menghindari keterlambatan dalam kebijakan.

Gubernur Sutarmidji mengungkapkan bahwa keuangan APBD Kalimantan Barat telah mengadopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terbukti efektif dalam mencegah celah korupsi.

Dia menyatakan bahwa penerapan SPBE telah menjadikan Kalimantan Barat sebagai urutan terbaik kedua setelah DKI Jakarta dalam hal pemanfaatan teknologi non-tunai.

“Korupsi ini berkaitan dengan kepentingan dan dapat dicegah transparansi, aturan- aturan serta kebijakan yang harus dipahami oleh aparat penegak hukum, jajaran pemerintah bahkan masyarakat juga harus memahaminya”, jelasnya.

Dengan adanya komitmen bersama dan penerapan teknologi modern seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, “jadi semuanya bisa ditelusuri dan itu merupakan salah satu cara untuk menutupi korupsi”, terangnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Sekda Provinsi Kalimantan Barat, serta sejumlah pejabat tinggi dari DPRD dan lembaga pemerintahan lainnya.

Perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) juga ikut mendukung acara ini dengan memberikan wawasan yang berharga.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Utama Bank Kalimantan Barat beserta jajarannya, Kepala Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, serta pelaku usaha dan organisasi masyarakat yang ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.