Dalam kegiatan yang digelar di Jalan Ismita itu, Bahasan mengucapkan selamat kepada para siswa yang telah menyelesaikan pendidikan dasar.

“Selamat kepada anak-anak kami yang hari ini telah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 11 Pontianak Timur,” kata Bahasan.

Menurut dia, kelulusan dari sekolah dasar menjadi awal perjalanan menuju jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Bahasan berpesan agar para lulusan tetap semangat belajar, menjaga disiplin, menghormati orang tua dan guru, serta terus mengejar cita-cita.

“Teruslah belajar dengan sungguh-sungguh. Jaga nama baik sekolah, keluarga, dan lingkungan,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi para guru yang telah mendidik siswa selama enam tahun terakhir. Selain itu, Bahasan menyampaikan terima kasih kepada orang tua yang mendampingi proses pendidikan anak-anak mereka.

Menurut dia, keberhasilan pendidikan merupakan hasil kerja sama antara sekolah dan keluarga.

“Guru dan orang tua memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak kita,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Bahasan turut meninjau kondisi SD Negeri 11 Pontianak Timur. Ia menegaskan komitmen Pemerintah Kota Pontianak untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

Ia berharap SD Negeri 11 Pontianak Timur terus berkembang dan mampu mencetak generasi yang unggul serta berkarakter.

The post Bahasan Apresiasi Guru dan Orang Tua pada Pelepasan Siswa SDN 11 appeared first on Trigger Netmedia.

Hal itu diusulkan untuk dimasukkan dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Lalu Ari mengatakan, Komisi X DPR RI telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Sisdiknas. Pihaknya sedang membahas revisi UU tersebut dengan pemerintah.

Bahkan, Panja sudah mengundang sejumlah pakar dan akademisi untuk membahas perubahan UU itu.

“Para pakar, ahli, dan akademisi sudah kami undang. Kami sangat serius membahas revisi UU Sisdiknas,” kata Lalu Ari kepada wartawan, Kamis (13/3/2025).

Legislator asal Dapil NTB II itu mengatakan, salah satu poin penting yang dia usulkan adalah tata kelola guru di Indonesia. Ia meminta agar pemerintah pusat mengambil alih tata kelola guru nasional.

“Kita usulkan sentralisasi tata kelola guru nasional. Pemerintah pusat yang akan mengurus guru, bukan pemerintah daerah lagi,” ujarnya.

Tata kelola guru nasional itu meliputi rekrutmen guru, pengangkatan guru, distribusi guru, penentuan karier guru, pembayaran gaji, tunjangan guru, dan aspek lainnya.

“Semua urusan guru akan diambil alih pemerintah pusat. Usulan ini sudah dikaji secara matang,” ungkapnya.

Ia mengatakan, yang menjadi dasar dari usulan tersebut adalah karena desentralisasi tata kelola guru selama ini dinilai kurang efektif, yaitu adanya politisasi guru. Para guru dimanfaatkan untuk kepentingan politik.

Selain itu, kata Lalu Ari, soal pemerataan guru. Banyak daerah terpencil yang kekurangan guru, khususnya di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Banyak guru yang enggan mengajar di daerah pelosok.

Jika tata kelola guru nasional diambil alih pemerintah pusat, maka guru akan didistribusikan secara merata di seluruh Indonesia. Diharapkan tidak ada lagi daerah yang kekurangan guru.

Alumnus STT Telkom Bandung itu mengatakan bahwa usulan sentralisasi tata kelola guru yang dia sampaikan itu ternyata sama dengan usulan yang disampaikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Lalu Ari mengatakan, sentralisasi tata kelola guru nasional itu akan ditandai dengan peluncuran pencairan tunjangan kesejahteraan guru yang akan langsung dilakukan Presiden Prabowo Subianto di kantor Kemendikdasmen hari ini (13/3/2025).

“Presiden Prabowo sendiri yang akan meluncurkan pencairan tunjangan profesi guru secara nasional. Pencairan itu dirapel dari Januari, Februari, dan Maret. Pemerintah pusat yang akan langsung mencairkan,” pungkasnya.

Tentang Lalu Hadrian Irfani

Lalu Hadrian Irfani adalah seorang politisi dan akademisi asal Nusa Tenggara Barat (NTB) yang aktif dalam berbagai organisasi dan lembaga pendidikan. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN 2 Praya (1986-1992), kemudian melanjutkan ke SMPN 2 Praya (1992-1995) dan PS MUN 1 Praya. Setelah itu, ia menempuh pendidikan tinggi di STT Telkom Bandung pada jurusan Teknik Industri (1998-2002).

Selain memiliki latar belakang akademik yang kuat, Lalu Hadrian Irfani juga aktif dalam dunia pendidikan sebagai Asisten Dosen Teknik Industri di STT Telkom Bandung pada 2000-2002.

Di bidang organisasi, ia memegang berbagai posisi strategis. Saat menjadi mahasiswa, ia menjabat sebagai Ketua Umum Mahasiswa Teknik Industri STT Telkom (1999-2000) dan Ketua BEM STT Telkom Bandung (1999-2001). Dalam dunia politik, ia dipercaya menjadi Ketua DPW PKB NTB sejak 2017 hingga saat ini. Ia juga aktif dalam Nahdlatul Ulama (NU) sebagai Wakil Ketua PWNU NTB (2013-2019) dan Bendahara PWNU NTB (2019-2024).

Sumber: Suara.com

The post Waka Ketua Komisi X Usul Pemerintah Pusat Ambil Alih Tata Kelola Guru Nasional appeared first on Trigger Netmedia.

Baik guru yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun honorer, validasi rekening GTK 2025 tidak bisa dilewatkan karena menjadi proses wajib guna pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) berjalan lancar.

Proses ini bertujuan memverifikasi bahwa rekening yang terdaftar aktif dan sesuai dengan identitas penerima, sehingga dana TPG dapat disalurkan dengan tepat.

Tanpa validasi rekening yang benar, proses pencairan TPG berpotensi terhambat atau bahkan gagal. Oleh karena itu, para guru diimbau untuk segera memeriksa dan memvalidasi data rekening mereka melalui Info GTK.

Perbedaan Proses Validasi Rekening TPG untuk Guru ASN dan Honorer

Meskipun validasi rekening dilakukan secara online melalui Info GTK, terdapat perbedaan dalam proses konfirmasi antara guru ASN dan honorer, terutama bagi lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Piloting 1, 2, dan 3 tahun 2024.

1. Guru ASN:
Bagi guru ASN, rekening yang digunakan untuk pencairan TPG adalah rekening gaji. Saat melakukan validasi di Info GTK, jika nomor rekening yang muncul adalah rekening gaji, guru cukup mengklik menu ‘YA’ untuk mengonfirmasi kebenaran data.

2. Guru Honorer:
Sementara itu, bagi guru honorer, rekening yang digunakan adalah rekening sertifikat guru yang dibuat secara kolektif oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Pada saat validasi, guru honorer harus memilih menu ‘TIDAK’ jika nomor rekening yang ditampilkan bukan rekening sertifikat, kemudian mengklik ‘KONFIRMASI’ untuk melanjutkan proses.

Catatan Penting untuk Guru ASN dan Honorer

Para guru diingatkan untuk tidak langsung mengklik ‘KONFIRMASI’ jika nomor rekening yang ditampilkan di Info GTK tidak sesuai.

Kesalahan dalam validasi rekening dapat menyebabkan keterlambatan atau kegagalan pencairan TPG. Jika ditemukan ketidaksesuaian data, guru disarankan segera menghubungi pihak terkait, seperti dinas pendidikan setempat atau operator GTK di sekolah, untuk melakukan pembaruan data.

Data Terkini dan Imbauan

Berdasarkan data terbaru dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), hingga Oktober 2023, sekitar 85% guru ASN dan 70% guru honorer telah menyelesaikan proses validasi rekening TPG 2025.

Pemerintah terus mendorong guru yang belum melakukan validasi untuk segera menyelesaikan proses ini guna menghindari kendala pencairan tunjangan.

Selain itu, Kemendikbudristek juga mengimbau guru untuk memastikan bahwa rekening yang digunakan aktif dan tidak bermasalah dengan bank terkait. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir potensi kendala teknis dalam proses pencairan TPG.

Validasi rekening TPG 2025 merupakan langkah penting yang tidak boleh diabaikan oleh para guru. Dengan memahami perbedaan proses validasi antara guru ASN dan honorer, serta memastikan data rekening yang benar, diharapkan pencairan TPG dapat berjalan lancar dan tepat waktu.

Sumber: Suara.com

The post Validasi Rekening TPG 2025 untuk Pencairan Tunjangan Profesi Guru ASN & Honorer appeared first on Trigger Netmedia.

Pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang dimulai pada Senin (6/1) kemarin menuai sorotan terkait kebutuhan khusus beberapa siswa, termasuk anak yang tidak bisa makan nasi.

Namun, solusi tetap dapat dilakukan dengan komunikasi yang baik antara pihak sekolah dan orang tua.

“Pemberian MBG itu bersifat massal, jadi tidak mungkin ada individualisasi dengan biaya hanya Rp10.000,” kata dokter Johanes, Selasa (7/1/2025).

Dia menyarankan, orang tua murid sebaiknya memberi tahu guru bila anaknya punya alergi tertentu terhadap makanan. Namun, dokter Johanes juga menekankan bahwa anak yang tidak bisa menyantap suatu makanan bukan berarti dia alergi.

“Bila ada anak yang alergi makanan ya sebaiknya diberi tahu kepada guru kelasnya agar dapat dihindari makanan alergennya. Tapi kalau misalnya tidak suka nasi, itu bukan berarti alergi nasi ya,” tuturnya.

Dia menjelaskan bahwa alergi pada makanan umumnya berupa susu, telur, ikan, udang, kepiting, kerang, kacang, dan kedelai.

“Bila ada anak yang secara medis alergi terhadap salah satu makanan itu, sebaiknya diberitahukan ke guru agar tidak diberi MBG yang mengandung makanan alergi bagi anak itu,” pesannya.

Diketahui, program MBG telah dimulai pada Senin, 6 Januari 2025. Program tersebut dilaksanakan dengan 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang tersebar di 26 provinsi.

Adapun provinsi yang sudah memiliki SPPG di antaranya Aceh, Bali, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, D.K.I. Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, D.I. Yogyakarta, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, hingga Papua Barat dan Papua Selatan.

Sumber: Suara.com

The post Selama Program MBG, Ortu Wajib Kabari Guru jika Anak Alergi Makanan! appeared first on Trigger Netmedia.

Kebijakan pertama, kata Mu’ti, guru bisa bekerja tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah swasta. Dia menyampaikan bahwa saat ini pihaknya masih menunggu terbitnya surat keputusan menteri untuk mengatur hal tersebut.

“Ini merupakan respons kami terhadap aspirasi para guru dan aspirasi masyarakat, khususnya penyelenggara pendidikan swasta,” kata Mu’ti dalam pidatonya saat perayaan puncak Hari Guru Nasional di Jakarta, Kamis (28/11).

Kebijakan kedua, para guru tidak perlu menghabiskan waktu untuk memenuhi pengelolaan e-kinerja. Karena mulai tahun 2025 akan diberlakukan pengelolaan kinerja guru, kepala sekolah, dan pengawas yang lebih simpel.

Mu’ti memastikan bahwa pengelolaan cukup diisi setahun sekali. Tidak perlu lagi mengunggah dokumen dan tidak berbasis poin. Menurutnya, hal tersebut akan membuat pelayanan birokrasi menjadi tidak merepotkan dan tidak berbelit.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada para guru, pahlawan pendidikan yang bekerja ikhlas, penuh pengabdian, mencerdaskan dan memajukan bangsa. Terima kasih bapak dan ibu guru jasamu tiada terkira,” tutur Mu’ti.

Perayaan puncak Hari Guru Nasional 2024 itu diusung tema “Guru Hebat Indonesia Kuat”. Mu’ti menjelaskan kalau tema tersebut menunjukkan tekad dan komitmen Kemendikdasmen untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi guru.

Acara tersebut dihadiri pula oleh Presiden RI Prabowo Subianto dan sejumlah jajaran menteri dan wakil menteri. Prabowo juga turut menyampaikan pidato dalam acara tersebut.

Salah satu yang dia sampaikan berupa pengumuman kenaikkan penghasilan untuk guru ASN dan non ASN yang sudah tersertifikasi. Kenaikan penghasilan tersebut berupa memberikan tunjangan uang sebanyak Rp2 juta bagi guru honorer dan satu kali gaji bagi guru ASN.

Sumber: Suara.com

The post 2025 Guru Dijamin Lebih Fokus Mengajar appeared first on Trigger Netmedia.

“Saya mengucapkan selamat Hari Guru Nasional, 25 November 2024, untuk para guru di seluruh Tanah Air, baik yang mendidik di kota-kota besar satuan pendidikan yang ternama maupun mereka yang mengabdi di pelosok desa,” kata Mu’ti saat menyampaikan pidato dalam upacara perayaan Hari Guru Nasional 2024 di kantor Kemendikdasmen di Jakarta, Senin (25/11).

Mu’ti menekankan bahwa setiap guru memiliki tugas yang mulia. Karena sesuai dengan amanat pembukaan UUD 1945, negara bertugas untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana salah satunya menjadi peran guru.

“Semuanya merupakan tugas mulia mencerdaskan dan memajukan bangsa. Hari guru thn ini tema Guru Hebat, Indonesia Kuat,” katanya menambahkan.

Dia menjelaskan bahwa tema tersebut mengandung tiga makna. Pertama, penegasan dan arti kedudukan penting para guru sesuai dengan UU Guru dan Dosen no. 14 tahun 2005 bahwa guru adalah pendidik profesional yang bertugas mengajar, mendidik, membimbing, dan menilai hasil para murid.

“Guru tidak hanya berperan sebagai agen pembelajaran, tapi juga agen peradaban. Para guru berperan mendidik para murid sehingga punya kecerdasan, keterampilan, dan karakter mulia,” tutur Mu’ti.

Guru juga punya peran dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang akan menjadi generasi penerus bangsa. Serta bertanggungjawab memajukan bangsa dan negara.

“Guru yang hebat menentukan kualitas pembelajaran, kualitas lulusan, dan kualitas sumber daya manusia,” ujar Mu’ti.

Sumber: Suara.com

The post Mendikdasmen: Semua Guru Punya Tugas Mulia appeared first on Trigger Netmedia.

“Sebagai orang tua, kita harus memberikan perhatian lebih kepada anak, menyempatkan waktu, dan membantu mereka menyelesaikan tugas sekolah,” ujarnya, Jumat (9/8).

Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak memberikan arahan terkait persentase program pendidikan yang diatur pemerintah. Ani Sofian menambahkan, pendidikan anak saat ini sudah berbeda dengan perkembangan zaman, dan peran orang tua dalam pendidikan sangat penting. Ia mendorong guru untuk lebih kreatif dalam menggunakan media dalam pengajaran.

“Orang tua harus mengawasi perkembangan pendidikan anak. Peran guru tetap penting, tetapi tidak 100 persen harus diserahkan kepada mereka, orang tua juga punya peran penting dalam pendidikan anak-anak,” tuturnya.

Ia berharap para guru sebagai pendidik dapat memanfaatkan media sosial untuk meningkatkan kapasitasnya dalam proses belajar mengajar.

Kaderisasi kepala sekolah menjadi tantangan bagi pemerintah kota. Ani Sofian menjelaskan, keterbatasan lembaga dan jumlah guru menjadi masalah utama. Untuk itu, ia mengimbau para guru untuk memanfaatkan literatur yang tersedia untuk meningkatkan kemampuan mereka.

“Jumlah yang tidak seimbang mengakibatkan antrean panjang untuk mendapatkan diklat secara formal. Sarana dan prasarana sekolah akan kita lengkapi, dan pemerintah kota akan terus mendukung sekolah negeri,” jelasnya.

Upaya peningkatan pendidikan juga berlaku untuk sekolah swasta. Ani Sofian menegaskan bahwa baik sekolah negeri maupun swasta harus berperan aktif dan konsisten dengan kebijakan yang ada. Pj Wali Kota mengajak ASN untuk turut serta dalam meningkatkan perkembangan pendidikan.

“Pendidikan di Kota Pontianak harus berkontribusi pada peningkatan sumber daya manusia di kota ini,” imbuhnya.

The post Ani Sofian Tekankan Guru Ikuti Perkembangan Zaman appeared first on Trigger Netmedia.

Tujuannya, agar proses belajar itu bisa dinikmati anak. Karena tak jarang suatu pelajaran disukai anak karena faktor cara mengajar guru yang menyenangkan bagi muridnya.

“Ini tantangannya, jadi bagaimana tiap guru mampel (mata pelajaran) harus semakin upskilling ya, upgrade diri bagaimana membuat pelajarannya juga lebih menarik sehingga bisa diminati anak-anak,” tutur Ina kepada Suara.com, dihubungi Minggu (21/7/2024).

Meski program penghapusan jurusan SMA itu dinilai telah tepat, menurut Ina, dalam pelaksanaannya memang tidak akan mudah. Oleh sebab itu, pemerintah diminta tidak lepas tangan menyerahkan seluruhnya kepada pihak sekolah.

Salah satunya dengan memberikan pelatihan terhadap guru Bimbingan Konseling (BK) di setiap sekolah. Sebab, para guru BK tersebut yang akan berhadapan langsung dengan para murid dalam memberikan arah pendidikan mereka.

“Akses terhadap training, akses terhadap pelatihan, dalam hal ini guru-guru BK itu perlu mulai makin banyak dibekali dengan pelatihan-pelatihan. Khususnya informasi tentang dunia kerja. Itu perlu kerja sama juga dengan arah pembangunan pemerintah,” tuturnya.

Kesulitan adaptasi tersebut, menurut Ina, juga terjadi di berbagai sekolah di kota besar seperti Jakarta. Sebagai konsultan jurusan dan karir, Ina masih mendapati kliennya dari murid SMA di Jakarta juga alami kebingungan dalam menentukan arah pendidikannya.

Tak hanya bingung tentukan arah pendidikan, para murid itu kerap kali juga tak tahu tentang perkembangan dunia kerja dan keahlian yang sebenarnya sedang dibutuhkan. Saat itu lah peran guru yang harus bisa membimbing muridnya.

“Jadi perlu lebih masif aja training dan sosialisasi, baik di Jakarta maupun di daerah,” imbuhnya.

Sumber: Suara.com

The post Pemerintah Diminta Beri Pelatihan Baru Kepada Guru Usai Jurusan SMA Dihapus appeared first on Trigger Netmedia.

Adapun rincian PPPK yang menerima SK Pengangkatan di antaranya 572 tenaga guru, 213 tenaga kesehatan dan 65 tenaga teknis. Kepada pegawai yang baru menerima SK, Ani Sofian berpesan agar menjaga kedisiplinan serta bertugas sesuai peraturan berlaku.

“Saya harap saudara-saudara dapat bekerja serius karena memang diperlakukan hukuman disiplin, jadi kalau tidak masuk gajinya boleh tidak bayar, kalau tidak masuk 28 hari bisa dipecat. PPPK dikontrak selama lima tahun tapi dievaluasi setiap satu tahun, dan wajib mengisi Sasaran Kinerja Pemerintah (SKP),” terangnya usai pelantikan dan pengambilan sumpah.

Untuk mengisi kekurangan tenaga di beberapa instansi, Pemkot Pontianak telah mengusulkan 1.215 formasi CASN, baik PNS dan PPPK untuk formasi tahun 2024. Sampai saat ini, kata Ani Sofian, pihaknya masih menunggu jadwal seleksi CASN dari pemerintah pusat.

“Sekarang kita masih menunggu jadwalnya, tapi yang kita lakukan saat ini masih mengusulkan formasi yang sesuai dengan pendidikan dan pengalaman kerja tenaga kerja di lingkungan Pemkot Pontianak, mudah-mudahan bisa terserap semuanya,” ujarnya.

Ia menguraikan beberapa perbedaan antara PNS dan PPPK. Perbedaan tersebut seperti penerimaan pensiunan, tugas belajar, kenaikan pangkat, cuti alasan penting serta mutasi–yang hanya menjadi hak PNS. Kendati demikian, dirinya optimis ke depan pemerintah akan memberikan perlakuan yang sama kepada PPPK dengan langkah lain.

“Pada dasarnya haknya hampir sama, seperti tunjangan baik PNS dan PPPK sama-sama mendapatkan hak tunjangan dari pemerintah daerah,” tutupnya.

The post Lantik 850 PPPK Jadi Pejabat Fungsional, Pj Wako Pontianak Ani Sofian Tekankan ASN Disiplin Bekerja appeared first on Trigger Netmedia.

Sejumlah alumni dan mantan guru di SMA Karya Budi antusias menghadiri Reuni Akbar ini, tak terkecuali Bupati Fransiskus Diaan yang juga merupakan salah satu alumni SMA Karya Budi Putussibau.

“Kegiatan ini adalah reuni akbar sekaligus syukuran SMA Karya Budi ke-40. Tujuannya adalah nostalgia, mengingat masa indah yang pernah ada di masa sekolah. Saya juga alumni SMA Karya Budi, saya masuk tahun 1997 dan lulus sekitar tahun 2000,” ungkapnya.

Di usia yang sudah mencapai 40 tahun, tentu banyak hal yang telah dilewati dan terjadi di SMA Karya Budi.

Bupati Sis menilai perkembangan pendidikan di sekolah tersebut sudah terlihat, bahkan banyak alumni yang menjadi orang-orang yang sukses.

“Saya bisa jadi Bupati juga karena saya pernah menempuh pendidikan di sini. Terimakasih pada guru yang telah mendidik saya,” ucapnya.

Menurutnya, SMA Karya Budi banyak menampung anak didik dari kampung-kampung. Ada asrama suster yang menampung anak-anak yang bersekolah di SMA Karya Budi.

“Ini sangat membantu anak-anak khususnya dari pedalaman,” ujar Bupati Kapuas Hulu ini.

Harapan kedepan, sambung Bupati Sis, kegiatan ini memberi out come yang baik. Mesti ada sesi diskusi untuk menentukan langkah dan pemikiran dari para alumni untuk memajukan SMA Karya Budi.

“Agar alumni bisa membantu perkembangan sekolah. Semoga selama kegiatan ini dapat berjalan baik dan lancar, membawa manfaat yang baik untuk para alumni, pelajar dan SMA Karya Budi,” tutupnya.

The post Reuni Akbar SMA Karya Budi Putussibau ke-40 Tahun appeared first on Trigger Netmedia.