Pernyataan itu disampaikan Purbaya saat menanggapi pandangan fraksi-fraksi DPR dalam Rapat Paripurna mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/7/2026).

Purbaya menjelaskan, rasio utang pemerintah meningkat dari 39,81 persen pada 2024 menjadi 40,54 persen pada 2025. Kendati demikian, menurut dia, posisi tersebut masih berada dalam koridor yang aman.

“Posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali,” kata Purbaya.

Ia menyebut pemerintah menerapkan empat strategi utama untuk menjaga keberlanjutan fiskal dan mengendalikan rasio utang. Strategi tersebut meliputi penguatan koordinasi fiskal secara bertahap menuju keseimbangan primer positif, optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, serta pengelolaan portofolio utang secara aktif.

Pengelolaan utang dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti debt switch, buyback, dan konversi pinjaman guna menjaga struktur utang tetap sehat.

“Dengan strategi ini, pemerintah optimistis rasio utang dapat dikendalikan secara bertahap sambil menjaga keberlanjutan fiskal dan agenda pembangunan kita,” ujarnya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah pada kuartal I 2026 mencapai Rp9.920,42 triliun atau setara 40,75 persen terhadap PDB. Nilai tersebut meningkat dibandingkan posisi akhir 2025 yang tercatat sebesar Rp9.637,9 triliun.

The post Menkeu Purbaya: Rasio Utang Pemerintah Masih Aman Meski Tembus 40,54 Persen PDB appeared first on Trigger Netmedia.

Purbaya menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

“Defisit APBN semester satu tercatat sebesar Rp196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap PDB,” kata Purbaya.

Menurut dia, posisi fiskal Indonesia masih terjaga meski APBN mengalami defisit. Ia menyinggung kondisi pada triwulan I 2026 ketika defisit tercatat sebesar 0,9 persen terhadap PDB yang sempat memicu kekhawatiran sejumlah pengamat ekonomi.

“Jadi kalau kita lihat dulu waktu kami memublikasikan angka triwulan pertama, keluarnya itu 0,9 persen. Semua pengamat panik dan mereka bilang kalau dikali empat jadi 3,6 persen,” ujarnya.

Purbaya menilai pendekatan tersebut tidak mencerminkan kondisi APBN secara keseluruhan. Meski mengakui defisit masih berpotensi bertambah seiring peningkatan belanja pemerintah pada semester II, ia memastikan defisit tetap akan dijaga di bawah 3 persen.

“Tapi kita pastikan bahwa anggaran kita tetap terkendali dan defisit akan di bawah 3 persen,” katanya.

Pada semester I 2026, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.459 triliun atau 46,3 persen dari target APBN 2026, meningkat 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1.187,8 triliun, yang meliputi penerimaan pajak Rp1.035,7 triliun dan kepabeanan serta cukai Rp152 triliun. Selain itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp271 triliun, sedangkan penerimaan hibah mencapai Rp700 miliar.

Sementara itu, belanja negara terealisasi sebesar Rp1.656 triliun atau 43,1 persen dari target APBN 2026, naik 17,8 persen secara tahunan. Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.298,6 triliun dan transfer ke daerah Rp357,4 triliun.

Meski APBN mengalami defisit, keseimbangan primer masih mencatat surplus sebesar Rp85,1 triliun. Adapun realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp452 triliun atau 65,6 persen dari target APBN 2026.

The post Defisit APBN Semester I 2026 Capai Rp196,5 Triliun, Masih di Bawah Batas Aman appeared first on Trigger Netmedia.

“Kelemahan kita adalah mungkin belum cukup baik menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada publik,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026, Senin (8/6/2026).

Purbaya mengaku heran dengan munculnya persepsi bahwa kondisi fiskal Indonesia sedang bermasalah. Padahal, menurut dia, pemerintah secara rutin menyampaikan perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada publik.

Ia menduga persepsi tersebut muncul setelah pemerintah mengumumkan defisit APBN sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Maret 2026. Sebagian pelaku pasar, kata dia, memperkirakan angka tersebut akan membuat defisit APBN menembus batas 3 persen pada akhir tahun.

“Kalau angka Maret dikalikan secara sederhana untuk setahun penuh, muncul anggapan defisit bisa melewati 3 persen. Itu yang kemudian berkembang di pasar,” ujarnya.

Selain itu, Purbaya menilai besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga memunculkan kekhawatiran sebagian investor terhadap kondisi fiskal pemerintah.

Menurut dia, persepsi tersebut memicu kekhawatiran bahwa lembaga pemeringkat internasional akan menurunkan peringkat kredit Indonesia, sehingga mendorong keluarnya modal asing dan menekan pasar keuangan domestik.

Namun, Purbaya mengklaim sejumlah lembaga pemeringkat masih menilai fundamental fiskal Indonesia tetap terjaga. Ia mencontohkan hasil pertemuannya dengan Standard & Poor’s (S&P) yang disebut masih memandang kinerja fiskal Indonesia dalam kondisi baik.

Meski demikian, S&P disebut mengingatkan bahwa pelemahan rupiah dapat menjadi faktor yang memengaruhi stabilitas ekonomi dan keberlanjutan fiskal ke depan.

Purbaya menegaskan pemerintah tetap menjalankan kebijakan fiskal secara hati-hati dengan menjaga defisit APBN tetap berada di bawah batas 3 persen sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Kami memahami risiko yang ada dan tetap menjaga disiplin fiskal. Defisit tetap dikendalikan dan kebijakan fiskal dijalankan secara prudent,” katanya.

Ia berharap perbaikan komunikasi dan penyampaian data ekonomi yang lebih konsisten dapat membantu mengurangi sentimen negatif di pasar keuangan.

The post Menkeu Sebut Komunikasi Pemerintah Jadi Salah Satu Faktor Sentimen Negatif Pasar appeared first on Trigger Netmedia.

“ Sampai dengan Mei defisitnya 0,7 persen. Lima bulan pertama tahun ini 0,7 persen,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Juni 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Defisit terjadi karena realisasi pendapatan negara lebih rendah dibandingkan belanja negara. Hingga akhir Mei 2026, pendapatan negara tercatat sebesar Rp 1.185,0 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp 1.365,4 triliun.

Purbaya menjelaskan, pendapatan negara telah mencapai 37,6 persen dari target APBN atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Pendapatan tersebut berasal dari penerimaan pajak sebesar Rp 834,4 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 123,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 226,4 triliun, serta hibah Rp 400 miliar.

Di sisi lain, belanja negara telah terealisasi 35,5 persen dari pagu APBN atau meningkat 34,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Belanja negara terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.059,3 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 306,1 triliun.

Meski APBN mengalami defisit, pemerintah mencatat keseimbangan primer masih berada dalam posisi surplus sebesar Rp 58,6 triliun.

Angka tersebut meningkat dibandingkan posisi April 2026 yang tercatat surplus Rp 28 triliun. Keseimbangan primer yang positif menunjukkan pendapatan negara masih mampu menutupi seluruh belanja negara di luar pembayaran bunga utang.

The post APBN Defisit Rp180,4 Triliun hingga Mei 2026, Setara 0,70 Persen PDB appeared first on Trigger Netmedia.