Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat telah membangun akses internet di lebih dari 31.000 lokasi di berbagai daerah Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 68 persen berada di sektor pendidikan.

Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar mengatakan pembangunan konektivitas harus diikuti dengan pemanfaatan yang berkelanjutan. Menurutnya, keberadaan infrastruktur digital tidak akan memberikan dampak maksimal apabila masyarakat dan institusi di daerah belum mampu menggunakannya secara optimal.

“Prinsip pembangunan di BAKTI itu seperti kaki meja tenis meja. Ada empat kaki. Pertama adalah keberlanjutan masyarakat karena hal ini akan membantu adopsi dan inklusi. Kedua, kualitas layanan. Ketiga, mendorong skalabilitas UMKM. Keempat, dan tidak kalah penting, adalah keberlanjutan industri,” ujar Fadhilah dalam BAKTI Media Connect 2026, Rabu (12/8/2026).

Sekolah di Daerah Terpencil Mulai Terhubung

Pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling banyak menerima manfaat dari pembangunan infrastruktur internet BAKTI. Konektivitas digital memberikan kesempatan bagi sekolah di wilayah 3T untuk mengakses sumber pembelajaran yang sebelumnya sulit diperoleh.

Internet juga membantu sekolah dalam mengakses materi pendidikan, berkomunikasi dengan institusi lain, hingga menjalankan berbagai kebutuhan administrasi secara digital.

Pemanfaatan tersebut salah satunya terlihat di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). Infrastruktur internet BAKTI digunakan untuk mendukung modernisasi sekolah sekaligus memperluas akses terhadap informasi dan sumber belajar.

Dengan konektivitas yang semakin baik, sekolah di wilayah terpencil tidak lagi sepenuhnya bergantung pada sumber pembelajaran yang tersedia di lingkungan sekitar.

Internet Perkuat Layanan Kesehatan

Manfaat konektivitas juga mulai dirasakan sektor kesehatan. Sekitar 5,89 persen lokasi akses internet BAKTI berada di fasilitas kesehatan.

Bagi wilayah terpencil, internet dapat menjadi penghubung antara puskesmas dengan fasilitas kesehatan rujukan. Koneksi yang tersedia memungkinkan tenaga kesehatan berkomunikasi lebih cepat dan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Di Flores Timur, konektivitas BAKTI turut dimanfaatkan untuk mendukung sistem rujukan medis di puskesmas.

Dengan demikian, internet tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.

BTS Buka Peluang Ekonomi Baru

Pembangunan konektivitas juga mulai memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Kehadiran BTS BAKTI di sejumlah wilayah membantu mengurangi titik tanpa sinyal sekaligus membuka akses komunikasi bagi warga dan pelaku usaha.

Salah satunya terlihat di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Masyarakat yang sebelumnya berada di wilayah blank spot kini dapat kembali terhubung melalui jaringan komunikasi.

Kondisi tersebut memberikan peluang bagi pelaku usaha lokal untuk memanfaatkan teknologi digital, baik untuk berkomunikasi dengan pelanggan, mencari mitra usaha maupun memperluas aktivitas ekonomi.

BAKTI juga mendorong pemanfaatan teknologi melalui program pemberdayaan ekosistem digital dan kemitraan BUMDes. Program tersebut antara lain mencakup literasi digital, digitalisasi pariwisata, serta penguatan kemitraan BUMDesma.

Internet Dorong Pelayanan Pemerintah

Pemanfaatan infrastruktur digital tidak berhenti pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Akses internet juga dibangun di berbagai fasilitas pemerintahan serta ruang publik.

Sekitar 19,9 persen lokasi yang telah terhubung mencakup kantor pemerintahan, pasar tradisional, tempat ibadah, pos pertahanan dan keamanan, lokasi usaha, hingga fasilitas transportasi publik.

Konektivitas di kantor pemerintahan diharapkan mendukung peningkatan kualitas pelayanan sekaligus mempercepat penerapan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government.

Sementara di ruang publik, akses internet memberikan kesempatan kepada masyarakat daerah terpencil untuk memperoleh informasi dan memanfaatkan berbagai layanan digital.

Target Akhirnya Bukan Sekadar Bangun Infrastruktur

BAKTI Sinyal sendiri telah membangun BTS 4G dan BTS Universal Service Obligation (USO) di 6.747 titik lokasi 3T.

Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya dilihat dari jumlah BTS atau titik internet yang berhasil dibangun. BAKTI juga menilai sejauh mana infrastruktur tersebut mampu dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

Karena itu, BAKTI mulai menerapkan exit strategy sejak 2024. Wilayah yang dinilai telah mencapai tingkat kematangan tertentu akan ditawarkan kepada operator, vendor, tower provider, maupun mitra lainnya untuk melanjutkan pengelolaan.

“Keberhasilan pemerintah dalam Universal Service Obligation bukan diukur dari seberapa lama kami berada di sana, tetapi seberapa cepat kami bisa melakukan exit dari lokasi tersebut. Artinya, masyarakat sudah bisa mandiri,” kata Fadhilah.

Dengan pendekatan tersebut, pembangunan konektivitas di wilayah 3T diharapkan tidak berhenti sebagai proyek infrastruktur. Internet ditargetkan benar-benar menjadi alat untuk membuka akses pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, meningkatkan pelayanan publik, sekaligus mendorong kemandirian ekonomi masyarakat di daerah terpencil.

The post Internet 3T Tak Lagi Sekadar Sinyal, Kini Dorong Pendidikan hingga Ekonomi Warga appeared first on Trigger Netmedia.

Acara dibuka secara resmi oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar, Harisson, dengan penekanan layar videotron bersama Dirjen Dukcapil, diwakili oleh Direktur PIAK Kemendagri, Handayani Ningrum, dan Kadis Dukcapil Kalbar, Yohanes Budiman.

Identitas Kependudukan Digital adalah aplikasi berbasis Android yang menyimpan informasi elektronik untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan, termasuk KTP, Kartu Keluarga (KK), Kartu Vaksin, NPWP, Kepemilikan Kendaraan, Data Kepegawaian BKN, dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Pada sambutannya, Harisson menyampaikan pentingnya transformasi digital dalam pelayanan administrasi kependudukan, dengan fokus pada percepatan, efisiensi, akurasi, dan fleksibilitas.

“Oleh karena itu, transformasi Digital dalam penyelenggaran layanan administrasi kependudukan melalui berbagai inovasi pelayanan yang sudah dibangun Dukcapil dapat memberikan layana publik yang lebih efektif, akuntabel, terpercaya,” kata Pj Gubernur.

Dia mencatat bahwa Dukcapil telah melakukan revolusi dengan penerapan tangan digital dalam administrasi kependudukan, termasuk penerapan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) untuk mencetak dokumen secara mandiri.

Harisson berharap bahwa penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat membawa manfaat signifikan dalam pelayanan publik di Provinsi Kalbar.

“Untuk itu saya juga meminta kepada seluruh Dukcapil Kabupaten/ Kota harus membangun sinergi dan kerjasama serta meningkatkan berbagai upaya untuk dapat memaksimalkan penerapan IKD diseluruh wilayah Kalbar,” harap Harisson.

Handayani Ningrum, dalam kesempatan yang sama, mendorong pemerintah Kalimantan Barat untuk menerapkan dan mensosialisasikan IKD secara masif.

“Untuk cara mendapatkan aplikasi lewat jaringan IKD milik Ditjen Dukcapil Kemendagri hanya dengan mengunduh melalui playstore dengan mengisi data NIK, Email, dan nomor Hp. Selanjutnya, pendaftar akan diminta foto diri. Pengoperasian aplikasi Ini sangat mudah dan terstruktur”, terang Handayani.

The post Pemprov Kalbar Sosialisasikan IKD untuk Transformasi Pelayanan Publik appeared first on Trigger Netmedia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan digitalisasi menjadi alasan pemerintah tidak memotong anggaran Kominfo. Kementerian yang dipimpin oleh Johnny Plate ini dinilai membutuhkan anggaran besar untuk investasi digital, termasuk membangun konektivitas di berbagai daerah tertinggal di Indonesia.

“Tidak mungkin ada digitalisasi tanpa infrastruktur. Jadi sejak 2020 pada saat terjadi pandemi ketika kementerian lembaga anggarannya dipotong, Kominfo dan Kemenkes tidak dipotong, bahkan ditambah. Karena itu sejak 2020, 2021, 2022 naik, dari Rp 20 triliun, Rp 26 triliun ke Rp 27 triliun. Tujuannya untuk membangun infrastruktur,” kata Sri Mulyani dalam Leaders Talks, Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2022 yang ditulis, melansir suara.com, Selasa (12/7/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Bendahara Negara itu menyampaikan tiga aspek yang menjadi fokus utama di dalam transformasi digital Indonesia, yaitu people, economy, dan government. Dirinya menyebut, Indonesia memiliki 84 ribu desa dan kelurahan, 250 ribu sekolah, 10 ribu lebih puskemas, dan itu belum semuanya terkoneksi jaringan internet terutama di berbagai wilayah Indonesia Timur dan daerah-daerah tertinggal.

Digitalisasi menjadi salah satu faktor keberhasilan pemerintah Indonesia menangani pandemi COVID-19, termasuk melalui pemberian bantuan sosial secara digital. Contohnya adalah Porgam Kartu Prakerja yang dilakukan secara digital untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi.

Menkeu juga mendorong digitalisasi di sektor kesehatan yang dilakukan Kemenkes. Sebut saja dengan mendigitalisasi puskemas, sehingga nanti transfer pemerintah untuk anggaran kesehatan ke puskesmas bisa dilakukan secara digital, by puskesmas, by address, by account number.

Terakhir, Sri Mulyani menjelaskan, contoh transformasi keuangan negara menjadi digital-based salah satunya adalah digitalisasi Surat Berharga Negara (SBN) dimana melalui transformasi SBN ini, kini perempuan di berbagai rentang usia dan kaum milenial bisa menjadi savvy investors yang cerdas dalam berinvestasi melalui SBN.

The post Kemenkeu Rogoh Kocek Rp 25,4 Triliun Untuk Reformasi Digital Pemerintahan appeared first on Trigger Netmedia.