Dalam Sarasehan Kesehatan Nasional di DPR RI, Rabu (12/2/2026), Gus Ipul menjelaskan bahwa prioritas PBI-JK kini tertuju pada kelompok masyarakat miskin dan rentan (desil 1–5). “Sekarang inclusion error turun signifikan. Penerima dari desil 6–10 tinggal sekitar 45 ribu lebih, sementara penerima di desil 1 dan 2 meningkat setelah penyesuaian berbasis DTSEN,” ujarnya.

Jumlah peserta PBI-JK yang dibiayai APBN tercatat 96,8 juta jiwa, dengan total penerima dari APBN dan APBD mencapai lebih dari 150 juta orang, sekitar 55 persen populasi Indonesia. Gus Ipul menekankan pentingnya verifikasi, validasi, dan ground check untuk memastikan data akurat, sekaligus menjamin akses layanan kesehatan bagi peserta yang membutuhkan, termasuk pasien kronis dan katastropik.

Mekanisme reaktivasi juga diterapkan untuk peserta nonaktif. Data penetapan penerima manfaat dilakukan Kementerian Sosial melalui koordinasi dengan pemerintah daerah, sebelum diteruskan ke Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial dan menjamin hak kesehatan masyarakat miskin.

The post Mensos Gus Ipul: PBI-JK Kini Lebih Tepat Sasaran Berkat DTSEN appeared first on Trigger Netmedia.

Edi mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap kelompok disabilitas yang dinilai membutuhkan perhatian khusus, baik dalam pemenuhan kebutuhan dasar maupun peningkatan kesejahteraan.

“Bantuan ini berupa paket nutrisi untuk anak-anak dan keluarga. Harapan kami, bantuan ini dapat meringankan kehidupan mereka sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintah hadir untuk mendampingi,” ujar Edi.

Selain menyalurkan bantuan, Pemerintah Kota Pontianak akan melakukan pendataan lanjutan guna memastikan kebutuhan para penerima dapat dipenuhi secara berkelanjutan. Edi juga menyampaikan bahwa pemerintah akan mengupayakan fasilitas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, termasuk kemungkinan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat setelah beroperasi.

Menurut Edi, sebagian besar penerima bantuan merupakan keluarga dari kelompok desil satu atau masyarakat berpenghasilan rendah, terutama buruh harian, tukang, dan pedagang kecil.

Plt Kepala Dinas Sosial Kota Pontianak, Trisnawati, menjelaskan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari program atensi sosial Kemensos yang ditujukan bagi penyandang disabilitas. Tahun ini, seluruh 151 usulan dari Pemerintah Kota Pontianak disetujui.

“Para penerima berasal dari keluarga desil 1 hingga desil 5 yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Pengusulan dilakukan setiap tahun,” kata Trisnawati.

Selain bantuan dari pemerintah pusat, Pemerintah Kota Pontianak memiliki program penyediaan alat bantu seperti alat bantu dengar dan kaki palsu. Berdasarkan data Dinas Sosial, terdapat sekitar 1.500 penyandang disabilitas di Pontianak, meliputi disabilitas mental, fisik, sensorik, dan kombinasi.

Pendataan terus diperbarui agar intervensi dapat tepat sasaran. “Jika anggaran daerah tidak mencukupi, kami ajukan ke Kementerian Sosial,” ujarnya.

Pemerintah juga melakukan pemberdayaan melalui pelatihan barista, menjahit, serta menganyam akar keladi. Sebagian pesertanya merupakan penyandang disabilitas. Di harapkan, setelah pelatihan, peserta dapat lebih produktif dan memperoleh bantuan modal usaha.

The post 151 Penyandang Disabilitas di Pontianak Terima Bantuan Atensi dari Kemensos appeared first on Trigger Netmedia.