Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan legalisasi tambang rakyat menjadi penting agar potensi ekonomi dapat dikelola secara resmi dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat serta pemerintah daerah.

“Daripada dilarang terus, lebih baik kita beri izin supaya jelas kontribusinya dan masyarakat juga terlindungi,” kata Krisantus saat menerima audiensi Pemerintah Kabupaten Sintang dan perwakilan penambang di Kantor Gubernur Kalbar, Kamis, 22 Januari 2026.

Menurut dia, kebijakan pengurangan dana transfer pusat ke daerah membuat pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi sumber daya alam sebagai sumber pendapatan. Namun, hal itu sulit dilakukan jika kewenangan perizinan sepenuhnya berada di pemerintah pusat.

Krisantus juga menilai banyaknya masyarakat yang bergantung pada sektor tambang menuntut kebijakan yang lebih realistis dan berkeadilan. Ia menyebut ratusan ribu kepala keluarga menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan rakyat.

Selain pertambangan, ia menyinggung potensi peningkatan PAD jika Pelabuhan Kijing dapat beroperasi optimal, terutama dari sektor ekspor dan distribusi hasil tambang dan perkebunan.

Perwakilan penambang Kapuas Raya, Asmidi, berharap pemerintah segera memberikan payung hukum agar masyarakat tidak lagi merasa terancam saat bekerja di sektor pertambangan.

The post Pemprov Kalbar Minta Wewenang Izin WPR, Luas PETI Capai 70 Ribu Hektare appeared first on Trigger Netmedia.

Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, S.H., M.H., dalam pidato pengantar nota keuangan yang dibacakan di hadapan DPRD, menjelaskan bahwa perubahan APBD bertujuan mengakomodasi perubahan pada target pendapatan, alokasi belanja, dan pembiayaan daerah. Evaluasi dilakukan berdasarkan capaian realisasi hingga Juni 2025.

“Perubahan ini kami susun agar target pendapatan yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bisa lebih realistis dan menyesuaikan kondisi terkini,” jelasnya.

Pendapatan Daerah Turun 5,08 Persen

Pendapatan daerah yang semula dianggarkan sebesar Rp1,89 triliun mengalami koreksi menjadi Rp1,79 triliun, atau turun sekitar 5,08 persen. Koreksi ini dipengaruhi oleh penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Namun, di sisi lain, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami peningkatan sebesar 25,17 persen, dari Rp88,6 miliar menjadi Rp110,9 miliar.

Belanja Daerah Disesuaikan, Belanja Modal Turun Signifikan

Anggaran belanja juga mengalami penyesuaian. Semula dialokasikan sebesar Rp1,88 triliun, kini turun menjadi Rp1,80 triliun atau turun sekitar 4,51 persen. Penyesuaian terbesar terjadi pada belanja modal yang mengalami penurunan lebih dari 24 persen, dari Rp267 miliar menjadi Rp202 miliar.

Rincian jenis belanja adalah sebagai berikut:

• Belanja operasi: turun 1,16% menjadi Rp1,23 triliun

• Belanja modal: turun 24,07% menjadi Rp202,7 miliar

• Belanja tidak terduga: tetap Rp5,5 miliar

• Belanja transfer: turun 1,75% menjadi Rp355,8 miliar

SiLPA 2024 Tambah Penerimaan Pembiayaan

Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah naik signifikan dari Rp4,5 miliar menjadi Rp15,6 miliar. Kenaikan ini berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Barat.

Untuk pengeluaran pembiayaan, tidak ada perubahan: penyertaan modal pada Bank Kalbar tetap dialokasikan sebesar Rp10 miliar.

Dasar Perubahan APBD

Adapun dasar pertimbangan perubahan APBD 2025 antara lain:

• Penyesuaian target PAD

• Revisi dana transfer pusat dan provinsi

• Pencatatan SiLPA 2024

• Pergeseran antar jenis dan unit belanja

• Kebutuhan mendesak perangkat daerah

“Pemerintah daerah memastikan seluruh perubahan ini disusun berdasarkan regulasi yang berlaku serta mempertimbangkan kemampuan riil keuangan daerah,” kata Bupati Fransisiksu DIaan memungkas.

The post Pemkab Kapuas Hulu Sesuaikan APBD 2025: Pendapatan Turun, Belanja Dikoreksi appeared first on Trigger Netmedia.