triggernetmedia.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai memacu peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, khususnya pejabat pimpinan tinggi pratama, melalui program pengembangan kompetensi yang digelar Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kalbar, Kamis (22/1/2026).
Program tersebut dibuka Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan dan dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama pengembangan kompetensi ASN oleh para kepala daerah se-Kalimantan Barat atau perwakilannya. Hadir pula Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni serta Kepala Perwakilan BPKP Kalbar.
Dalam sambutannya, Krisantus menyoroti besarnya tantangan pembangunan Kalimantan Barat yang memiliki wilayah luas dan kekayaan sumber daya alam, tetapi belum sepenuhnya dikelola secara optimal dan legal. Ia menyebut praktik pertambangan tanpa izin masih terjadi di berbagai wilayah.
Menurut dia, persoalan utama bukan hanya terletak pada regulasi, melainkan juga pada cara berpikir aparatur pemerintah dalam memandang pengelolaan sumber daya alam. Ia mendorong agar ASN mampu merancang kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada eksploitasi, tetapi juga keberlanjutan dan peningkatan pendapatan asli daerah.
“Alam tidak hanya untuk dikeruk, tetapi bisa menjadi sumber pendapatan melalui pariwisata dan jasa lingkungan,” ujar Krisantus.
Agus Fatoni menilai langkah Pemprov Kalbar memulai pengembangan kapasitas ASN sejak awal tahun sebagai contoh positif. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan dan penguasaan regulasi keuangan daerah agar pelaksanaan APBD lebih efektif dan berdampak bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPSDM Kalbar Windy Prihastari menyebut kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan sistem pembelajaran ASN melalui konsep Corporate University yang mengombinasikan pelatihan tatap muka dan digital.
About Author
