triggernetmedia.com – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dipimpin Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, Kamis (6/11/2025).
Rakor yang digelar secara daring dari Ruang Data Analytic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar itu membahas upaya percepatan penyerapan anggaran daerah menjelang akhir tahun.
Dalam arahannya, Akhmad Wiyagus menekankan pentingnya peran APBD sebagai penggerak utama roda perekonomian di daerah. Ia meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat pelaksanaan kegiatan dan belanja, agar dampak ekonomi dari program pembangunan segera dirasakan masyarakat.
“Pemerintah daerah perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mempercepat realisasi APBD. Ini penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wiyagus.
Menurutnya, percepatan belanja daerah akan memperkuat perputaran ekonomi di masyarakat sekaligus menjadi indikator kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran publik.
“Semakin cepat realisasi belanja dilakukan, semakin besar dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di daerah,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan bahwa hingga awal November 2025, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Barat telah mencapai 82,78 persen, sedangkan realisasi belanja daerah baru di angka 55,44 persen.
Ia mengapresiasi kinerja jajaran perangkat daerah dalam pencapaian pendapatan, namun mengakui bahwa percepatan realisasi belanja masih perlu menjadi perhatian khusus.
“Kami bersyukur capaian pendapatan daerah sudah di atas 80 persen. Untuk belanja memang masih 55 persen lebih, tapi kami optimistis bisa mencapai di atas 90 persen bahkan 100 persen di akhir tahun,” kata Ria Norsan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, lanjutnya, terus melakukan langkah-langkah percepatan, termasuk evaluasi mingguan terhadap serapan anggaran perangkat daerah dan percepatan proses administrasi kegiatan.
Rakor yang digelar Kementerian Dalam Negeri ini juga menyoroti perbandingan realisasi pendapatan dan belanja antarprovinsi di Indonesia, sekaligus memberikan arahan strategis agar pelaksanaan APBD dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional.
About Author
