triggernetmedia.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu H. Mohd Zaini mengungkapkan, selama Pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Kapuas Hulu pada tiga tahun terakhir, belum banyak perubahan yang signifikan.
“Hal ini dapat dilihat pada survei penilaian status gizi oleh ahli gizi puskesmas se-Kabupaten Kapuas Hulu. prevalensi stunting kabupaten kapuas hulu pada tahun 2021 sebesar 31,2 persen dan pada tahun 2023 sebesar 29,94 persen sehingga penurunannya hanya 1,26 persen saja,” beber Sekda H. Mohd Zaini dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten Kapuas Hulu Semester 2 Tahun 2024 di Putussibau, Selasa (10/12).
Menurutnya, survei ini jauh berbeda dengan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), yang mana prevalensi stunting Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2023 telah behasil turun sebesar 16,7%.
“Tentu hal ini membuat kita bangga, namun perlu kita ketahui bersama, bahwa survei tersebut hanya menggunakan sample saja atau tidak menyeluruh sehingga bisa berubah pada tahun depan,” ujar Mohd. Zaini.
Ia memamarkan, keadaan rill prevalensi stunting Kabupaten Kapuas Hulu dapat dilihat berdasarkan penilaian status gizi, yang mana datanya sudah by name dan by address sehingga lebih akurat.
“Terkait kasus stunting pada anak, kita telah membuat dasar yang baik dengan memiliki data yang akurat dan lengkap. Selanjutnya adalah bagaimana menyusun strategi dan inovasi yang tepat agar penurunan angka stanting kita dapat tercapai dengan signifikan,” ujar Sekda Mohd Zaini.
Kemudian, dari sisi kerangka intervensi, penanganan stunting secara garis besar dilakukan melalui intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif yang difokuskan pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan.
Intervensi gizi spesifik adalah intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan, sementara intervensi gizi sensitif adalah intervensi pendukung stunting.
Menurut berbagai literatur, intervensi gizi sensitif seperti penyediaan air bersih dan sanitasi, edukasi perkawinan, perbaikan pola asuh, pemberian bantuan sosial, dan peningkatan kesadaran pengasuhan dan gizi ini memiliki kontribusi lebih besar (yakni 70%) dalam upaya penurunan stunting.
“Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penanganan stunting secara holistik tidak cukup hanya pada sektor kesehatan saja, tetapi juga harus menyentuh aspek sosial ekonomi. Penanganan stunting perlu koordinasi lintas sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan lainnya,” kata Sekda Mohd Zaini.
Ia menegaskan, program yang terkait dengan penurunan stunting, selama ini sudah dijalankan oleh dinas terkiat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Akan tetapi, yang menjadi tantangan adalah bagaimana memastikan bahwa seluruh program dapat secara konvergen sampai di wilayah dan diterima oleh rumah tangga sasaran.
“Saya minta kepada seluruh tim percepatan penurunan stunting (TPPS) tingkat Kabupaten Kapuas Hulu ini dapat bergerak sesuai tugasnya,” harap Sekda Mohd Zaini.
“Kita telah memiliki data yang akurat, tinggal memastikan agar kelompok sasaran memperoleh intervensi selanjutnya didukung dengan sarana infrastuktur yang baik serta dukungan bantuan sosial bagi keluarga tidak mampu dan sosialisasi pemahaman terkait stunting yang masif maka target penurunan angka stunting dapat tercapai,” timpalnya memungkas.
About Author
